Haji Furoda 2026 Terancam Ditiadakan, BP Haji Minta Jemaah Waspada

Reporter: Andre Jedor |

Editor: Dede Sumeks |

Jumat , 08 Aug 2025 - 20:13

3 Jalur Berangkat Haji, Kenali Beda Haji Khusus dan Haji Furoda--

JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID -Ketua Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan ihwal kemungkinan kuota haji furoda untuk tahun depan ditiadakan.

Hal itu ia sampaikan berdasarkan informasi yang diperolehnya melalui Kementerian Haji Arab Saudi.

“Ada kemungkinan skema haji furoda tidak akan diberlakukan lagi. Tetapi kan, kebijakan bisa saja tergantung situasi,” katanyanya, kemarin.

Irfan mengatakan penyelenggaraan haji furoda sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah Arab Saudi. Selama ini Indonesia tidak pernah secara resmi membahas skema haji furoda karena bukan dalam ranah otoritas nasional.

“Haji furoda ini murni domainnya pemerintah Saudi. Selama ini memang kita tidak pernah bicara tentang haji furoda ini,” kata Irfan.

Sebelumnya, ribuan calon jemaah haji Indonesia yang memilih jalur nonkuota atau haji furoda tahun 2025 dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci.

Hal ini terjadi karena hingga batas akhir layanan, Kerajaan Arab Saudi belum juga menerbitkan visa furoda tanpa memberikan alasan resmi. Hal ini memicu kekhawatiran dan keresahan di kalangan calon jemaah.

Pernyataan Ketua BP Haji ihwal kemungkinan kuota haji furoda ditiadakan akan berdampak pada jemaah haji yang sudah mempersiapkan diri berangkat via haji furoda.

Haji furoda atau visa mujamalah adalah program haji undangan yang langsung diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada individu atau lembaga tanpa melalui kuota resmi negara.

Program ini dijalankan melalui kerja sama business to business (B2B) antara penyelenggara haji khusus (PIHK) di Indonesia dengan perusahaan penyedia layanan haji (syarikah) di Arab Saudi.

Menurut UU No. 8 Tahun 2019, WNI yang mendapatkan visa mujamalah tetap diwajibkan berangkat melalui PIHK yang berizin dan harus melaporkan kegiatannya ke Kementerian Agama. Bila tidak, maka akan dikenai sanksi administratif.

Terpisah, Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh), Muhammad Firman Taufik, menyebut biaya haji furoda berkisar antara Rp 373,9 juta hingga Rp 975,3 juta, menjadikannya salah satu jalur haji dengan ongkos tertinggi. Berbeda haji khusus (ONH Plus) yang berkisar Rp 159,7 juta hingga Rp 958,4 juta.

haji furoda 2026 terancam ditiadakan, bp haji minta jemaah waspada                            jakarta, sumateraekspres.id -ketua badan penyelenggara ibadah haji (bp haji) mochamad irfan yusuf menyampaikan ihwal kemungkinan kuota haji furoda untuk tahun depan ditiadakan.
hal itu ia sampaikan berdasarkan informasi yang diperolehnya melalui kementerian haji arab saudi. 
baca juga:pt selapan amanah jayanto berizin penyelenggara umrah janjikan berhaji furoda, dilaporkan ke polda sumsel 
baca juga:pakai visa kerja gagal haji furoda, warga banyuasin dideportasi dari jeddah
“ada kemungkinan skema haji furoda tidak akan diberlakukan lagi. tetapi kan, kebijakan bisa saja tergantung situasi,” katanyanya, kemarin.
irfan mengatakan penyelenggaraan haji furoda sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah arab saudi. selama ini indonesia tidak pernah secara resmi membahas skema haji furoda karena bukan dalam ranah otoritas nasional.
“haji furoda ini murni domainnya pemerintah saudi. selama ini memang kita tidak pernah bicara tentang haji furoda ini,” kata irfan.
sebelumnya, ribuan calon jemaah haji indonesia yang memilih jalur nonkuota atau haji furoda tahun 2025 dipastikan gagal berangkat ke tanah suci.
hal ini terjadi karena hingga batas akhir layanan, kerajaan arab saudi belum juga menerbitkan visa furoda tanpa memberikan alasan resmi. hal ini memicu kekhawatiran dan keresahan di kalangan calon jemaah.
pernyataan ketua bp haji ihwal kemungkinan kuota haji furoda ditiadakan akan berdampak pada jemaah haji yang sudah mempersiapkan diri berangkat via haji furoda.
haji furoda atau visa mujamalah adalah program haji undangan yang langsung diberikan oleh pemerintah arab saudi kepada individu atau lembaga tanpa melalui kuota resmi negara.
program ini dijalankan melalui kerja sama business to business (b2b) antara penyelenggara haji khusus (pihk) di indonesia dengan perusahaan penyedia layanan haji (syarikah) di arab saudi.
menurut uu no. 8 tahun 2019, wni yang mendapatkan visa mujamalah tetap diwajibkan berangkat melalui pihk yang berizin dan harus melaporkan kegiatannya ke kementerian agama. bila tidak, maka akan dikenai sanksi administratif.
terpisah, ketua umum himpunan penyelenggara umrah dan haji (himpuh), muhammad firman taufik, menyebut biaya haji furoda berkisar antara rp 373,9 juta hingga rp 975,3 juta, menjadikannya salah satu jalur haji dengan ongkos tertinggi. berbeda haji khusus (onh plus) yang berkisar rp 159,7 juta hingga rp 958,4 juta.
hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. undang-undang tersebut menyatakan bahwa pemerintah hanya bertanggung jawab terhadap kuota resmi yang terdiri atas 92 persen haji reguler dan 8 persen haji khusus.
adapun visa haji furoda, atau yang dikenal sebagai visa mujamalah, merupakan bentuk undangan langsung dari arab saudi dan di luar kuota haji reguler nasional.
sayangnya, meski telah membayar biaya besar, lebih dari 1.000 calon jemaah furoda batal berangkat karena visa tidak kunjung diterbitkan. hal ini memunculkan kekhawatiran akan perlindungan hukum bagi jemaah jalur nonkuota.
sebelumnya, kepala badan penyelenggara haji (bp haji) ri mochamad irfan yusuf mengatakan penyelenggaraan ibadah haji 1447h/2026m akan menjadi momen istimewa bagi bp haji yang secara perdana akan menyelenggarakan proses penyelenggaraan ibadah haji.
bp haji pun berjanji bakal memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji indonesia. 
“saya selalu mengingatkan kita semua tentang apa yang disampaikan presiden prabowo bahwa dibentuknya bp haji adalah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji indonesia,“  jelasnya. 
menurut irfan, 2026 secara perdana bp haji akan menyelenggarakan proses ibadah haji. 
bp haji akan memberikan pelayanan terbaik dan maksimal kepada jemaah haji. hal itu menjadi tugas yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. saat ini bp haji juga telah merombak hal-hal negatif dan bukan sekadar ganti orang. 
“saya tegaskan di tim bph bahwa orientasi kita hanya satu yakni memberikan pelayanan terbaik dengan mengandeng pihak-pihak terkait diantaranya kementerian haji dan umrah arab saudi, ditjen phu kemenag, dan kementerian/lembaga lainnya,” imbuhnya. 
baca juga:22 jemaah haji furoda dari sumsel gagal berangkat ke tanah suci, kerajaan arab saudi tidak terbitkan visa
baca juga:dari 3 jalur berangkat haji, kenali beda haji khusus dan haji furoda . jangan sampai salah pilih!
sukses haji 2026, sambung gus irfan, akan menjadi salah satu catatan sejarah perhajian indonesia yang diawali dengan workshop dalam upaya peningkatan layanan yang merupakan kerja sama kemenhaj saudi, bph dan kementerian agama.
“sekali lagi terima kasih kami kepada kemenhaj arab saudi mudah mudahan  ini menjadi langkah awal kita dalam memberikan pelayanan terbaik penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026,” tambahnya. (*)