PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Gubernur Sumatera Selatan  Herman Deru (HD) memastikan siap  backup kebutuhan keuangan untuk pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Empat Lawang . 

Untuk kekurangan dana PSU sepenuhnya di cover Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel.

BACA JUGA:Sama-Sama Bawa Perubahan

BACA JUGA:Minta KPU-Bawaslu Perketat Pengawasan

''Sesuai dengn hasil rapat kita semalam di Rumah Kayu mengenai PSU sesuai ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK) Kabupaten Empat Lawang  akan dilakukan 19 April, ini harus disiapkan dengan baik agar trust masyarakat terjaga pada pemerintah dan penyelenggara tetap baik," kata Deru pada  awak media di kantor Gubernur Sumsel, Selasa (11/3). 

Dari hasil rapat tersebut,  HD menyampaikan sejumlah poin. Pertama kesiapan penyelenggara yang domainnya ada pada Komisi Pemilihan Umum (KPU), termasuk logistik, dan keamanan domain kembali ke pemerintah Kabupaten, dan TNI/Polri.

"Domain kita provinsi, yaitu apa yang tidak bisa diatasi dalam hal ini soal keuangan. Dari kesiapan pendanaan, baik yang diusulkan  totalnya Rp36 Miliar, dan saldo  kabupaten ada kekurangan sekitar Rp6 Miliar," katanya.

Kemudian, ada surat permintaan dari Pemkab untuk akselerasi bagi hasil yang akan digunakan untuk ini (PSU, red).

Tetapi arahan dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dengan efesiensi di kabupaten tidak mampu, baru ke Provinsi, kalau Provinsi tidak mampu baru ke pemerintah pusat.

"Mudah-mudahan untuk penyelenggaraan PSU Empat Lawang ini tidak sampai merepotkan pemerintah pusat. Kita (Pemprov, red) akan backup berapapun nanti dan hitung-hitungannya semalam kita mampu. Jadi soal pendanaan clear," tukasnya.

Ditambahkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) A; Fajri menyebut kebutuhan keuangan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Empat Lawang di angka Rp32 Miliar.   

''Backup anggaran yang akan diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel ke PSU Empat Lawang salah satunya dari sisa anggaran pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) lalu,'' ujarnya

Al Fajri merincikan, di KPU dana yang tersisa Rp6,677 Miliar dari kebutuhan Rp15, 7 Miliar, Bawaslu dibutuhkan Rp8, 6 Miliar dana tersisa Rp5, 6 Miliar jadi masih kekurangan Rp2, 9 Miliar, TNI diperlukan Rp2, 4 Miliar dana yang lama habis, dan Polri Rp20, 9 Miliar dana tersisa Rp3,4 Miliar kebutuhan Rp17, 5 miliar. 

"Sehingga total kebutuhan di angka Rp32, 030 Miliar. Dari dana bagi hasil Rp14 Miliar (dari kalkulasi sekitar Rp15, 7) dana yang tersisa sekitar Rp6 Miliar dari Pemkab, maka dana yang kita punya ada Rp21 Miliar kurang lebih. Sisanya  yang akan dibackup provinsi," pungkasnya.