Perkuat Rupiah! Pemerintah Terapkan Aturan Ketat Devisa Hasil Ekspor

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Rabu , 26 Feb 2025 - 18:52

Perkuat Rupiah! Pemerintah Terapkan Aturan Ketat Devisa Hasil Ekspor-Foto: Freepik-

JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2025 yang mengubah PP No. 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (PP DHE SDA) merupakan langkah strategis untuk memperkuat cadangan devisa serta stabilitas ekonomi nasional.

Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat menarik minat eksportir melalui berbagai insentif yang diberikan.

OJK berperan aktif dalam mengkomunikasikan kebijakan ini kepada industri perbankan, sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat memahami serta mengimplementasikannya dengan efektif.

OJK juga mendorong sektor perbankan untuk turut serta dalam mengakomodasi penempatan DHE SDA tanpa mengganggu likuiditas bank, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Aturan Baru: Kewajiban Penempatan DHE SDA

Dalam revisi aturan ini, eksportir dengan nilai ekspor minimal USD 250.000 yang tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) diwajibkan untuk menempatkan DHE SDA dalam sistem keuangan Indonesia.

Besaran dan durasi penyimpanan DHE SDA bervariasi, yaitu:

30 persen selama minimal tiga bulan untuk sektor pertambangan minyak dan gas bumi.
100 persen selama minimal 12 bulan untuk sektor pertambangan selain minyak dan gas bumi, serta sektor perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat pasokan valuta asing dalam negeri, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Peran OJK dan Koordinasi dengan Pemerintah

Sebagai regulator sektor jasa keuangan, OJK memastikan bahwa kebijakan ini berjalan seimbang antara kepentingan eksportir, industri perbankan, dan tujuan makroekonomi nasional.

perkuat rupiah! pemerintah terapkan aturan ketat devisa hasil ekspor                            jakarta, sumateraekspres.id – kepala eksekutif pengawas perbankan otoritas jasa keuangan (ojk), dian ediana rae, menegaskan bahwa penerbitan peraturan pemerintah (pp) no. 8 tahun 2025 yang mengubah pp no. 36 tahun 2023 tentang devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam (pp dhe sda) merupakan langkah strategis untuk memperkuat cadangan devisa serta stabilitas ekonomi nasional.
selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat menarik minat eksportir melalui berbagai insentif yang diberikan.
ojk berperan aktif dalam mengkomunikasikan kebijakan ini kepada industri perbankan, sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat memahami serta mengimplementasikannya dengan efektif.
ojk juga mendorong sektor perbankan untuk turut serta dalam mengakomodasi penempatan dhe sda tanpa mengganggu likuiditas bank, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
baca juga:likuiditas perekonomian januari 2025 meningkat, m2 tumbuh 5,9%
baca juga:sidang korupretrofit pltu bukit asam kerugian negara rp 26,9 miliar, nehemia indrajaya jadi pemenang lelang
aturan baru: kewajiban penempatan dhe sda
dalam revisi aturan ini, eksportir dengan nilai ekspor minimal usd 250.000 yang tercantum dalam pemberitahuan pabean ekspor (ppe) diwajibkan untuk menempatkan dhe sda dalam sistem keuangan indonesia.
besaran dan durasi penyimpanan dhe sda bervariasi, yaitu:

30 persen selama minimal tiga bulan untuk sektor pertambangan minyak dan gas bumi.
100 persen selama minimal 12 bulan untuk sektor pertambangan selain minyak dan gas bumi, serta sektor perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat pasokan valuta asing dalam negeri, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.
baca juga:pelunasan biaya haji 2025 memasuki hari kesembilan, lebih dari 57% kuota terisi
baca juga:kredit toyota kijang super 2025, simulasi dan perhitungan mudah
peran ojk dan koordinasi dengan pemerintah
sebagai regulator sektor jasa keuangan, ojk memastikan bahwa kebijakan ini berjalan seimbang antara kepentingan eksportir, industri perbankan, dan tujuan makroekonomi nasional.
ojk juga berkoordinasi dengan pemerintah dan bank indonesia (bi) guna mengoptimalkan implementasi kebijakan melalui mekanisme pemantauan yang efektif.
berbagai insentif juga disediakan, di antaranya pembebasan pajak penghasilan (pph) final atas bunga deposito serta fasilitas lindung nilai khusus dhe oleh perbankan.
langkah ini diharapkan dapat menjaga daya saing eksportir sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
baca juga:jaksa menjaga sejarah, pendidikan budaya di situs megalitikum lahat
baca juga:pelayanan kb di prabumulih over target, warga antusias gunakan alat kontrasepsi
dhe sda sebagai agunan di perbankan
bagi sektor perbankan, ojk telah memperkuat aturan melalui peraturan otoritas jasa keuangan (pojk) tentang penilaian kualitas aset bank umum dan pojk terkait perbankan syariah.
dalam hal ini, dana dhe sda dapat diperlakukan sebagai agunan tunai sehingga dapat dikategorikan sebagai aset berkualitas lancar serta dikecualikan dari perhitungan batas maksimum pemberian kredit (bmpk) atau batas maksimum penyaluran dana (bmpd), dengan syarat:

dana tersebut diblokir oleh bank.
adanya surat kuasa pencairan untuk keuntungan bank.
jangka waktu pemblokiran setidaknya sama dengan durasi kredit atau pembiayaan.
pengikatan hukum yang kuat serta penyimpanan dana pada bank penyedia kredit.

dian ediana rae menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah, bi, dan ojk yang telah terjalin dengan baik dalam implementasi pp dhe sda sebelumnya akan semakin mempermudah pelaksanaan aturan baru ini di lapangan.
diharapkan kebijakan ini dapat memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional.