Makna Kerugian Keuangan Negara

Reporter: Tim |

Editor: Irwansyah |

Rabu , 07 May 2025 - 16:50

Saut Parulian Panjaitan (Associate Professor/Dosen Hukum Keuangan Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya). Foto:Ist/Sumateraekspres.id--

Saut Parulian Panjaitan

Email: [email protected]

(Associate Professor/Dosen Hukum Keuangan Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)

I. Pengantar

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menegaskan pentingnya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum ini sering kali memunculkan kontroversi, terutama terkait dengan definisi dan pembuktian unsur "kerugian keuangan negara."

Masalah ini menjadi semakin rumit ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) gagal memberikan penjelasan yang memadai tentang sifat perbuatan melawan hukum (wederrechtelijkheid), penghitungan kerugian negara, atau hubungan kausalitas antara tindak pidana dan kerugian negara yang ditimbulkan.

Pada tahun 2016, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang mengubah paradigma dalam UU Tipikor. Dalam Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016, MK menyatakan bahwa kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945.

Keputusan ini mengubah delik dalam UU Tipikor dari delik formal menjadi delik materiil, yang berarti pembuktian tindak pidana korupsi kini harus mencakup bukti adanya kerugian keuangan negara yang nyata.

Sering kali, berita kasus korupsi yang mengungkapkan kerugian keuangan negara yang fantastis memicu reaksi positif dari masyarakat.

Namun, ketika putusan hakim tidak sesuai dengan harapan publik, muncul kesan adanya ketidakberesan dalam proses peradilan.

Oleh karena itu, isu mengenai pengertian dan penerapan kerugian keuangan negara menjadi penting untuk dibahas lebih lanjut, khususnya terkait dengan dakwaan yang dibangun oleh JPU dalam setiap kasus tindak pidana korupsi.

II. Pengertian KKN Menurut Peraturan Perundang-undangan

Secara yuridis, pengertian "kerugian keuangan negara" (KKN) dapat membingungkan karena sering disamakan dengan istilah-istilah lain seperti perekonomian negara, kekayaan negara, dan kerugian negara.

makna kerugian keuangan negara                            
saut parulian panjaitan
email: ibaim201@gmail.com 
(associate professor/dosen hukum keuangan negara fakultas hukum universitas sriwijaya)
 
i. pengantar
undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang kemudian diperbarui dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, menegaskan pentingnya pemberantasan korupsi di indonesia.
namun, dalam praktiknya, penerapan hukum ini sering kali memunculkan kontroversi, terutama terkait dengan definisi dan pembuktian unsur "kerugian keuangan negara." 
masalah ini menjadi semakin rumit ketika jaksa penuntut umum (jpu) gagal memberikan penjelasan yang memadai tentang sifat perbuatan melawan hukum (wederrechtelijkheid), penghitungan kerugian negara, atau hubungan kausalitas antara tindak pidana dan kerugian negara yang ditimbulkan.
baca juga: sinar mas siap all-out dukung porprov sumsel 2025 di muba, bupati, ini langkah besar untuk masa depan
baca juga:polisi tangkap dua pelaku pencurian sapi di pali, salah satunya residivis
pada tahun 2016, mahkamah konstitusi (mk) mengeluarkan putusan yang mengubah paradigma dalam uu tipikor. dalam putusan nomor 25/puu-xiv/2016, mk menyatakan bahwa kata "dapat" dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 uu tipikor bertentangan dengan uud 1945.
keputusan ini mengubah delik dalam uu tipikor dari delik formal menjadi delik materiil, yang berarti pembuktian tindak pidana korupsi kini harus mencakup bukti adanya kerugian keuangan negara yang nyata.
sering kali, berita kasus korupsi yang mengungkapkan kerugian keuangan negara yang fantastis memicu reaksi positif dari masyarakat.
namun, ketika putusan hakim tidak sesuai dengan harapan publik, muncul kesan adanya ketidakberesan dalam proses peradilan.
oleh karena itu, isu mengenai pengertian dan penerapan kerugian keuangan negara menjadi penting untuk dibahas lebih lanjut, khususnya terkait dengan dakwaan yang dibangun oleh jpu dalam setiap kasus tindak pidana korupsi.
baca juga:identitas mayat di sungai komering terungkap, bernama bahrain, keluarga tolak autopsi
baca juga:waspada! kurang tidur bisa picu penyakit serius, ini cara atasi insomnia
ii. pengertian kkn menurut peraturan perundang-undangan
secara yuridis, pengertian "kerugian keuangan negara" (kkn) dapat membingungkan karena sering disamakan dengan istilah-istilah lain seperti perekonomian negara, kekayaan negara, dan kerugian negara. 
namun, peraturan perundang-undangan di indonesia tidak memberikan definisi baku yang jelas mengenai kkn. 
berdasarkan beberapa undang-undang yang berlaku, seperti undang-undang keuangan negara, undang-undang tindak pidana korupsi, dan undang-undang perbendaharaan negara, kkn sering kali dijelaskan dalam konteks yang berbeda-beda.
menurut pasal 23 ayat (1) uud 1945, pengelolaan keuangan negara berhubungan langsung dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn), yang ditetapkan setiap tahun melalui undang-undang untuk kemakmuran rakyat. 
hal ini memberikan pengertian yang lebih sempit mengenai keuangan negara, yaitu terkait dengan pendapatan dan pengeluaran negara yang diatur dalam apbn.
baca juga:menikmati keindahan wisata air terjun dengan pemandangan indah di kota pagaralam
baca juga:bri tawarkan kredit tanpa agunan untuk asn mei 2025, pinjaman sampai rp500 juta
selain itu, pasal 1 angka (1) undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara menjelaskan bahwa keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara. dalam hal ini, keuangan negara mencakup aspek fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara.
di sisi lain, pasal 2 undang-undang keuangan negara juga menjelaskan bahwa keuangan negara meliputi hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan uang, melakukan pinjaman, serta kewajiban negara untuk memberikan layanan umum dan membayar tagihan pihak ketiga.
sementara itu, dalam uu tipikor, yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, pengertian keuangan negara lebih mengarah pada kekayaan negara yang berada dalam penguasaan pemerintah atau lembaga negara, baik pusat maupun daerah, serta bumn/bumd yang berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
menurut pasal 1 ayat (22) undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, kerugian negara didefinisikan sebagai kekurangan uang, surat berharga, atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum. adapun perbuatan tersebut bisa berupa kesengajaan atau kelalaian dalam pengelolaan keuangan negara.
baca juga:manfaat daun nangka untuk kesehatan, lebih dari sekadar tumbuhan tropis
baca juga:mengisi hari libur tanpa gadget, edukasi anak lewat permainan kreatif
prof. muhammad djafar saidi dalam bukunya "hukum keuangan negara: teori dan praktik" menjelaskan bahwa kerugian negara terjadi ketika ada berkurangnya uang atau barang milik negara yang nyata dan pasti jumlahnya, yang disebabkan oleh perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum keuangan negara.
dengan demikian, pengertian kkn menurut hukum indonesia merujuk pada kerugian nyata yang dialami negara akibat tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum keuangan negara, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun lalai.
untuk dapat membuktikan kerugian negara, penting untuk menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat yang jelas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang terjadi.
baca juga:merintis sukses usaha toko mebel di era digital, ini strateginya
baca juga:isuzu panther 2025 vs toyota kijang innova non-hybrid, duel sengit mobil keluarga, mana lebih unggul?
iii. kesimpulan
kerugian keuangan negara menjadi unsur penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi. namun, pengertian dan penafsiran tentang kkn dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada masih menimbulkan kebingungan. 
pembuktian adanya kerugian negara harus memperhatikan aspek hukum yang jelas dan terperinci, serta memberikan penjelasan yang memadai mengenai hubungan antara tindakan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan.
oleh karena itu, pengertian dan penerapan kkn dalam praktik hukum harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan keadilan dalam penegakan hukum.