2 Tahun Nganggur Tanah Bersertifikat Bisa ‘Dirampas’ Negara, Masyarakat Pro dan Kontra

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Rabu , 16 Jul 2025 - 19:28

Joni Efendi SH MKn. -FOTO: DIAN/SUMEKS-

SUMSEL, SUMATERAEKSPRES.ID - Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan negara bisa mengambilalih tanah yang tidak dimanfaatkan selama kurun waktu tertentu. Di masyarakat, muncul asumsi negara tega ‘merampas’ tanah rakyat.

“Ini pemaksaan namanya,” cetus Komar, warga Kabupaten OKI, Provinsi Sumsel. Dia merasa keberatan dengan kebijakan tanah milik masyarakat yang tidak dikelola selama 2 tahun, bakal diambilalih negara.

Menurutnya, mungkin tanah yang dibeli itu pemiliknya belum ada modal untuk menggarapnya. Baik untuk dibuat bangunan, maupun jadi lahan perkebunan atau persawahan. “Kalau mau cepat dikelola, apakah pemerintah mau memberikan modal usaha?,” tanyanya.

Sebab, waktu dua tahun itu terbilang singkat. Pemiliknya mungkin belum bisa memikirkan untuk dikelola jadi tanah yang baru dimilikinya. “Kalau ini terjadi, artinya pemerintah tidak berpihak kepada rakyat,” sebut Komar.

Apalagi sekarang pemerintah gencar meningkatkan ketahanan pangan. Tapi itu juga tidak semua tanah bisa dikelola menjadi lahan persawahan atau perkebunan. “Bagi pengusaha, tanahnya berhektar-hektar tidak digarap dan diambil pemerintah, mungkin tidak terasa. Tapibagi rakyat kecil bagaimana,” tukasnya.

Komar menyebut banyak lahan tidur atau yang menurut pemerintah tanah telantar, justru milik pejabat, perusahaan, pengusaha besar, dan lainnya. Hanya terpasang plang, tapi tidak diusahakan untuk perekonomian. “Tanah itu banyak milik pejabat, tersebar dimana-mana,” ulasnya.

Senada dinilai Meri, warga Kecamatan Bukit Tinggi, Kabupaten Empat Lawang. Tanah yang dimiliki masyarakat terrmasuk yang sudah bersertifikat seringkali dibiarkan 'nganggur', bukan tanpa alasan. "Mungkin belum ada dana untuk dibangun atau ditanami jadi kebun," ujarnya.

Dia menyebut, tanah bersertifikat seringkali sengaja disimpan untuk menjaga kejelasan kepemilikan dan menghindari sengketa. Ada juga sebagai investasi, direncanakan untuk dijual kembali di kemudian hari karena harganya yang cenderung naik ke depannya.

Karena itu Meri berharap pemerintah lebih fokus pada program yang membantu, bukan menyusahkan masyarakat. "Jangan buat program yang hanya menyusahkan masyarakat. Tapi buatlah program yang lebih membantu masyarakat," harapnya.

2 tahun nganggur tanah bersertifikat bisa ‘dirampas’ negara, masyarakat pro dan kontra                            sumsel, sumateraekspres.id - menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional (atr/bpn), nusron wahid, menegaskan negara bisa mengambilalih tanah yang tidak dimanfaatkan selama kurun waktu tertentu. di masyarakat, muncul asumsi negara tega ‘merampas’ tanah rakyat.
“ini pemaksaan namanya,” cetus komar, warga kabupaten oki, provinsi sumsel. dia merasa keberatan dengan kebijakan tanah milik masyarakat yang tidak dikelola selama 2 tahun, bakal diambilalih negara.
menurutnya, mungkin tanah yang dibeli itu pemiliknya belum ada modal untuk menggarapnya. baik untuk dibuat bangunan, maupun jadi lahan perkebunan atau persawahan. “kalau mau cepat dikelola, apakah pemerintah mau memberikan modal usaha?,” tanyanya.
sebab, waktu dua tahun itu terbilang singkat. pemiliknya mungkin belum bisa memikirkan untuk dikelola jadi tanah yang baru dimilikinya. “kalau ini terjadi, artinya pemerintah tidak berpihak kepada rakyat,” sebut komar. 
--
apalagi sekarang pemerintah gencar meningkatkan ketahanan pangan. tapi itu juga tidak semua tanah bisa dikelola menjadi lahan persawahan atau perkebunan. “bagi pengusaha, tanahnya berhektar-hektar tidak digarap dan diambil pemerintah, mungkin tidak terasa. tapibagi rakyat kecil bagaimana,” tukasnya.
baca juga:punya sertifikat pendidik? bank bsi berikan pinjaman khusus guru pemilik serdik, cek plafon dan cicilan!
baca juga:wali kota prabumulih teriak jangan pakai calo urus sertifikat tanah langsung saja ke bpn
komar menyebut banyak lahan tidur atau yang menurut pemerintah tanah telantar, justru milik pejabat, perusahaan, pengusaha besar, dan lainnya. hanya terpasang plang, tapi tidak diusahakan untuk perekonomian. “tanah itu banyak milik pejabat, tersebar dimana-mana,” ulasnya.
senada dinilai meri, warga kecamatan bukit tinggi, kabupaten empat lawang. tanah yang dimiliki masyarakat terrmasuk yang sudah bersertifikat seringkali dibiarkan 'nganggur', bukan tanpa alasan. "mungkin belum ada dana untuk dibangun atau ditanami jadi kebun," ujarnya.
dia menyebut, tanah bersertifikat seringkali sengaja disimpan untuk menjaga kejelasan kepemilikan dan menghindari sengketa. ada juga sebagai investasi, direncanakan untuk dijual kembali di kemudian hari karena harganya yang cenderung naik ke depannya.
karena itu meri berharap pemerintah lebih fokus pada program yang membantu, bukan menyusahkan masyarakat. "jangan buat program yang hanya menyusahkan masyarakat. tapi buatlah program yang lebih membantu masyarakat," harapnya.
baca juga:wamen stella christie tegaskan, mahasiswa magang harus pulang bawa ilmu nyata, bukan hanya sertifikat
baca juga:aset lahan 13 hektare pemkot pagaralam belum bersertifikat, dprd sumsel soroti potensi masalah hukum
hamidi, warga sekayu, kabupaten musi banyuasin (muba), tegas menolak kebijakan menteri atr/kepala bpn, yang akan mengambilalih tanah milik masyarakat. "harusnya pemerintah melindungi rakyat dari aksi mafia tanah yang menyerobot tanah milik warga selama ini. bukannya ikut mengambil tanah rakyat, kok nambah kacau negara ini," kesalnya. 
direktur jenderal penetapan hak dan pendaftaran tanah (dirjen phpt) kementerian atr/bpn, asnaedi meluruskan kabar negara bisa merampas tanah yang masih berstatus girik atau bersertifikat pada 2026 mendatang.
asnedi menjelaskan, girik, verponding, dan bekas hak lama lainnya sejak dulu memang bukan alat bukti kepemilikan tanah. akan tetapi, dokumen-dokumen itu dapat menjadi petunjuk bekas kepemilikan hak/hak adat atas tanah yang dimiliki masyarakat.
"kalau itu giriknya ada, tanahnya ada, dia juga tetap menguasai tanah miliknya, ya enggak ada kaitannya itu diambil oleh negara," ucap asnaedi melalui keterangan tertulisnya. diketahui, reaksi masyarakat itu merespons statemen menteri atr/bpn, nusron wahid, belum lama ini. 
yakni, terkait rencana kebijakan pengambilalihan lahan bersertifikat yang tidak dimanfaatkan selama dua tahun berturut-turut, dengan dalih agar lahan telantar itu dapat dimanfaatkan untuk aktivitas ekonomi atau pembangunan.
baca juga:tka gantikan ujian nasional: siswa sma/smk akan dapat sertifikat nilai resmi dari kemendikdasmen
baca juga:guru pppk bisa jadi kepsek, sertifikat guru penggerak tak lagi jadi syarat
tahapan pengambilalihan akan meliputi pemberitahuan awal, dilanjutkan dengan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. "langkah pertama adalah bpn kirim surat. tiga bulan dikasih kesempatan. tiga bulan masih tidak ada aktivitas, kirimi surat, peringatan pertama,” urai nusron.
tiga bulan lagi dikirimi surat, tidak ada keterangan lagi, dikirim surat peringatan kedua. tiga bulan lagi masih tidak ada aktivitas, dikasih kesempatan lagi, tiga bulan lagi. masih tidak ada aktivitas, dikasih waktu enam bulan untuk melakukan perundingan. “masih tidak ada aktivitas lagi, maka pemerintah menetapkan itu menjadi tanah telantar," jelasnya.
jika dalam kurun waktu total 587 hari sejak surat pertama tidak ada perubahan, tanah tersebut ditetapkan sebagai objek land reform. land reform atau reforma agraria adalah kebijakan pemerintah untuk mendistribusikan kembali tanah kepada masyarakat, terutama kelompok yang tidak memiliki atau kekurangan lahan.
sebab menurut yusron, dari total 55,9 juta hektare lahan bersertifikat, saat ini terdapat 1,4 juta hektare yang berstatus sebagai tanah telantar secara nasional dan menjadi bagian dari program reforma agraria.
pengambilalihan berlaku untuk seluruh bentuk hak atas tanah seperti hak guna usaha (hgu), hak guna bangunan (hgb), hak pengelolaan, hingga hak pakai, tanpa pengecualian. sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 peraturan pemerintah (pp) nomor 20 tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah telantar. 
baca juga:amankan aset, kai sertifikatkan lahan 
baca juga:jangan sampai terlewat, sertifikat utbk jadi tiket emas daftar jalur mandiri ptn favorit
aturan itu menyebut pengambilalihan bisa dilakukan terhadap tanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah.
tanah hak milik menjadi objek penertiban tanah telantar jika dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara. “sehingga dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan,” urainya. 
kemudian, dikuasai oleh pihak lain secara terus menerus selama 20 tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan pemegang hak. selanjutnya, fungsi sosial hak atas tanah tidak terpenuhi, baik pemegang hak masih ada maupun sudah tidak ada.
negara bisa mengambil tanah yang bila sengaja ditelantarkan dua tahun sejak penerbitan hak. pasal 6 pp nomor 20 tahun 2021 tersebut, juga menetapkan 6 kategori objek penertiban tanah telantar.
meliputi kawasan pertambangan; perkebunan; industri; pariwisata; perumahan/permukiman skala besar/terpadu; atau kawasan lain yang pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatannya didasarkan pada izin/konsesi/perizinan berusaha yang terkait dengan pemanfaatan tanah dan ruang.
sementara tanah hak pengelolaan masyarakat hukum adat dan tanah hak pengelolaan yang menjadi aset bank tanah, dikecualikan dari objek penertiban tanah telantar.
baca juga:miris! tiga hari usai ayah meninggal, 10 bundel sertifikat kebun petani air saleh dicuri oleh bibi sendiri
baca juga:alur pembelajaran ppg guru tertentu 2025 hingga sertifikat pendidik: panduan lengkap
terpisah, kepala kantor pertanahan kota prabumulih, joni efendi sh mkn, turut menjelaskan menjawab keresahan masyarakat pemilik tanah yang belum digarap. bahwa tanah telantar itu adalah tanah yang telah diberi perizinan termasuk hak nya oleh pemerintah. 
"seperti hak guna usaha (hgu), hak guna bangunan (hgb) dan hk pakai (hp). itu semua adalah objek-objek yang menjadi sasaran oleh pemerintah untuk ditetapkan sebagai tanah telantar," sebutnya, selasa (15/7).
namun menurut joni, tidak semudah itu untuk menetapkan suatu tanah menjadi telantar. "untuk melakukan itu tentunya harus ada prosedur, misalnya harus dilakukan terlebih dahulu inventarisasi dan pengecekan ke lapangan oleh bpn," jelasnya.
kalaupun ada indikasi tersebut, akan diberikan peringatan 1 sampai 3 terlebih dahulu. “tapi biasanya pada peringatan pertama, masyarakat sudah tahu dan sudah ditindaklanjuti. supaya tanah mereka tidak jadi telantar,” bebernya. 
yang jelas, hal itu dilakukan setelah 2 tahun mereka menerima sertifikat tanahnya. joni meminta masyarakat tidak usah khawatir, karena negara pasti menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat.
 “pemerintah atau negara, tidak akan mungkin merampas hak-hak masyarakat. jadi masyarakat tetap tenang terhadap sertifikat dan hak-hak tanah mereka, tidak usah khawatir," pesannya. dia menyebut, yang menjadi sasaran utama adalah hgu, hgb dan hp milik perusahaan ataupun badan hukum. 
dengan demikian, untuk kepemilikan pribadi ditegaskannya akan aman. negara tidak mungkin menyusakan rakyat. “pemerintah selalu ingin menciptakan suasana yang kondusif dan menjaga haknya,” klaimnya. 
di kota prabumulih sendiri, joni menyebut sejauh ini belum ada yang bisa dikategorikan sebagai tanah telantar. mengingat prabumulih ini adalah kota kecil. “sehingga kepemilikan tanah pun bisa terlacak, terkontrol. kebanyakan terjadinya tanah menganggur di wilayah yang luas,” pungkasnya.
terpisah, kepala kantor pertanahan kabupaten empat lawang dwi sugiharto, belum mengetahui secara teknis kebijakan pengambilalihan tanah telantar. “kami masih menunggu petunjuk teknisnya dari pusat, baru nanti disosialisasikan ke masyarakat," singkatnya.
senada dikatakan kepala kantor pertanahan kabupaten oki ahmad syahabuddin. “untuk saat ini kami belum bisa memberikan komentar, terkait hal tersebut. kecuali nanti setelah ada peraturan yang diterbitkan,” tukasnya.
kepala badan pertanahan nasional (bpn) kabupaten muba rosidi, melalui kasi php mulya martadinata, juga belum bisa memberikan komentar terkait kebijakan menteri agraria dan tata ruang/kepala bpn. "saya harus mempelajarinya dulu mengenai hal ini," ujarnya. 
kepala kantor pertanahan kabupaten oku timur novi aryana, melalui kasubbag tata usaha ikhsanul hakim, juga menyebut belum ada petunjuk resmi terkait pengambilalihan tanah telantar. 
pihaknya juga masih berkonsultasi dan berkoordinasi dengan kantor wilayah bpn sumsel. "terus terang, kami belum bisa menjelaskan banyak terkait wacana ini. karena kami juga belum tahu maksudnya, belum ada petunjuk apapun," sebutnya. 
ditanya soal berapa luas lahan atau tanah bersertifikat namun terbengkalai di kabupaten oku timur, hakim mengaku belum memetakan. sebab ada banyak jenis sertifikat tanah yang dimiliki masyarakat ataupun badan. "ada hgu, hgb dan ada juga shm," sebutnya.
kepala badan pertanahan nasional (bpn) kabupaten lahat abdullah adrizal st, menyebut pihaknya hanya akan melaksanakan sesuai aturan yang sudah tertuang dalam peraturan pemerintah maupun peraturan menteri.
"untuk juklak dan juknisnya belum ada. jadi belum bisa komentar," ujarnya. 
terkait tanah di kabupaten lahat yang sudah bersertifikat, saat ini sekitar 72 persen bidang tanah dari 125 ribu bidang tanah yang ada di kabupaten lahat.
untuk menggenjot agar pembuatan sertifikat tanah bagi masyarakat, melalui program ptsl, pelayanan prima percepatan pembuatan sertifikat seperti kemudahan pembuatan sertifikat melalui layanan loket, pemberitaan dan sosialisasi melalui media massa, maupun pendampingan bagi warga yang ingin membuat sertifikat.