Pengamat Politik Sumsel Peringatkan: Hilangnya Empati Pejabat Bisa Memicu Letupan Sosial

Reporter: Dudun |

Editor: Rian Sumeks |

Selasa , 02 Sep 2025 - 12:00

Pengamat politik Sumsel, Amrah Muslimin SE, MM, menegaskan bahwa hilangnya empati pejabat terhadap masyarakat berpotensi menimbulkan gejolak sosial di kemudian hari.-Foto: IST -

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Aksi demonstrasi mahasiswa di depan DPRD Sumatera Selatan, Senin (1/9), berlangsung tertib dan damai.

Meski demikian, pesan moral yang disuarakan mahasiswa dinilai tidak boleh diabaikan pemerintah.

Pengamat politik Sumsel, Amrah Muslimin SE, MM, menegaskan bahwa hilangnya empati pejabat terhadap masyarakat berpotensi menimbulkan gejolak sosial di kemudian hari.

Amrah, yang juga mantan Ketua KPU Sumsel, menilai kesenjangan sosial yang semakin lebar antara si kaya dan si miskin menjadi faktor rawan.

“Ketika pejabat justru menunjukkan sikap tanpa empati, masyarakat miskin akan semakin mudah terprovokasi. Ini bahaya besar jika tidak diantisipasi,” ujarnya saat ditemui, Selasa (2/9/2025).

Kesenjangan Sosial dan Privilege Dewan

Amrah menyoroti sejumlah kebijakan DPR dan pemerintah yang dinilai memperlihatkan kurangnya kepekaan.

Misalnya, kenaikan tunjangan anggota dewan yang dianggap wajar oleh pejabat, namun justru memicu kekecewaan publik.

“Hal-hal seperti ini menunjukkan betapa empati pejabat semakin terkikis. Padahal, jika ada kesadaran, keputusan itu bisa ditolak,” tegasnya.

APBD Belum Maksimal untuk Rakyat

Menurut Amrah, masalah empati tidak hanya di legislatif, tetapi juga birokrasi. Ia mengkritisi alokasi APBD Sumsel yang dinilainya belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat.

pengamat politik sumsel peringatkan: hilangnya empati pejabat bisa memicu letupan sosial                            palembang, sumateraekspres.id – aksi demonstrasi mahasiswa di depan dprd sumatera selatan, senin (1/9), berlangsung tertib dan damai.
meski demikian, pesan moral yang disuarakan mahasiswa dinilai tidak boleh diabaikan pemerintah.
pengamat politik sumsel, amrah muslimin se, mm, menegaskan bahwa hilangnya empati pejabat terhadap masyarakat berpotensi menimbulkan gejolak sosial di kemudian hari.
amrah, yang juga mantan ketua kpu sumsel, menilai kesenjangan sosial yang semakin lebar antara si kaya dan si miskin menjadi faktor rawan.
baca juga:bupati enos lepas delegasi oku timur ke wice 2025 di malaysia, bidik prestasi dunia
baca juga:manchester united resmi datangkan senne lammens, kiper belgia rp437 miliar jadi harapan baru di old trafford
“ketika pejabat justru menunjukkan sikap tanpa empati, masyarakat miskin akan semakin mudah terprovokasi. ini bahaya besar jika tidak diantisipasi,” ujarnya saat ditemui, selasa (2/9/2025).
kesenjangan sosial dan privilege dewan
amrah menyoroti sejumlah kebijakan dpr dan pemerintah yang dinilai memperlihatkan kurangnya kepekaan.
misalnya, kenaikan tunjangan anggota dewan yang dianggap wajar oleh pejabat, namun justru memicu kekecewaan publik.
“hal-hal seperti ini menunjukkan betapa empati pejabat semakin terkikis. padahal, jika ada kesadaran, keputusan itu bisa ditolak,” tegasnya.
baca juga:honor magic v flip 2: ponsel lipat mewah dengan kamera 200mp dan baterai jumbo 5.500 mah
baca juga:empat pemuda diamankan bawa sajam dan bom molotov di aksi dprd sumsel
apbd belum maksimal untuk rakyat
menurut amrah, masalah empati tidak hanya di legislatif, tetapi juga birokrasi. ia mengkritisi alokasi apbd sumsel yang dinilainya belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat.
“jalan rusak masih banyak, sekolah negeri kurang, tapi belanja pegawai justru lebih besar. ke mana sebenarnya prioritas kita?” katanya.
ia menyinggung soal tambahan penghasilan pegawai (tpp) yang seharusnya meningkatkan kinerja asn, namun faktanya tidak menunjukkan hasil signifikan.
“kinerja birokrasi tidak berbanding lurus dengan anggaran besar yang sudah digelontorkan,” tambahnya.
selain itu, ia menilai anggaran untuk rapat maupun pos kecil lain masih bisa ditekan agar lebih efisien.
“persoalannya bukan sekadar angka, tapi ada atau tidak keberanian untuk memangkas pos yang tidak prioritas,” jelasnya.
baca juga:sma negeri 1 palembang (nexat) siap tempur di honda dbl 2025 south sumatera
baca juga:bram resmi gantikan dimas rifano sebagai ketua perbakin banyuasin
pendidikan dan risiko sosial
amrah juga menyoroti sektor pendidikan. menurutnya, jumlah sekolah negeri tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat, sementara sekolah swasta mematok biaya tinggi. kondisi ini memicu angka putus sekolah yang cukup tinggi di sumsel.
“kalau pendidikan dibiarkan terabaikan, dampak sosialnya akan jauh lebih besar,” ucapnya.
ia menegaskan, setiap rupiah di apbd harus berpihak pada rakyat. “pemerintah sumsel perlu memastikan apakah apbd 2025 benar-benar memuat prioritas publik. jika tidak, ini tanda bahaya bagi kita semua,” katanya.
amrah mengapresiasi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung damai. namun, ia mengingatkan agar aksi tersebut tidak dianggap remeh.
“demo tanpa anarkis justru harus ditanggapi dengan empati. jangan sampai karena terlihat aman, lantas dibiarkan begitu saja,” ujarnya.
ia mengingatkan, hilangnya empati pejabat berpotensi mengulang sejarah kelam 1998, ketika palembang menjadi salah satu kota dengan tingkat anarkisme tinggi.
“potensi letupan sosial bisa kembali terjadi jika pemerintah tidak segera berbenah,” tegasnya.
dari sisi ekonomi, amrah mencontohkan, aksi demo yang membuat sekitar 10 persen toko di palembang tutup sudah menjadi sinyal kuat.
“bayangkan kalau terjadi kerusuhan besar, perekonomian sumsel pasti terguncang,” katanya.
karena itu, ia mendorong pemerintah untuk benar-benar menjaga sumsel dalam kondisi zero conflict. caranya dengan menegakkan keadilan, memastikan keberpihakan anggaran kepada rakyat, serta menumbuhkan empati nyata dari pejabat.
“empati bukan sekadar slogan. ia harus hadir dalam kebijakan konkret. kalau pejabat tidak segera berbenah, jangan salahkan rakyat jika kekecewaan mereka berubah menjadi letupan sosial,” pungkas amrah yang juga dosen universitas muhammadiyah palembang.