Kasus Dugaan Korupsi Fitrianti Agustinda dan Suami Tidak Terkait Partai, Begini Sikap DPW Partai NasDem Sumsel

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Rabu , 09 Apr 2025 - 21:43

ROMPI TAHANAN: Mantan Wawako Palembang Fitrianti Agustinda dan suami Dedi Sipriyanto anggota DPRD Palembang, mengenakan rompi tahanan dan kedua tangan diborgol ke depan, usai dihadirkan dalam konferensi pers di Kejari Palembang, Selasa malam (8/4). -FOTO: BUDIMAN/SUMEKS -

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Partai Nasional Demokrat (NasDem), memastikan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda (Finda) dan suaminya, Dedi Sipriyanto, merupakan tindakan pribadi. Tidak terkait partai, meski Finda selaku Ketua DPD Partai NasDem Kota Palembang, dan Dedi anggota DPRD Kota Palembang dari fraksi NasDem.

Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Sumsel H Nopianto SSos MM, kepada awak media, Rabu (9/4/2025). “Kami pertegas, ini bukan urusan partai. Tidak ada kaitan langsung antara kasus hukum tersebut dengan Partai NasDem,” ujarnya.

Tidak ada irisan langsung dengan Partai NasDem, terkait dengan kasus keduanya. Partai tidak akan mencampuradukkan urusan pribadi dengan institusi politik. ”Ini murni tindakan personal, mungkin ada mekanisme yang salah dilakukan,” tuturnya.

Karena itu, Partai NasDem tidak akan memberikan bantuan hukum resmi terhadap keduanya yang terjerat kasus dugaan korupsi Pengelolaan Biaya Pengganti Pengolahan Darah pada PMI Kota Palembang Tahun 2020-2023. “Ini menyangkut kasus dugaan korupsi, maka pendekatan hukum tidak bisa sembarangan,” jelas Nopianto.

Kendati demikian, sambung Nopianto, pihaknya tentu merasa prihatin karena Finda dan Dedi merupakan kader aktif Partai NasDem. “Tapi secara moril dan sebagai bagian dari keluarga besar NasDem, kami tetap memberikan dukungan psikologis dan pendampingan organisasi,” ungkapnya.

Menurut Nopianto, Partai NasDem sangat menghormati proses hukum yang tengah berjalan di kejari Palembang. Partainya akan bersikap kooperatif dengan aparat penegak hukum, dan memantau perkembangan kasus tersebut dengan seksama.

Pihaknya tetap mengacu pada asas praduga tak bersalah. Dimana dalam kasus dugaan korupsi ini, terjadi saat Finda menjabat sebagai Ketua PMI Kota Palembang periode 2019-2024, dan Dedi selaku Kabag Administrasi dan Umum pada Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Kota Palembang.

”Biarlah mekanismenya berjalan. Meski sudah ditetapkan tersangka, kami masih memproses langkah-langkah internal. Tidak boleh tergesa-gesa. Apalagi keduanya juga baru ditetapkan tersangka dan ditahan semalam (Selasa malam,8/4),” imbuh Nopianto, yang juga anggota DPRD Provinsi Sumsel.

Tapi yang pasti, sambung Nopianto, pihaknya akan segera menyiapkan pengganti kursi Dedi di DPRD Kota Palembang, maupun posisi Finda selaku Ketua DPD Partai NasDem Palembang. DPW Partai NasDem Provinsi Sumsel tengah menyiapkan usulan kepada DPP Partai NasDem.

Baik itu terkait pengganti sementara maupun permanen. Sebab Partai NasDem memiliki mekanisme tersendiri untuk menjaga agar tidak terjadi kevakuman kepemimpinan. “Kami ingin memastikan roda organisasi tetap berjalan. Jadi meski ada gejolak, NasDem tetap solid dan bergerak,” tegas Nopianto.

kasus dugaan korupsi fitrianti agustinda dan suami tidak terkait partai, begini sikap dpw partai nasdem sumsel                            palembang, sumateraekspres.id – partai nasional demokrat (nasdem), memastikan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan wakil wali kota palembang fitrianti agustinda (finda) dan suaminya, dedi sipriyanto, merupakan tindakan pribadi. tidak terkait partai, meski finda selaku ketua dpd partai nasdem kota palembang, dan dedi anggota dprd kota palembang dari fraksi nasdem.
penegasan ini disampaikan wakil ketua dpw partai nasdem provinsi sumsel h nopianto ssos mm, kepada awak media, rabu (9/4/2025). “kami pertegas, ini bukan urusan partai. tidak ada kaitan langsung antara kasus hukum tersebut dengan partai nasdem,” ujarnya. 
tidak ada irisan langsung dengan partai nasdem, terkait dengan kasus keduanya. partai tidak akan mencampuradukkan urusan pribadi dengan institusi politik. ”ini murni tindakan personal, mungkin ada mekanisme yang salah dilakukan,” tuturnya.
karena itu, partai nasdem tidak akan memberikan bantuan hukum resmi terhadap keduanya yang terjerat kasus dugaan korupsi pengelolaan biaya pengganti pengolahan darah pada pmi kota palembang tahun 2020-2023.  “ini menyangkut kasus dugaan korupsi, maka pendekatan hukum tidak bisa sembarangan,” jelas nopianto.
kendati demikian, sambung nopianto, pihaknya tentu merasa prihatin karena finda dan dedi merupakan kader aktif partai nasdem. “tapi secara moril dan sebagai bagian dari keluarga besar nasdem, kami tetap memberikan dukungan psikologis dan pendampingan organisasi,” ungkapnya.
baca juga:fitrianti agustinda dan suami ditahan, jadi tersangka kasus dugaan korupsi pmi palembang
baca juga:kasus dugaan korupsi pmi, finda dan dedi sipriyanto penuhi panggilan penyidik kejari palembang
menurut nopianto, partai nasdem sangat menghormati proses hukum yang tengah berjalan di kejari palembang. partainya akan bersikap kooperatif dengan aparat penegak hukum, dan memantau perkembangan kasus tersebut dengan seksama.
pihaknya tetap mengacu pada asas praduga tak bersalah. dimana dalam kasus dugaan korupsi ini, terjadi saat finda menjabat sebagai ketua pmi kota palembang periode 2019-2024, dan dedi selaku kabag administrasi dan umum pada unit transfusi darah (utd) pmi kota palembang. 
”biarlah mekanismenya berjalan. meski sudah ditetapkan tersangka, kami masih memproses langkah-langkah internal. tidak boleh tergesa-gesa. apalagi keduanya juga baru ditetapkan tersangka dan ditahan semalam (selasa malam,8/4),” imbuh nopianto, yang juga anggota dprd provinsi sumsel.
tapi yang pasti, sambung nopianto, pihaknya akan segera menyiapkan pengganti kursi dedi di dprd kota palembang, maupun posisi finda selaku ketua dpd partai nasdem palembang. dpw partai nasdem provinsi sumsel tengah menyiapkan usulan kepada dpp partai nasdem.
baik itu terkait pengganti sementara maupun permanen. sebab partai nasdem memiliki mekanisme tersendiri untuk menjaga agar tidak terjadi kevakuman kepemimpinan. “kami ingin memastikan roda organisasi tetap berjalan. jadi meski ada gejolak, nasdem tetap solid dan bergerak,” tegas nopianto. 
baca juga:pemkab banyuasin beri sanksi gaji 50 persen untuk tersangka kasus korupsi dishub
baca juga:berkas kasus korupsi proyek tol betung-tempino dilimpahkan, tiga tersangka siap diadili
dalam struktur nasdem, kata nopianto, penunjukan pengganti baik dalam bentuk pelaksana tugas (plt) maupun ketua definitif. itu kewenangan dpp partai nasdem, berdasarkan usulan dpw partai nasdem. “bisa plt, bisa ketua definitif. yang penting prosesnya sesuai mekanisme partai,” tegasnya lagi.
siapa yang layak menggantikan finda sebagai ketua dpd partai nasdem kota palembang, nopianto menegaskan nasdem memiliki banyak kader yang berkualitas dan mumpuni. baik di tingkat kota palembang, maupun provinsi sumsel.  
namun yang diharapkan, ketua dpd partai nasdem kota palembang nanti minimal bisa membawa nasdem mempertahankan kemenangan di pemilu legislatif (pileg). “di kota palembang, partai nasdem adalah pemenang pemilu legislatif 2024. semua kader mumpuni untuk tampil sebagai ketua,” ujarnya.
menyoal namanya yang saat ini ramai diisukan layak memimpin dpd partai nasdem kota palembang, nopianto menyerahkan sepenuhnya kepada partai. "sebagai kader partai nasdem, siapapun orangnya berasal kalangan manapun harus siap,” ucapnya merendah hati.
karena mengemban amanah itu sifatnya penugasan dan domainnya penilaian dari pimpinan siapa layak dan pantas. jika pilihan itu sudah ada, harus siap untuk menjalankan penugasan partai. “kami pastikan tidak kekurangan kader. intinya kami pastikan nasdem tetap solid dan terus melangkah,” pungkasnya.
baca juga:jelang lebaran, kejati sumsel geledah rumah amrullah terkait kasus korupsi perizinan perkebunan
baca juga:jadi saksi kasus korupsi biaya pengolahan darah di pmi palembang, finda penuhi panggilan penyidik kejari
terpisah, gubernur sumsel h herman deru sekaligus ketua dpw partai nasdem provinsi sumsel, mengaku belum mendapatkan pemberitahuan resmi dari dpd partai nasdem kota palembang. “saya baru tau dari medsos, jujur saja. kita diikuti dulu proses hukumnya,” ucapnya, sore kemarin.
sehingga dia belum bisa mengomentari kasus hukum yang melibatkan ketua dpd partai nasdem kota palembang fitrianti agustinda, dan suaminya dedi sipriyanto anggota dprd kota palembang dari fraksi nasdem.  “kami akan melaporkan ke dpp. nanti keputusan dpp apakah akan memberikan bantuan hukum atau seperti apa, kita menunggu keputusan dari dpp,” jelasnya, di kantor gubernur sumsel.
terkait finda yang dilakukan penahanan oleh penyidik pidsus kejari palembang, maka jabatannya sebagai ketua dpd tentu akan ada pergantian sesuai mekanisme partai. “iya otomatis itu (diganti). sistem di partai kami, ketika ada yang berhalangan karena sakit, meninggal atau berurusan dengan hukum, dpw akan mengusulkan penggantinya ke dpp. tapi kita menunggu keputusan inkrah dulu," pungkasnya. 
di bagian lain, dedi sipriyanto merupakan ketua komisi i dprd kota palembang dari fraksi nasdem. untuk mengisi kekosongan kursinya setelah dedi ditahan kejari palembang, dprd kota palembang menunggu usulan dari partai nasdem.
baca juga: korupsi izin pertambangan batu bara, tiga petinggi pt abs divonis berat sedangkan oknum pejabat
baca juga:kasus dugaan korupsi di musi rawas, pj bupati dan kadis pu mura diperiksa sebagai saksi
ketua dprd kota palembang ali subri sip, menyampaikan pihaknya akan melantik pengganti antar waktu (paw) sesuai dengan prosedur yang ada. ”artinya kami menunggu nama yang ditunjuk dan diajukan ke dprd palembang oleh partai nasdem, untuk mengisi kekosongan tersebut," katanya.
dia menjelaskan, mekanismenya usulan paw tersebut akan ditandatangani oleh ketua dprd kota palembang. selanjutnya ditetapkan jadwal pengambilan sumpah janji sebagai paw anggota dprd kota palembang. 
"jadi memang tidak bisa serta merta diisi oleh pengganti antar waktu, harus sesuai mekanisme yang ada,” terangnya. terkait kekosongan ketua komisi i agar fungsinya tetap bisa berjalan, ali subri akan segera berkoordinasi dengan badan kehormatan (bk) dprd kota palembang.
"rencana akan kami tunjuk saudara umari dari fraksi partai nasdem sebagai ketua komisi i, namun itu masih akan di kordinasikan juga dengan bk," jelas ali subri, kepada sumatera ekspres, kemarin. 
ali subri yang juga dari fraksi nasdem, menyampaikan turut prihatin atas kasus yang tengah mendera koleganya itu. "kami sudah dengar dan baca beritanya, kami turut prihatin dan berharap kasus ini segera diselesaikan,” harapnya.
untuk diketahui, dedi sipriyanto anggota dprd kota palembang dari partai nasdem daerah pemilihan (dapil) palembang 1. peraih suara terbanyak, m arris alkautsar se dengan perolehan 10.441 pada pemilu legislatif (pileg) 14 februari 2024 lalu.
baca juga:vonis hakim di kasus korupsi tambang, tiga terdakwa divonis 10 tahun penjara, tiga terdakwa lainnya 4 tahun
baca juga:kejari banyuasin selidiki dugaan korupsi baju satpol pp, anggaran rp 5 miliar dipertanyakan, nah loh!
sementara dedi sipriyanto peraih suara kedua terbanyak, dengan 8.272 suara. jika dedi yang berhalangan karena ditahan kejari palembang, maka yang berpeluang sebagai paw adalah peraih suara ketiga terbanyak. yaitu, sabia afriyana se mm yang memperoleh 4.557 suara.
dia merupakan pembina umkm sriwijaya indonesia dpd kota palembang. sabia afriyana lebih dikenal dengan sapaan ana lucky husni. dia informasinya istri dari firnaz lustian, yang akrab disapa lucky husni, anak mantan wali kota palembang almarhum drs h husni mm. 
seperti diberitakan sebelumnya, kejari palembang menahan fitrianti agustinda dan dedi siprianto selama 20 hari ke depan, terhitung sejak selasa malam (8/4). setelah pasutri itu ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan biaya pengganti pengolahan darah pada palang merah indonesia (pmi) kota palembang tahun 2020-2023.
saat dugaan korupsi itu terjadi, mantan wakil wali kota palembang fitrianti agustinda juga menjabat sebagai ketua pmi kota palembang periode 2019-2024. sedangkan dedi sipriyanto, menjabat sebagai kabag administrasi dan umum pada unit transfusi darah (utd) pmi kota palembang. 
“kedua tersangka memiliki peran aktif dalam pengelolaan dana tersebut dan tidak sesuai dengan peruntukannya, sementara untuk kerugian negara masih dalam perhitungan oleh bpkp,” jelas kepala kejari palembang hutamrin sh mh, dalam konferensi pers selasa malam (8/4).
terkait peran keduanya, hutamrin masih belum menjelaskan secara rinci. pembelian 1 unit mobil hilux double cabin pada 2022 lalu, disebut-sebut salah satu bukti ditetapkannya dedi sebagai tersangka. "untuk lebih jelasnya dan fakta-fakta yang lain, nanti akan kami uraikan dan ungkap dalam dakwaan, sebab sudah masuk dalam pokok perkara," elaknya.
untuk kedua tersangka, sementara diancam dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3, jo pasal 18 uu pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhpidana. usai konferensi pers, tersangka finda dibawa ke lapas perempuan kelas iia palembang, sedangkan dedi ke rutan kelas i palembang.  
keduanya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, setelah menjalani pemeriksaan lebih kurang 9 jam. selama pemeriksaan, finda sempat izin untuk istirahat salat asar dan magrib. penahanan kemudian dilakukan selasa (8/4), pukul 23.00 wib.    
"saya sudah bekerja secara profesional," ucap dia sembari berjalan keluar dari ruang penyidik menuju mobil yang akan membawanya ke lapas. “dalam perkara ini tidak ada kerugian negara,” tambahnya. sementara dedi sipriyanto, memilih bungkam. hanya tersenyum. 
kuasa hukum fitri agustinda dan dedi sipriyanto, ahmad taufan soedirjo sh mh dan misnan hartono sh, menilai proses hukum terhadap kedua kliennya diwarnai indikasi politisasi dan diskriminasi. terutama pasca-pilkada palembang.  
menurut taufan, terjadi upaya sistematis untuk mengesampingkan asas praduga tak bersalah. “bahkan kantor dpd nasdem palembang sudah dipindahkan tanpa mencantumkan nama atau foto bu fitri sebagai ketua dpd. padahal beliau sukses membawa partai meraih kemenangan signifikan," ujarnya, rabu malam (9/4).  
sementara dedi sipiranto, disebutnya sebagai orang yang dihormati, diduga menjadi sasaran tekanan untuk mengaku bersalah.  "sampai hari ini tidak ada rincian nilai kerugian yang disampaikan. bahkan bpk sudah melakukan audit dan menyatakan clear,"  klaim taufan. 
mereka juga mendesak kejaksaan membuktikan hasil audit bpk sebagai alat bukti.  dalam pemeriksaan sebelumnya, fitri menjelaskan bahwa penggunaan dana bersifat sementara dan sudah dikembalikan via rekening pribadi. 
"ini bukan uang pmi, melainkan permintaan talangan ke bendahara untuk keperluan mendesak, seperti pembelian bunga, yang langsung diganti," jelas taufan.  tim hukum menyayangkan hanya fitri dan dedi yang ditetapkan sebagai tersangka.
sementara pihak lain seperti bendahara atau kepala utd tidak diperiksa. "ini tidak logis secara struktural. kenapa hanya dua nama ini yang dikejar?" tanyanya.  mereka juga mengkritik langkah penahanan, meski kliennya kooperatif selama pemeriksaan. 
"semua pertanyaan dijawab tegas dan terbuka. kami sedang pertimbangkan langkah hukum, termasuk upaya praperadilan," tambahnya.   disampaikan taufan, kliennya fitri menyatakan kesiapannya menghadapi proses hukum sebagai ujian,  sekaligus meyakinkan publik bahwa selama menjabat, ia aktif turun ke masyarakat. 
"beliau yakin ini adalah skenario yang dipaksakan, tapi tetap percaya pada hukum," pungkas taufan.  misnan hartono menyatakan bahwa pihaknya menghormati proses hukum, tetapi menegaskan bahwa alasan penahanan belum cukup kuat dan berpotensi dipengaruhi faktor politis.  
"kami memahami bahwa ada p-21 (berkas lengkap) yang sudah diajukan ke kejaksaan, tetapi prosesnya masih perlu dikaji ulang. kami juga meminta keterangan lebih transparan dari pihak berwenang," ujar misnan.
menurutnya, penyidik mungkin menganggap bukti berupa chat dan keterangan saksi sudah memadai untuk menetapkan tersangka. namun, dia menegaskan bahwa penggunaan dana tersebut dilakukan untuk keperluan mendesak dan telah dibicarakan sebelumnya secara internal.  
misnan membela kliennya dengan menyatakan bahwa dedi tidak berniat menyalahgunakan dana. "dari awal, ini adalah kebutuhan organisasi yang dibahas bersama. jika ada kesalahan prosedur, itu bisa diperbaiki, tetapi bukan berarti ada niat korupsi," sebutnya. 
dia menyebut kliennya fitrianti agustinda yakin pada proses hukum dan percaya bahwa kebenaran akan terungkap. "ibu fitri tetap tenang karena meyakini ini ujian. beliau juga siap membuktikan bahwa tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan dana," tambahnya.
misnan tidak menampik adanya kemungkinan tarikan politik di balik kasus ini, pascapilkada. "kami bersama tim kuasa hukum dari jakarta akan memastikan proses berjalan adil. jika diperlukan, kami akan ajukan upaya hukum seperti praperadilan atau pembatalan penahanan," jelasnya.
kata dia, kejari menyampaikan bahwa belum dihitung adanya kerugian negara. "sedangkan fitri dan dedi, sudah disangkakan dengan  pasal 2 ayat 1 uu tipidkor, seharusnya kerugian negara sudah disebutkan sesuai dengan pasal 2 ayat 1 mengenai kerugian negara," jelasnya
 
dia juga berharap masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan kasus ini sebelum ada putusan pengadilan. "kami mohon doa agar semua berjalan lancar. yang pasti, kami akan berjuang agar hak-hak dedi dan fitri tetap terlindungi," pungkasnya.