Gerakan Makar? Polisi Diminta Ungkap Grand Design di Balik Kerusuhan Palembang

Reporter: Izul |

Editor: Rian Sumeks |

Minggu , 31 Aug 2025 - 14:00

Polda Sumatera Selatan diminta membuka secara terang benderang dugaan adanya grand design di balik kerusuhan yang terjadi pada Minggu (31/8) dini hari-Foto: IST-

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Polda Sumatera Selatan diminta membuka secara terang benderang dugaan adanya grand design di balik kerusuhan yang terjadi pada Minggu (31/8) dini hari sekitar pukul 03.00 WIB.

Sejumlah fasilitas publik dan aset pemerintah dirusak massa dalam peristiwa itu.

Pengamat Politik Sumsel, Dr. Ardian Saptawan, menilai aksi tersebut tidak murni bagian dari unjuk rasa warga.

Menurutnya, pola kerusakan yang masif menunjukkan adanya tindak kriminal terencana, bukan sekadar luapan emosi masyarakat.

“Jika kita lihat, ratusan orang turun di tengah malam dan langsung menyerang fasilitas publik. Itu bukan ciri unjuk rasa, melainkan tindakan kriminal yang disusun secara sistematis,” kata Ardian.

Ia menegaskan, jika massa bisa bergerak dalam jumlah besar, tentu ada pihak yang mengatur. Karena itu, kepolisian diminta mengungkap apakah ada skenario besar atau tidak. “Publik berhak tahu agar kepentingan masyarakat tidak ditunggangi pihak tertentu,” ujarnya.

Ardian menambahkan, kemarahan warga terhadap elit politik memang tengah meluas secara nasional, mulai dari kasus pemakzulan kepala daerah, aksi di Makassar, hingga penolakan kenaikan tunjangan DPR.

“Kalau dibiarkan tanpa transparansi, potensi kerusuhan akan terus membesar. Polisi harus tegas membedakan mana aksi protes dan mana kriminalitas,” katanya.

Ia juga memperingatkan, jika pembiaran terjadi, gerakan tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya makar.

Respons Pemerintah dan Aparat

Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, menyatakan sudah berkoordinasi dengan Kapolda Sumsel dan Pangdam II/Sriwijaya. “Alhamdulillah kondisi sudah kembali kondusif. Saya berharap semua pihak menjaga toleransi dan persatuan agar Sumsel tetap menjadi daerah dengan predikat zero konflik,” ujarnya.

gerakan makar? polisi diminta ungkap grand design di balik kerusuhan palembang                            palembang, sumateraekspres.id – polda sumatera selatan diminta membuka secara terang benderang dugaan adanya grand design di balik kerusuhan yang terjadi pada minggu (31/8) dini hari sekitar pukul 03.00 wib.
sejumlah fasilitas publik dan aset pemerintah dirusak massa dalam peristiwa itu.
pengamat politik sumsel, dr. ardian saptawan, menilai aksi tersebut tidak murni bagian dari unjuk rasa warga.
menurutnya, pola kerusakan yang masif menunjukkan adanya tindak kriminal terencana, bukan sekadar luapan emosi masyarakat.
baca juga:pengumuman: senin 1 september belajar daring diberlakukan disdik sumsel: siswa diminta tetap di rumah
baca juga:immuba resmi kukuhkan pengurus baru, siap jadi poros tengah pembangunan daerah
“jika kita lihat, ratusan orang turun di tengah malam dan langsung menyerang fasilitas publik. itu bukan ciri unjuk rasa, melainkan tindakan kriminal yang disusun secara sistematis,” kata ardian.
ia menegaskan, jika massa bisa bergerak dalam jumlah besar, tentu ada pihak yang mengatur. karena itu, kepolisian diminta mengungkap apakah ada skenario besar atau tidak. “publik berhak tahu agar kepentingan masyarakat tidak ditunggangi pihak tertentu,” ujarnya.
ardian menambahkan, kemarahan warga terhadap elit politik memang tengah meluas secara nasional, mulai dari kasus pemakzulan kepala daerah, aksi di makassar, hingga penolakan kenaikan tunjangan dpr.
“kalau dibiarkan tanpa transparansi, potensi kerusuhan akan terus membesar. polisi harus tegas membedakan mana aksi protes dan mana kriminalitas,” katanya.
baca juga:partai nasdem nonaktifkan ahmad sahroni dan nafa urbach dari keanggotaan dpr-ri
baca juga:murni kerusuhan, kapolda pastikan perusakan pos polisi di palembang tak terkait aksi demo 1 september
ia juga memperingatkan, jika pembiaran terjadi, gerakan tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya makar.
respons pemerintah dan aparat
gubernur sumsel, h. herman deru, menyatakan sudah berkoordinasi dengan kapolda sumsel dan pangdam ii/sriwijaya. “alhamdulillah kondisi sudah kembali kondusif. saya berharap semua pihak menjaga toleransi dan persatuan agar sumsel tetap menjadi daerah dengan predikat zero konflik,” ujarnya.
sementara itu, kapolda sumsel irjen pol andi rian r. djajadi menegaskan peristiwa itu bukan aksi damai, melainkan upaya menciptakan kerusuhan. polisi mengamankan 42 orang, sebagian besar berusia sekitar 20 tahun. tiga orang di antaranya positif menggunakan narkoba.
“sangat disayangkan, bahkan ada upaya menyerang mapolda. seorang anggota kami mengalami luka di kepala akibat lemparan,” ungkap andi. kerusakan yang terjadi mencakup kantor dprd, pos polisi, kendaraan dinas, hingga fasilitas lalu lintas yang dibakar dengan molotov.
kapolda juga mengantisipasi potensi kericuhan di daerah lain seperti lubuk linggau, baturaja, dan oku.
terkait isu keterlibatan oknum tni yang ditangkap saat kerusuhan, kapendam ii sriwijaya, kolonel inf eko syah putra siregar, menegaskan kabar tersebut tidak benar. “itu hoaks, dan kami sudah layangkan protes resmi,” tegasnya.