PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel menegaskan komitmennya terhadap pembangunan yang inklusif dan berkeadilan melalui integrasi isu GeDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. 

Ini disampaikan Gubernur Sumsel, Dr H Herman Deru saat membuka Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025, kemarin (16/7).

Deru menekankan dengan tema yang diangkat, "Integrasi Isu GeDSI dalam Penyusunan Dokumen RPJMD dan Renstra 2025-2029" yang memiliki makna strategis untuk memastikan "No One is Left Behind" dalam proses pembangunan di Bumi Sriwijaya.

"Integrasi isu GeDSI bukan hanya tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak semata, tetapi menjadi komitmen seluruh perangkat daerah. Kita ingin pembangunan di Sumsel benar-benar ramah gender, responsif terhadap penyandang disabilitas, dan inklusif bagi semua kelompok rentan," tegasnya.

Pemprov Sumsel juga imbuh Deru siap mendorong kebijakan yang sensitif gender, berpihak pada penyandang disabilitas, dan memperhatikan kelompok marjinal. Rapat ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota.

BACA JUGA:Gencarkan Pembangunan dan Program Kesejahteraan Masyarakat

BACA JUGA:Wakili Gubernur di Paripurna DPRD Sumsel, Wagub Cik Ujang Bakal Siapkan Lompatan Pembangunan Sumsel

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Sumsel, Fitriana SSos MSi, menyampaikan tiga agenda utama. Pertama, seluruh kabupaten/kota harus memastikan RPJMD dan Renstra menjadi dokumen yang responsif gender dan ramah anak.

"Responsivitas gender bukan sekadar formalitas administratif. Ini adalah fondasi kebijakan adil dan inklusif bagi semua: laki-laki, perempuan, anak-anak, disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya," sebut Fitriana.

Dia juga mengajak seluruh perguruan tinggi di Sumsel membentuk Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA). Lembaga ini berperan tidak hanya dalam riset akademik, tapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam advokasi, edukasi, dan penyusunan kebijakan.

Rapat dihadiri 150 peserta, terdiri dari Pokja PUG 17 kabupaten/kota, empat driver provinsi (BAPPEDA, Inspektorat, BPKAD, DPPPA), OPD terkait, organisasi perempuan, hingga perguruan tinggi. Para narasumber hadir dari KPPPA, Bappenas, Kemendagri, hingga BAPPEDA provinsi, membahas strategi teknis untuk implementasi GeDSI.

BACA JUGA:ASN Harus Lakukan Aksi Nyata dalam Pembangunan Daerah dan Sosial

BACA JUGA:Dukung Pengembangan KEK Teluk Pandan, Pembangunan SUTT 150 kV Gedong Tataan

Data BPS 2024 menunjukkan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Sumsel berada di angka 93,22, lebih tinggi dari IPG nasional  sebesar 91,85) tapi disisi lain Indeks Ketimpangan Gender (IKG) masih di angka 0,479, lebih tinggi dibanding nasional (0,421).