UMSP 2025 Sumsel Resmi Direvisi Gubernur, Buruh Tersenyum Lega Terima Keadilan yang Dinanti

Reporter: kholid |

Editor: Novis |

Kamis , 15 May 2025 - 14:01

UMSP 2025 Sumsel resmi direvisi Gubernur, sembilan sektor buruh akhirnya mendapat keadilan yang setara.Foto: kholid/sumateraekspres.id--

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Polemik terkait Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sumsel Tahun 2025 akhirnya menemui titik terang.

Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru resmi menandatangani Surat Keputusan (SK) perubahan UMSP 2025, sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi Sumsel yang disampaikan pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), 1 Mei 2025 lalu.

Perubahan ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi dan tuntutan berbagai Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Sumsel, yang sebelumnya menolak SK UMSP lama karena hanya mencakup 3 sektor.

Dalam SK terbaru yang ditandatangani oleh Gubernur definitif, UMSP 2025 ditetapkan untuk 9 sektor sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan, dengan besaran nominal terlampir dalam dokumen resmi tersebut.

“Dengan terbitnya SK perubahan ini, maka SK sebelumnya yang ditandatangani oleh Pj Gubernur Sumsel dinyatakan tidak berlaku lagi,” kata Cecep Wahyudin, SP, Ketua PD FSP PP-SPSI Sumsel yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD KSPSI Sumsel dan Anggota Dewan Pengupahan Provinsi dari unsur SP/SB.

Cecep menyampaikan apresiasi tinggi atas langkah responsif Gubernur Herman Deru yang telah mengakomodasi tuntutan buruh.

“Kami atas nama DPD KSPSI Sumsel mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur Sumsel yang telah mendengarkan suara buruh. Ini merupakan bukti nyata bahwa beliau pro rakyat dan peduli terhadap nasib buruh,” tegasnya.

Ia juga berharap, dengan perubahan ini, para pekerja di Sumatera Selatan dapat menikmati standar upah yang lebih adil dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

“Semoga perubahan ini membawa kesejahteraan bagi buruh,” tutup Cecep.

Dalam Keputusan Gubernur Sumatera Selatan NOMOR: 268/KPTS/DISNAKERTRANS/2025, tersebut Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 922/KPTS/DISNAKERTRANS/2024 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

umsp 2025 sumsel resmi direvisi gubernur, buruh tersenyum lega terima keadilan yang dinanti                            palembang, sumateraekspres.id – polemik terkait upah minimum sektoral provinsi (umsp) sumsel tahun 2025 akhirnya menemui titik terang. 
gubernur sumatera selatan h. herman deru resmi menandatangani surat keputusan (sk) perubahan umsp 2025, sesuai dengan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi sumsel yang disampaikan pada peringatan hari buruh internasional (may day), 1 mei 2025 lalu.
perubahan ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi dan tuntutan berbagai serikat pekerja/serikat buruh di sumsel, yang sebelumnya menolak sk umsp lama karena hanya mencakup 3 sektor. 
dalam sk terbaru yang ditandatangani oleh gubernur definitif, umsp 2025 ditetapkan untuk 9 sektor sesuai rekomendasi dewan pengupahan, dengan besaran nominal terlampir dalam dokumen resmi tersebut.
baca juga:memahami bpjs kesehatan untuk peserta penerima upah dan peserta mandiri
baca juga:buruh sumsel: menyala abangku! happy ending aksi may day 2025, gubernur akomodir 9 upah minimum sektoral
“dengan terbitnya sk perubahan ini, maka sk sebelumnya yang ditandatangani oleh pj gubernur sumsel dinyatakan tidak berlaku lagi,” kata cecep wahyudin, sp, ketua pd fsp pp-spsi sumsel yang juga menjabat sebagai sekretaris dpd kspsi sumsel dan anggota dewan pengupahan provinsi dari unsur sp/sb.
cecep menyampaikan apresiasi tinggi atas langkah responsif gubernur herman deru yang telah mengakomodasi tuntutan buruh.
“kami atas nama dpd kspsi sumsel mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada gubernur sumsel yang telah mendengarkan suara buruh. ini merupakan bukti nyata bahwa beliau pro rakyat dan peduli terhadap nasib buruh,” tegasnya.
ia juga berharap, dengan perubahan ini, para pekerja di sumatera selatan dapat menikmati standar upah yang lebih adil dan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker) nomor 16 tahun 2024 tentang penetapan upah minimum tahun 2025.
baca juga:buruh desak pembentukan dewan pengupahan
baca juga:pemkab lahat janji serius bentuk dewan pengupahan, buruh tuntut realisasi konkret
“semoga perubahan ini membawa kesejahteraan bagi buruh,” tutup cecep.
dalam keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 268/kpts/disnakertrans/2025, tersebut mengubah keputusan gubernur nomor 922/kpts/disnakertrans/2024 tentang upah minimum sektoral provinsi sumatera selatan tahun 2025.
semula:
1. sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar rp3.733.424, (tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah);
2. sektor pertambangan dan penggalian sebesar rp3.733.424,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah);
3. sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin sebesar rp3.733.424, (tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah);
menjadi:
a. sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar rp3.843.252,- (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);
baca juga:buruh desak pembentukan dewan pengupahan
baca juga:pemkab lahat janji serius bentuk dewan pengupahan, buruh tuntut realisasi konkret
b. sektor pertambangan dan penggalian sebesar rp3.890.864,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);
c. sektor industri pengolahan sebesar rp3.841.548 (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);
d. sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin sebesar rp3.869.160, (tiga juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah);
e. sektor konstruksi sebesar rp3.856.275 (tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
f. sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebesar rp3.837.867,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah);
g. sektor pengangkutan dan pergudangan sebesar rp3.872.456,-(tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima. puluh enam rupiah);
baca juga:pertanyakan dewan pengupahan di oi 
baca juga:tergiur upah rp2 juta warga lahat nekat oplos pertamax dengan minyak olahan, ini akibatnya 
h. sektor informasi dan komunikasi sebesar rp3.832.344, (tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah); dan
i. sektor aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjangan usaha lainnya sebesar rp3.804.733, (tiga juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).