Waspada Nih! Tren PHK Berlanjut, Ribuan Pekerja di Sumsel Sudah Dirumahkan

Reporter: Tim |

Editor: Dede Sumeks |

Jumat , 01 Aug 2025 - 19:53

Harga bahan pokok melonjak, pendapatan tak menentu, dan ancaman PHK mengintai banyak sektor. Dalam situasi ini, gaya hidup konsumtif justru bisa memperparah kondisi finansial.-Foto: IST-

SUMSEL, SUMATERAEKSPRES.ID – Berdasarkan data yang tercantum pada laman Satudata Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) semester 1 2025, ada 42.385 pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu (2024), jumlah pekerja yang alami PHK terjadi kenaikan 32,19 persen.

Sedangkan menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dengan meminjam data BPJS Ketenagakerjaan, pada semester 1 tahun ini sudah ada sekitar 150 ribu pekerja yang kena PHK dan memprediksi tren PHK akan terus berlanjut.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi PHK. Selain kondisi ekonomi global, kebijakan dalam negeri juga dirasa banyak yang tidak berpihak kepada dunia usaha. Kondisi ini juga dirasakan di Sumatera Selatan (Sumsel).

Informasi yang berhasil dihimpun koran ini, di kota Palembang saja ada empat pabrik karet yang tutup. Ribuan pekerjanya kehilangan pekerjaan dan pendapatan.

Sejumlah perusahaan lain goyang, ada yang telah mengurangi pekerja. Ada pula yang sudah mengkonsultasikan rencana PHK mereka.

“Mau tidak mau, kondisi perusahaan lagi sulit. Terpaksa kita berencana untuk mengurangi karyawan. Kebijakan pemerintah tidak berpihak ke sektor usaha kami sama sekali,” cetus salah seorang petinggi perusahaan di Palembang, kemarin.

Kondisi yang tidak baik ini telah mempengaruhi pendapatan. Cukup banyak pekerja yang memanfaatkan program menarik dana 10 persen jaminan hari tua (JHT) mereka di BPJS Ketenagakerjaan.

“Terpaksa Mas. Dari kantor belum gajian, untuk bisa tarik dana JHT 10 persen. Untuk makan saja,” kata Hendra, seorang pekerja swasta.

Di Muara Enim, sekitar 600 pekerja di sektor angkutan batu bara terpaksa dirumahkan. Mereka ini pekerja minning kontraktor dan transporter.

Kebijakan ini diambil pascaambruknya Jembatan Muara Lawai, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Minggu 29 Juni 2025 lalu.

"Pasca ambruknya jembatan itu, para pekerja minning kontraktor dan transportir yang berjumlah kurang lebih 600 orang saat ini dirumahkan," ujar Kabid Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Muara Enim, Iwan infandri, kemarin (1/8).

waspada nih! tren phk berlanjut, ribuan pekerja di sumsel sudah dirumahkan                            sumsel, sumateraekspres.id – berdasarkan data yang tercantum pada laman satudata kementerian ketenagakerjaan  (kemenaker) semester 1 2025, ada 42.385 pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (phk).
jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu (2024), jumlah pekerja yang alami phk terjadi kenaikan 32,19 persen. 
baca juga:robot ambil alih pekerjaan, phk massal meningkat—manusia harus siap bertransformasi atau tertinggal
baca juga:ekonomi sulit & phk mengintai? ini profesi yang masih berdiri tegak!
sedangkan menurut asosiasi pengusaha indonesia (apindo) dengan meminjam data bpjs ketenagakerjaan, pada semester 1 tahun ini sudah ada sekitar 150 ribu pekerja yang kena phk dan memprediksi tren phk akan terus berlanjut.
ada banyak faktor yang mempengaruhi phk. selain kondisi ekonomi global, kebijakan dalam negeri juga dirasa banyak yang tidak berpihak kepada  dunia usaha. kondisi ini juga dirasakan di sumatera selatan (sumsel).
informasi yang berhasil dihimpun koran ini, di kota palembang saja ada empat pabrik karet yang tutup. ribuan pekerjanya kehilangan pekerjaan dan pendapatan.
sejumlah perusahaan lain goyang, ada yang telah mengurangi pekerja. ada pula yang sudah mengkonsultasikan rencana phk mereka.
“mau tidak mau, kondisi perusahaan lagi sulit. terpaksa kita berencana untuk mengurangi karyawan. kebijakan pemerintah tidak berpihak ke sektor usaha kami sama sekali,” cetus salah seorang petinggi perusahaan di palembang, kemarin.
kondisi yang tidak baik ini telah mempengaruhi pendapatan. cukup banyak pekerja yang memanfaatkan program menarik dana 10 persen jaminan hari tua (jht) mereka di bpjs ketenagakerjaan.
“terpaksa mas. dari kantor belum gajian, untuk bisa tarik dana jht 10 persen. untuk makan saja,” kata hendra, seorang pekerja swasta.
di muara enim, sekitar 600 pekerja di sektor angkutan batu bara terpaksa dirumahkan. mereka ini pekerja minning kontraktor dan transporter.
kebijakan ini diambil pascaambruknya jembatan muara lawai, kecamatan merapi timur, kabupaten lahat, minggu 29 juni 2025 lalu.
"pasca ambruknya jembatan itu, para pekerja minning kontraktor dan transportir yang berjumlah kurang lebih 600 orang saat ini dirumahkan," ujar kabid hubungan industrial dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi muara enim, iwan infandri, kemarin (1/8).
mereka dirumahkan sudah hampir dua bulan. selama itu pula hanya menerima gaji pokok saja. “meski operasional dua perusahaan itu tidak berjalan, tetap wajib membayar gaji pokok pekerja,"  jelasnya.
agar tidak terjadinya phk terhadap pekerja atau karyawan, disnakertrans muara enim mengingatkan perusahaan untuk membagi shift kerja sehingga kebutuhan operasional perusahaan tetap berjalan.
jika tidak ada titik temu, maka perusahaan bisa mengambil langkah merumahkan pekerja dengan tetap membayar hak pekerja yakni gaji pokok.
“kalau untuk semester 1 tahun ini belum ada perusahaan mengalami bangkrut yang berdampak phk. kalau ada phk di perusahaan, pihaknya pasti menerima laporan tersebut. sebab, sebelum terjadi phk, baik pekerja maupun perusahaan akan melapor ke disnaker. 
menurut iwan, ada banyak penyebab phk. mulai dari kondisi ekonomi yang memburuk, restrukturisasi perusahaan, otomatisasi, kinerja karyawan yang buruk, pelanggaran kebijakan perusahaan, dan alasan lainnya.
terpisah, kepala dinas tenagakerjaan dan transmigrasi lahat, mustofa nelson melalui kabid hi dan jamsostek, andri kurniawan se mengungkapkan belum ada laporan perusahaan yang tutup tahun ini. “namun sudah ada beberapa perusahaan yang slow down. terutama perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan,” bebernya. 
penyebabnya, karena anjloknya harga batubara pada triwulan ke2 tahun ini. sehingga mengurangi produksi dan aktivitas kerja.
baca juga:tingginya angka phk dan jalan berliku aturan anti-ageisme
baca juga:bom waktu phk massal, puluhan ribu pekerja jadi pengangguran 
selain itu, ada juga lima perusahaan yang habis kontrak  maupun terkait aturan. seperti pt bms, mbp, mjs, abl, dan pt sms.
 sementara untuk yang phk tahun ini, mayoritas habis kontrak, maupun pengurangan tenaga kerja dari pihak perusahaan tambang yang slow down tersebut.
“ada sekitar 800 lebih pekerja yang habis kontrak dan phk tahun ini. namun ada juga beberapa pekerja yang di phk namun tidak melapor.
lantaran hak- hak pekerja telah terpenuhi,” ungkapnya didampingi fungsional mediator hubungan industrial, endro purnomo sap.
ditambahkannya, untuk tahun ini ada 10 perselisihan kerja yang difasilitasi untuk mediasi. "mayoritas masalahnya yaitu pesangon. bila tidak ada kesepakatan maka penyelesaiannya ke pengadilann hubungan industrial," tukasnya.
sementara itu, di ogan ilir, meski tidak banyak, tapi sudah ada juga pekerja yang kena phk. mereka dari beberapa perusahaan. hal itu diungkap kabid hubungan industrial dan jaminan sosial disnakertrans ogan ilir, musfiroh.
“kalau untuk perusahaan yang tutup, ataupun yang konsultasi karena pailit atau sulit bayar gaji, sejauh ini belum ada. yang kena phk, ada sekitar 10 orang," ungkapnya.
menurut dia, kondisi seperti ini masih cukup aman dan diharapkan beberapa perusahaan dapat bertahan di tengah kondisi sulit seperti sekarang.
kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi oki, antonio leonardo mengungkapkan, jummlah pekerja yang kena phk dan terdata di disnakertrans oki ada 10 orang. mereka dari beberapa perusahaan. 
ditambahkannya rata-rata phk terjadi karena kesalahan karyawan tersebut. “mereka sudah diberikan peringatan sp1,sp2 dan sp3  karena tidak menjalankan tugas selaku karyawan di perusahan di mana mereka bekerja,” jelas dia.
pihaknya berharap jumlah ini tidak lagi bertambah mengingat mencari pekerjaan saat ini sangat sulit. “kalau untuk yang lapor pailit atau bangkrut, sejak 2024 hingga sekarang belum ada,” tandas anton.
sementara, kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) kabupaten muba, h mursalin se mm mengatakan, belum ada laporan perusahaan yang bangkrut, pailit, ataupun pengaduan terkait kesulitan perusahaan dalam membayar gaji karyawan hingga juli 2025 ini.
namun demikian, ada 10 kasus pengaduan phk yang masuk selama tahun ini. "kasus-kasus tersebut terus kami tindaklanjuti melalui proses mediasi, agar perusahaan tetap memenuhi hak-hak karyawan yang terkena phk," tegasnya.
proses mediasi ini menjadi langkah penting agar hak-hak pekerja tetap terlindungi. ia menambahkan, tren phk di kabupaten muba menunjukkan penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 
"meskipun jumlah kasus pengaduan phk yang masuk relatif stabil setiap tahun, namun jumlah pekerja yang terdampak trennya turun," jelasnya.
disnakertrans muba berupaya menjaga hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan tenaga kerja, terutama di masa perekonomian yang penuh ketidakpastian ini. 
" saya berharap semua perusahaan swasta mampu bertahan dan menjalankan kewajibannya kepada para pekerja," pungkasnya.
plh kabid kepala bidang hubungan industrial, syarat kerja dan jaminan sosial (hubinsyaker) dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi (disnakertrans) kabupaten oku timur, mulyono mengatakan, hingga juli 2025 baru ada 3 laporan phk.
"rinciaanya 1 orang sudah resmi di-phk, 2 orang masih dalam proses," kata mulyono. 
dia mengatakan, kasus phk ini, berkaitan dengan masalah pekerja dan prusahaan, bukan karena tidak sanggup bayar upah atau gaji. 
secara nasional, kalangan dunia usaha memprediksi tren phk masih akan terus berlanjut hingga penghujung 2025
. ketua umum apindo, shinta w kamdani menegaskan, kondisi ini bukan sekadar peristiwa musiman. tapi gejala serius yang memerlukan perhatian semua pihak.
"ini sudah dirasakan juga dari survei yang dibuat apindo. jadi kita sama-sama sepakat bahwa ini bukan hanya sekadar phk biasa, tapi ini memang phk sedang benar-benar berjalan dan masih terus bergulir," beber dia, belum lama ini.
merujuk data bpjs ketenagakerjaan, dia mengungkapkan sudah ada 150 ribu pekerja yang sudah kena phk sejak januari hingga juni 2025.
dari jumlah tersebut, lebih dari 100 ribu orang sudah mengajukan klaim manfaat jaminan di bpjs ketenagakerjaan.
angka ini  belum termasuk catatan dari kemenaker yang menggunakan basis data tersendiri. walau data yang dikantongi apindo beda dengan kemenaker, tapi pemerintah telah mengakui adanya kenaikan phk tahun ini sekitar 32 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024.
salah satu faktor utama yang mendorong gelombang phk ini karena melemahnya kinerja ekspor khususnya di sektor padat karya seperti tekstil dan produk tekstil (tpt).
"kalau sekarang kita tidak punya tarif yang lebih baik dari kompetitor dan ada pengalihan order, nanti phk akan semakin bertambah," tuturnya.
berdasarkan data resmi dari kemenaker sepanjang kuartal i 2025 ada 42.385 pekerja yang terkena phk. jumlah ini naik 32,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. realisasi investasi semester 1 2025 yang mencapai rp 942,9 triliun  memang telah membuka 1,26 juta lapangan kerja.  
namun, apindo melihat jumlah itu tidak sebanding dengan kasus phk dan kebutuhan lapangan kerja baru yang berkisar 2-3 juta setiap tahun.
untuk itu, apindo mengusulkan beberapa hal untuk penciptaan lapangan pekerjaan dan menekan gelombang phk. 
juga menekankan pentingnya pemberian insentif yang terukur dan berdampak langsung terhadap keberlanjutan industri, khususnya sektor padat karya.  
tak hanya itu, apindo mengusulkan beberapa paket insentif fiskal dan kabanyakan seperti pembebasan pajak pertambahan nilai (ppn),  penghapusan biaya masuk bahan baku komoditas pertentu hingga perluasan pph 21 yang ditanggung pemerintah. 
 lalu, mendorong kemudahan akses pembiayaan untuk keberlangsungan usaha. yang penting lagi, apindo juga menekankan pemberian stimulus dalam mengurangi biaya ketenagakerjaan, biaya energi, hingga subsidi bpjs kesehatan bagi sektor terdampak. 
kepala badan perencanaan dan pengembangan ketenagakerjaan kemenaker, anwar sanusi mengakui tren phk pada 2025 ini lebih tinggi daripada tahun lalu. 
tren ini meningkat sejak awal tahun karena adanya sejumlah perusahaan tekstil yang tutup, salah satunya pt sri rejeki isman tbk (sritex).  
angka phk paling banyak terjadi di jawa tengah dengan total 10.995 pekerja, disusul jawa barat sebanyak 9.494 pekerja, dan banten 4.267 pekerja, menteri ketenagakerjaan yassierli menyatakan, pemerintah terus memantau secara aktif tren phk di daerah. upaya ini dilakukan untuk merespons lonjakan kasus yang terjadi sejak awal tahun.
"pemantauan dilakukan secara bulanan. kami sudah memiliki sistem pelaporan rutin yang dikelola oleh barenbang kemenaker," kata dia.
menurut dia, pendataan ini menjadi dasar untuk memetakan wilayah yang paling terdampak serta sektor industri yang mengalami tekanan signifikan.
informasi tersebut akan menjadi bahan utama dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran.
baca juga:optimis! tips bangkit dari ancanam phk dan pekerjaan yang mulai punah, persiapkan dirimu peluang masih terbuka
baca juga:waspada! ini daftar pekerjaan yang paling banyak kena phk di indonesia
yassierli juga menyoroti pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak phk. salah satunya melalui program jaminan kehilangan pekerjaan (jkp), yang memungkinkan pekerja tetap memperoleh 60 persen dari gaji selama enam bulan, dengan syarat mereka telah terdaftar di bpjs ketenagakerjaan.
"kita punya jkp, jadi teman-teman yang terkena phk masih bisa mendapatkan manfaat asalkan sudah terdaftar di bpjs ketenagakerjaan,"  tukas dia. (ozi/gti/uni/dik/yud/*)