BANYUASIN - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Banyuasin mengajukan 24.119 jiwa/masyarakat yang belum menerima BPJS kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). "Itu usulan pengajuan kita, khusus BPJS bersumber dari APBN, " kata Kepala Dinas Sosial Banyuasin, Alamsyah.

Pengajuan itu kata dia telah dilakukan pada 11 April lalu, yang ditandatangani langsung oleh Bupati Banyuasin Askolani SH MH. Saat ini kata dia masih dalam tahap proses, karena usai pengajuan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Ditambahkan Alamsyah, hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut roadshow daring Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim secara virtual pada 28 Maret lalu.  "Itu kita tindak lanjuti, " bebernya.

Diharapkan program ini dapat mewujudkan Kabupaten Banyuasin menjadi Universal Health Coverage yang merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil."Terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau, "tuturnya.

Sementara itu, Bupati Banyuasin Askolani menargetkan 95 persen masyarakat Banyuasin telah memiliki BPJS Kesehatan pada tahun 2023. Sehingga dengan memiliki BPJS kesehatan itu masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik. "Pastinya masyarakat Banyuasin tidak ada hambatan lagi jika ingin berobat, " jelasnya.

Tentunya untuk capai target itu, Dinas Kesehatan harus ekstra keras untuk melakukan pendataan dan lain sebagainya. "Serta koordinasi dengan pihak BPJS Kesehatan," terangnya.(qda/)