PALEMBANG -  Rapat Paripurna Ke-63 DPRD Provinsi Sumsel mengenai rekomendasi DPRD Sumsel terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran (TA) 2022. Dewan memberikan beberapa masukkan kepada Gubernur Sumsel. Rekomendasi yang dibacakan Ahmad Firdaus Ishak itu menyoroti beberapa bidang, antara lain pemerintahan untuk pengemanan data dan dokumen, upaya tindakan pencegahan penyimpangan penggunaan dana APBD pada masing-masing OPD.

Diharapkan Gubernur juga dapat memberikan perhatian khusus kepada Inspektorat agar menjalankan tugas yang diamanatkan. “OPD dapat melakukan inovasi dan pelaksanaan tugas,” terangnya. DPRD diminta mendorong Biro Pemerintahan Setda agar berperan aktif menyelesaikan tapal batas serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Di bidang perekonomian memerintahkan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura  Provinsi Sumsel agar berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai rencana bantuan alat pertanian (excavator). Mengoptimalkan petugas pendamping, mengupayakan kuota pupuk, awasi lahan beralih fungsi, awasi perusahaan yang wajib melakukan reboisasi membantu masyarakat yang turun temurun dalam kawasan hutan lindung untuk membebaskan areal tersebut.

Di bidang keuangan, rekomendasinya antara lain agar BPKAD sebagai pejabat pemerintah keuangan daerah lebih mengoptimalkan koordinasi dan sinergi antara seluruh OPD. Meningkatkan pendapatan daerah dan sektor pajak daerah. Bapenda juga diminta mengoptimalisasi pengelolaan pendapatan daerah. Dalam hal penertiban administrasi sistem pengelolaan milik daerah yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Begitu pula adanya penyaluran kredit Bank Sumselbabel sebesar Rp20,9 triliun. Diharapkan Bank SumselBabel dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat umum dengan tidak melanggar norma, aturan berimprovisasi, dan inovatif dalam mengembangkan bisnis sehingga lebih dapat bersaing.

Di bidang pembangunan juga diharapkan setiap OPD melakukan peningkatkan kinerja sehingga anggaran terserap sesuai perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Diharapkan penyampaian laporan agar setiap OPD menyeragamkan format laporan yang menggambarkan setiap kerja OPD. Sedangkan bidang kesejahteraaan rakyat, DPRD mengapresiasi Dinas Kesehatan atas keberhasilan yang telah dicapai, dengan menunjukkan kinerja sangat baik didukung dana anggaran memadai. begitu juga dengan tenaga kerja diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran.

Gubernur Sumatera Selatan, H Herman Deru mengapresiasi penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur tahun 2022. "Tetap jalin kerjasama dan kita jaga mekanisme check and balance. Harus semakin ditingkatkan. Banyak keberhasilan yang dicapai di masyarakat. Selain itu penghargaan diterima tentunya akan jadi motivasi bersama," ujarnya.

Gubernur juga menyebut akan meningkatkan kinerja pada bagian keuangan dan kesejahteraan rakyat. "Masukan-masukan ini kami terima dan akan kami jalankan. Rekomendasi sangat berharga dan menjadi dasar penyusunan penganggaran di tahun berjalan dan berikutnya. Upaya sudah dilaksanakan untuk mencapai target kinerja. Saya berharap semua OPD memperkuat ritme pembangunan. Dengan UU yang mendasarinya, saya apresiasi dengan adanya rekomendasi sebagai wujud pengawasan dan wewenang DPRD Sumsel," kata dia singkat. (iol/fad)