Deadline 10 Hari Lagi Kesempatan Pengusulan Honorer Jadi PPPK Paruh Waktu

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Minggu , 10 Aug 2025 - 19:00

SUMSEL, SUMATERAEKSPRES.ID – Pemerintah pusat tetap menargetkan 1 Oktober 2025 tidak ada lagi pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) alias honorer. Dalam dua bulan terakhir ini, dikebut pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) telah menyurati semua instansi pusat dan daerah. “Waktu pengusulan honorer untuk jadi PPPK paruh waktu paling lambat 20 Agustus 2025,” kata MenPANRB, Rini Widyantini.

Jadwal resmi proses pengusulan dan pengangkatan honorer menjadi PPPK paruh waktu tersebut tertuang dalam lampiran surat Nomor B/3832/M.SM.01.00/2025 tertanggal 8 Agustus 2025. Rini juga membeberkan ada tiga kriteria pegawai yang dapat diusulkan menjadi PPPK paruh waktu.

Pertama, pegawai non-ASN atau honorer yang terdaftar dalam pangkalan data (database) BKN yang telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024, tapi tidak lulus. Kedua, honorer yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pada BKN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahun anggaran 2024, tapi tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan;

Terakhir, pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahun anggaran 2024, tapi tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Rincian kebutuhan PPPK paruh waktu yang diusulkan PPK dengan ketentuan prioritas pertama yakni pegawai non-ASN yang aktif bekerja dan terdaftar di database BKN.

Kedua, pegawai non-ASN yang tidak terdata dalam database BKN tapi aktif dan telah bekerja minimal dua tahun berturut-turut. Terakhir, pegawai lulusan PPG. Bagaimana kesiapan daerah? Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKPSDM Palembang, Maria Ulfa mengatakan, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) pengangkatan PPPK baik untuk honorer R3 atau R4.

"Yang pasti Pemkot Palembang telah mengajukan pengusulan ke pusat, baik untuk honorer yang terdata dalam database atau pun yang tidak terdata," jelasnya. Ulfa mengatakan, total pegawai yang terdata di database dan yang tidak terdata dalam database BKN tapi telah mengikuti tes tahap 1 dan 2 sampai akhir serta dinyatakan tidak lulus ada 1.778 orang. “Itu di luar yang berstatus R5/lulusan PPG jalur prajabatan,” ungkap dia.

Khusus R5, status ini mengindikasikan bahwa peserta telah menyelesaikan program PPG dan memperoleh sertifikat pendidik. Mereka ini diantaranya honorer non PNSD yang dulu diangkat menjadi honorer atas persetujuan Wali Kota. “Mereka ini hanya tersisa 211 orang lagi yang belum menjadi PPPK," kata Ulfa.

Sebelumnya. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa mengatakan Pemkot Palembang sudah mengusulkan pengangkatan 1.778 pegawai R4 menjadi PPPK paruh waktu ke KemenPANRB.

"Semua sudah diusulkan awal Juli lalu," ucap dia.

deadline 10 hari lagi kesempatan pengusulan honorer jadi pppk paruh waktu                            sumsel, sumateraekspres.id – pemerintah pusat tetap menargetkan  1 oktober 2025 tidak ada lagi pegawai non aparatur sipil negara (asn) alias honorer. dalam dua bulan terakhir ini, dikebut pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu.
kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpanrb) telah menyurati semua instansi pusat dan daerah. “waktu pengusulan honorer untuk jadi pppk paruh waktu paling lambat 20 agustus 2025,” kata menpanrb, rini widyantini.
jadwal resmi proses pengusulan dan pengangkatan honorer menjadi pppk paruh waktu tersebut tertuang dalam lampiran surat nomor b/3832/m.sm.01.00/2025 tertanggal 8 agustus 2025.  rini juga membeberkan ada tiga kriteria pegawai yang dapat diusulkan menjadi pppk paruh waktu. 
pertama, pegawai non-asn atau honorer yang terdaftar dalam pangkalan data (database) bkn yang telah mengikuti seleksi cpns tahun anggaran 2024, tapi tidak lulus. kedua, honorer yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pada bkn yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pppk tahun anggaran 2024, tapi tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan;
 terakhir, pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pppk tahun anggaran 2024, tapi tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.  rincian kebutuhan pppk paruh waktu yang diusulkan ppk dengan ketentuan prioritas pertama yakni  pegawai non-asn yang aktif bekerja dan terdaftar di database bkn. 
baca juga:solusi selamatkan honorer dari phk massal, 30 september sudah kantongi nip pppk paruh waktu
baca juga:ribuan pppk kota prabumulih jalani orientasi, upaya pemkot tingkatkan kualitas pelayanan publik
kedua, pegawai non-asn yang tidak terdata dalam database bkn tapi  aktif dan telah bekerja minimal dua tahun berturut-turut. terakhir, pegawai lulusan ppg.  bagaimana kesiapan daerah? kepala bidang (kabid) pengadaan, pemberhentian, dan informasi bkpsdm palembang, maria ulfa mengatakan, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) pengangkatan pppk baik untuk honorer r3 atau r4.
"yang pasti pemkot palembang telah mengajukan pengusulan ke pusat, baik untuk honorer yang terdata dalam database atau pun yang tidak terdata," jelasnya. ulfa mengatakan, total pegawai yang terdata di database dan yang tidak terdata dalam database bkn tapi telah mengikuti tes tahap 1 dan 2 sampai akhir serta dinyatakan tidak lulus ada 1.778 orang. “itu di luar yang berstatus r5/lulusan ppg jalur prajabatan,” ungkap dia.
khusus r5, status ini mengindikasikan bahwa peserta telah menyelesaikan program ppg dan memperoleh sertifikat pendidik. mereka ini diantaranya honorer non pnsd yang dulu diangkat menjadi honorer atas persetujuan wali kota. “mereka ini hanya tersisa 211 orang lagi yang belum menjadi pppk," kata ulfa. 
sebelumnya. wali kota palembang, ratu dewa mengatakan pemkot palembang sudah mengusulkan pengangkatan 1.778 pegawai r4 menjadi pppk paruh waktu ke kemenpanrb.
"semua sudah diusulkan awal juli lalu,"  ucap dia.
baca juga:ribuan pppk prabumulih jalani orientasi: pemkot mantapkan layanan publik berintegritas
baca juga:cek tabel pinjaman bank bri agustus 2025, cuma modal sk pppk bisa pinjam segini!
plt kepala bkpsdm kota prabumulih, efran santiaji menyampaikan, seluruh pekerja harian lepas (phl) yang masuk dalam database bkn tapi tidak lolos seleksi pppk 2024 akan diusulkan untuk menjadi pppk paruh waktu. "artinya seluruh phl yang tidak lulus seleksi dan tidak masuk dalam optimalisasi pppk akan kita ajukan ke pppk paruh waktu," jelas efran. untuk yang berstatus r3 ada 154 orang dan r4 sebanyak 137 orang. 
proses pengajuan ini menurut efran masih terus berjalan. "mereka yang belum lolos tetap kita gaji hingga proses seleksi selesai sekitar oktober nanti, tergantung keputusan anggaran," tambahnya. hal ini menjadi perhatian penting agar para phl tetap memperoleh penghasilan selama menunggu hasil seleksi pppk.
sekretaris daerah kota prabumulih, h elman st mm, juga menyatakan dukungannya dalam upaya penyelesaikan para phl yang tersisa ini. ia menegaskan pemkot prabumulih bersama seluruh pihak terkait berupaya maksimal untuk mengakomodasi tenaga honorer dalam pppk paruh waktu. "kita sama-sama jemput bola, harapan kami oktober sudah ada keputusan final untuk pppk paruh waktu," katanya.
terpisah, kepala bkpsdm kabupaten oku timur, sutikman mengatakan telah melakukan rapat dengan tapd terkait pengusulan pppk paruh waktu.  "dari hasil rapat itu, kamia mau memastikan lagi honorer yang akan diusulkan sebagai pppk paruh waktu. khawatirnya nanti malah tidak ada orangnya," kata sutikman.  mengenai jumlah yang akan diusulkan, masih menunggu hasil verifikasi ulang honorer nantinya. "kita kan ingin memastikan ini honorer di opd mana dan seterusnya," ungkap dia. 
baca juga:pemkab empat lawang bekali pppk baru, siap tingkatkan pelayanan publik
baca juga:cek pinjaman bri vs bsi untuk pns dan pppk 2025: mana yang lebih mudah dan menguntungkan?
sebelumnya sutikman, menyebutkan sebanyak 4.257 honorer yang tersebar di berbagai instansi masih menanti kepastian status.  dari jumlah itu, 3.426 honorer tercatat dalam database bkn kategori r3 sementara 831 lainnya merupakan honorer non-database (r4 dan r5) yang sudah mengikuti seleksi pppk tahun lalu, namun belum berhasil.
"mereka sebagian besar adalah tenaga teknis. sementara untuk guru dan tenaga kesehatan, hampir seluruhnya sudah terakomodir dalam formasi pppk 2024," jelas dia.
sutikman menegaskan, pemkab oku timur tidak tinggal diam dan tengah menyiapkan langkah-langkah strategis. 
termasuk soal kemampuan keuangan daerah dan skema pengangkatan  honorer sebagai pppk paruh waktu. "pengangkatan akan kita sesuaikan dengan kemampuan fiskal. namun besar harapan kita semua honorer ini bisa terakomodir," imbuhnya.
kepala bksdm kabupaten oki, drs h antonius  leonardo mengungkapkan, pemkab oki terjadwal  12-14 agustus melakukan mapping usulan potensi 4.500 honorer yang diusulkan dalam pengadaan pppk paruh waktu. 
baca juga:tabel gaji guru pppk 2026: naik atau tetap? ini bocoran resmi terbaru
baca juga:pemprov sumsel usulkan 6.120 formasi pppk paruh waktu, kabar baik untuk honorer
sementara, kepala bkpsdm kabupaten ogan ilir, wilson effendi menjelaskan,  terkait usulan pppk paruh waktu pihaknya masih melakukan proses pendataan. "sedang kami kerjakan dan siapkan usulan pppk paruh waktu tersebut," ungkap wilson. 
pada 2024, sebanyak 1.367 honorer yang tidak lolok rekruitmen pppk dan mereka masuk dalam kategori pppk paruh waktu. "untuk jumlah usulan pastinya nanti akan kami kroscek lagi," terangnya. 
gaji para pppk paruh waktu ini nantinya bersumber dari apbd kabupaten. terkait kesiapan anggaran, pihaknya mengaku masih akan melakukan perhitungan setelah data yang di usulkan diterima. sehingga akan mendapat jumlah pasti berapa kepastian anggaran. 
wilson menyebut, untuk saat ini para calon pppk paruh waktu masih berstatus honorer di instansi masing-masing. berlakunya status sebagai pppk paruh waktu setelah mendapat nip. 
kabid pengadaan penilaian kinerja, pemberhentian dan informasi bpsdm kabupaten oku, ravico vinorica mengatakan, untuk jumlah honorer yang akan diusulkan menjadi pppk paruh waktu belum diketahui pasti. 
baca juga:tabel pinjaman bri khusus guru pns & pppk edisi juli 2025
baca juga:belanja pegawai kuras anggaran, gubernur herman deru soroti cermati honorer dan pppk agar tak membebani apbd
"saat ini masih dalam proses permintaan data ke opd masing masing," jelasnya. terkait kebijakan kemenpanrb ini, ketua umum aliansi r2 r3 indonesia, faisol mahardika menyambut baik langkah cepat menyelesaikan para pegawai honorer yang tersisa. dia berharap hal tersebut tidak sekadar mengeluarkan edaran, karena semuanya tergantung pemda juga. 
 "menpan-rb harus ikut mengawasi jalannya pengusulan dan memastikan setiap daerah menjalankan sesuai aturan dan tahapan," imbuhnya. jika tidak dikawal, pemda bisa saja tidak akan memaksimalkan usulannya sehingga bisa merugikan honorer r2 dan r3 khususnya.
apalagi, sisa waktu pengusulan honorer menjadi pppk paruh waktu tinggal 10 hari lagi. "mudah-mudahan semua honorer r2 dan r3 bisa terakomodasi dalam pppk paruh waktu, tidak ada yang tercecer,” cetusnya.
ketua umum ap3ki, nur baitih menambahkan, menjadi asn merupakan harapan semua honorer yang tersisa saat ini.  "tentu ini juga jadi pr besar buat kawan-kawan di daerah agar terus berkoordinasi dengan bkd dan kepala daerahnya. jangan sampai kesempatan ini tidak dimanfaatkan semua kepala daerah seharusnya tunduk dengan aturan pusat,"  tukasnya.