Terdakwa Pemalsuan Duplikat Kutipan Akta Nikah Dituntut Enam Bulan Penjara

Reporter: Akda |

Editor: Rian Sumeks |

Rabu , 27 Aug 2025 - 12:36

Terdakwa Pemalsuan Duplikat Kutipan Akta Nikah Dituntut Enam Bulan Penjara-Foto: IST -

BANYUASIN, SUMATERAEKSPRES.ID – Sidang lanjutan perkara dugaan pemalsuan duplikat kutipan akta nikah dengan terdakwa Ernaini binti Syahroni alias Syakroni kembali digelar di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Selasa (26/8) sore. Sidang ini sempat tertunda dua kali sebelumnya.

Dalam agenda pembacaan tuntutan pada perkara bernomor 105/Pid.B/2025/PN Pkb, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama enam bulan.

JPU menegaskan bahwa Ernaini secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat.

Menurut jaksa, terdakwa terbukti membuat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak atau dijadikan bukti seolah-olah asli.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama enam bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,” ujar JPU dalam tuntutannya.

Barang Bukti yang Dihadirkan

Majelis hakim mencatat sejumlah barang bukti, di antaranya:

Satu bundel Buku Akta Nikah Tahun 1968
Satu bundel Buku Akta Nikah Tahun 1975
Satu bundel Buku Akta Nikah Tahun 1976
Satu bundel Buku Register Tahun 2009 KUA Banyuasin III
Dua lembar surat dari Advokat Titis Rachmawati & Associates Nomor 084/sk-tr/vi/2023/plg tanggal 21 Juli 2023
Satu lembar salinan putusan Nomor 727/pdt.g/2023/pa.pkb (Darlina vs Karmina dkk)

terdakwa pemalsuan duplikat kutipan akta nikah dituntut enam bulan penjara                            banyuasin, sumateraekspres.id  – sidang lanjutan perkara dugaan pemalsuan duplikat kutipan akta nikah dengan terdakwa ernaini binti syahroni alias syakroni kembali digelar di pengadilan negeri pangkalan balai, selasa (26/8) sore. sidang ini sempat tertunda dua kali sebelumnya.
dalam agenda pembacaan tuntutan pada perkara bernomor 105/pid.b/2025/pn pkb, jaksa penuntut umum (jpu) menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama enam bulan.
jpu menegaskan bahwa ernaini secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar pasal 263 ayat (1) kuhp tentang pemalsuan surat.
menurut jaksa, terdakwa terbukti membuat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak atau dijadikan bukti seolah-olah asli.
baca juga:waspada sejak dini, ciri-ciri anak cacingan yang sering terabaikan
baca juga:chelsea siap geber bursa transfer, fermin lopez jadi incaran, belanja bisa sentuh rp5 triliun
“menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama enam bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,” ujar jpu dalam tuntutannya.
barang bukti yang dihadirkan
majelis hakim mencatat sejumlah barang bukti, di antaranya:

satu bundel buku akta nikah tahun 1968

satu bundel buku akta nikah tahun 1975

satu bundel buku akta nikah tahun 1976

satu bundel buku register tahun 2009 kua banyuasin iii

dua lembar surat dari advokat titis rachmawati & associates nomor 084/sk-tr/vi/2023/plg tanggal 21 juli 2023

satu lembar salinan putusan nomor 727/pdt.g/2023/pa.pkb (darlina vs karmina dkk)

satu lembar duplikat kutipan akta nikah nomor 136/09/x/2009 tertanggal 16 oktober 2009

kuasa hukum terdakwa nilai tuntutan jpu janggal
pihak kuasa hukum ernaini dari kantor hukum alamsyah hanafiah & m. akbar, sh menilai tuntutan jaksa masih menyisakan keraguan.
baca juga:jadwal pemadaman listrik di palembang 27 agustus 2025, pln umumkan wilayah terdampak dari pagi hingga malam 
baca juga:bukit asam revitalisasi eks kantor tambang jadi hotel heritage internasional di sawahlunto
menurut mereka, jpu tidak mempertimbangkan lamanya proses persidangan yang sudah berlangsung sekitar enam bulan.
“dalam tuntutannya, jaksa menuntut enam bulan penjara.
namun kami menilai ada keraguan dalam tuntutan tersebut. seharusnya majelis hakim mempertimbangkan usia dan kondisi terdakwa. kami berharap nenek ernaini dibebaskan,” jelas tim kuasa hukum.
kuasa hukum pelapor: tuntutan terlalu ringan
sementara itu, kuasa hukum pelapor, advokat hj. titis rachmawati, sh, mh, cla, menilai tuntutan enam bulan terhadap terdakwa terlalu ringan.
“mungkin karena terdakwa sudah berusia lanjut. sangat jarang pasal 263 jo pasal 266 kuhap dituntut seringan ini,” ujarnya saat dikonfirmasi.
titis menegaskan pihaknya akan menunggu putusan hakim. namun ia juga mendorong penyidik polda sumsel untuk menindaklanjuti dugaan keterlibatan mantan kepala kua banyuasin berinisial ay.
“kita lihat saja nanti, apakah hakim berani membebaskan terdakwa atau tidak. harapan kami, kasus ini juga membuka jalan untuk mengusut pejabat kua yang diduga terlibat,” pungkasnya.