Setiap tahun, perayaan ulang tahun kota Palembang menjadi momentum penting, bukan hanya untuk mengenang sejarah panjang peradabannya sebagai kota tertua di Indonesia, tetapi juga untuk merayakan jati diri, kemajuan, dan kebanggaan kolektif warganya.

Namun, pada usia ke 1342 tahun ini, ada satu hal yang mengusik rasa estetik dan bagi reputasi profesi (desainer komunikasi visual / desainer grafis) yang tinggal di kota ini — yakni logo resmi HUT 1342 tahun kota Palembang yang dirilis oleh pemerintah kota yang secara tampilan visual tidak layak atau mengecewakan.

Logo tersebut bukan hanya jauh dari kata menarik secara desain (baik dari sisi keilmuan ataupun kekaryaan), dari konsep dan perancangannya tidak jelas, serta gagal merepresentasikan semangat, karakter, dan identitas Palembang sebagai kota budaya, kota sejarah, dan juga kota kreatif yang sedang terus berkembang. Logo tersebut tampak dibuat tanpa dengan jiwa.

Seolah hanya memenuhi kewajiban administratif tahunan, tanpa melalui proses kreatif yang matang dengan konsep, perancangan dan keahlian yang mumpuni. Ironisnya, proses kreatif di balik logo ini terkesan tertutup, serampangan, dan tidak melibatkan para desainer yang seharusnya menjadi ujung tombak perancangan komunikasi visual.

Padahal Palembang tidak kekurangan talenta, Palembang memiliki banyak desainer grafis, talenta-talenta kreatif, dan studio desain lokal yang mumpuni. Kenapa mereka tidak dilibatkan dan dipercayakan?

BACA JUGA:Sentil Pemimpin Monolog dan Pencitraan di Medsos, Herman Deru Hadiahi Bantuan Gubernur di Momen HUT Palembang

BACA JUGA:Pizza Hut Palembang Mengajak Anak Panti Asuhan untuk Buka Puasa Bersama

Logo bukan sekedar visual/gambar, ia adalah pesan, makna dan bahasa jiwa dari entitas yang diwakilinya yang harus dirancang dan dihidupkan oleh mereka yang menguasai ilmu dan medianya yakni desainer komunikasi visual (desainer grafis). Desain Komunikasi Visual adalah bidang keahlian yang tidak bisa diperlakukan seolah-olah bisa digarap oleh siapa saja tanpa kapasitas yang memadai.

Maka, membuat logo bukan perkara sekadar meletakkan angka tahun, menambahkan elemen grafis / gambar dan memberi warna sembarangan. Dibutuhkan riset, pemahaman konteks, sensitivitas estetika, dan kemampuan visualisasi konsep. Semua itu adalah ranah kerja desainer komunikasi visual / desainer grafis, bukan asal jadi.

Namun tampaknya, Pemerintah kota Palembang memilih jalan pintas membuat logo tanpa diskusi atau melibatkan desainer, studio desain, komunitas desain ataupun asosiasi / organisasi desain. Padahal, Palembang tidak kekurangan talenta.

Mengapa mereka tidak dilibatkan? Mengapa pekerjaan yang menyangkut citra kota diserahkan pada tangan yang bukan ahlinya? Menyerahkan urusan visual identity seperti ini kepada pihak yang bukan ahli, bukan hanya melemahkan citra kota, tapi juga menandakan ketidakseriusan pemerintah dalam menghargai profesi dan potensi kreatif lokal.

BACA JUGA:Jangan Lupa! HUT Palembang, 17 Juni Naik LRT Gratis, Begini Syaratnya

BACA JUGA:Bareskrim Polri Gerebek Gudang BBM Ilegal di Perbatasan Palembang-Ogan Ilir, 5 Truk Disita

Kritik ini bukan untuk menjatuhkan siapa pun. Justru sebaliknya, ini adalah upaya untuk menyadarkan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang tahu kapan harus menyerahkan tugas kepada para ahlinya. Ini bukan soal gengsi, tapi penghargaan terhadap profesi dan keahlian. Sudah selayaknya pemerintah kota Palembang berpihak pada kualitas, bukan kebiasaan dan asal-asalan.