BPKP Minta Pemda Sumsel Benahi Pengelolaan Anggaran, Elen Setiadi Pastikan Program Tetap Jalan

Reporter: Agustina |

Editor: Novis |

Selasa , 18 Feb 2025 - 13:12

BPKP dorong Pemda Sumsel tingkatkan tata kelola anggaran agar seluruh daerah raih predikat WTP! Foto: agustina/sumateraekspres.id--

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES ID - Berdasarkan catatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) pelaksanaan perencanaan hingga pengelolaan anggaran keuangan pemerintah daerah (Pemda) di Sumsel masih perlu pendampingan dan perbaikan.

Pj. Gubernur Sumsel, Elen Setiadi mengatakan, rapat koordinasi (Rakor) diawal tahun untuk evaluasi perencanaan pelaksanaan baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumsel maupun yang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) di Sumsel.

"Untuk itu perlu dilakukan pendampingan dari BPKP, termasuk dalam pelaksnaan beberapa program presiden, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Proyek Strategis Nasional (PSN) dan lainnya," sampainya usai rapat di Griya Agung, Selasa (18/2).

Harapannya, dengan adanya pendampingan serta arahan dari BPKP, maka tata kelola perencanaan, penganggaran, program pemerintah kabupaten/kota dan Provinsi dapat berjalan dengan baik.

"Salah satu indikatornya, harapan kita setelah hasil audit BPK seluruh pemerintah daerah di Sumsel dapat meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), karena saat ini dari 17 Kabupaten/kota cuma ada 3 yang dapat WTP, jadi masih banyak yang perlu diperbaiki, ujarnya.

Dikatakan Elen, penyebab belum tercapainya WTP di masing-masing daerah beda-beda catatannya. "Yang paling sering terjadi antara perencanaan dan pelaksanaan tidak sinkron, kemudian pengelolaan anggaran dan perencanaan belum sesuai dengan yang diregulasikan," katanya.

Menurutnya, perencanaan ditahun ini dipastikan tetap akan dapat berjalan, tidak mungkin tidak berjalan meski ada efisiensi anggaran dilakukan. "Namun nanti seperti apa di retreat presiden, dan Mendagri diberikan arahan-arahan, dan akan kita tunggu pembahasannya kembali," ujarnya.

Kepala BPKP Sumsel, Sofyan Antonius menyampaikan, beberapa catatan sudah BPKP sampaikan ke pemerintah provinsi dan Kabupaten/kota.

"Kami selalui menjadi mitra counsalting dari pemda untuk bisa menjadi lebih baik dari segi pengelolaan keuangan, evaluasi pelaksanaan penganggaran maupun nanti penugasan program dari presiden, seperti MBG," pungkasnya.

bpkp minta pemda sumsel benahi pengelolaan anggaran, elen setiadi pastikan program tetap jalan                            palembang, sumateraekspres id - berdasarkan catatan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) perwakilan sumatera selatan (sumsel) pelaksanaan perencanaan hingga pengelolaan anggaran keuangan pemerintah daerah (pemda) di sumsel masih perlu pendampingan dan perbaikan.
pj. gubernur sumsel, elen setiadi mengatakan, rapat koordinasi (rakor) diawal tahun untuk evaluasi  perencanaan pelaksanaan baik dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) sumsel maupun yang dari anggaran pendapatan dan belanja nasional (apbn) di sumsel. 
"untuk itu perlu dilakukan pendampingan dari bpkp, termasuk dalam pelaksnaan beberapa program presiden, seperti makan bergizi gratis (mbg), proyek strategis nasional (psn) dan lainnya," sampainya usai rapat di griya agung, selasa (18/2).
harapannya, dengan adanya pendampingan serta arahan dari bpkp, maka tata kelola perencanaan, penganggaran, program pemerintah kabupaten/kota dan provinsi dapat berjalan dengan baik.
baca juga:kejari oki tunggu data bpkp, penetapan tersangka dugaan korupsi dispora terhambat
baca juga:pengusutan dugaan korupsi apbd oki ta 2022 senilai rp6,5 m, penyidik kejari oki tunggu hasil audit bpkp
"salah satu indikatornya, harapan kita setelah hasil audit bpk seluruh pemerintah daerah di sumsel dapat meraih wajar tanpa pengecualian (wtp), karena saat ini dari 17 kabupaten/kota cuma ada 3 yang dapat wtp, jadi masih banyak yang perlu diperbaiki, ujarnya.
dikatakan elen, penyebab belum tercapainya wtp di masing-masing daerah beda-beda catatannya. "yang paling sering terjadi antara perencanaan dan pelaksanaan tidak sinkron, kemudian pengelolaan anggaran dan perencanaan belum sesuai dengan yang diregulasikan," katanya.
menurutnya, perencanaan ditahun ini dipastikan tetap akan dapat berjalan, tidak mungkin tidak berjalan meski ada efisiensi anggaran dilakukan. "namun nanti seperti apa di retreat presiden, dan mendagri diberikan arahan-arahan, dan akan kita tunggu pembahasannya kembali," ujarnya.
kepala bpkp sumsel, sofyan antonius menyampaikan, beberapa catatan sudah bpkp sampaikan ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
baca juga:elen setiadi ajak bpkp bersinergi tingkatkan layanan publik di sumsel
baca juga:sinergi menkopukm dan bpkp untuk kemajuan umkm menuju indonesia emas 2045
"kami selalui menjadi mitra counsalting dari pemda untuk bisa menjadi lebih baik dari segi pengelolaan keuangan, evaluasi pelaksanaan penganggaran maupun nanti penugasan program dari presiden, seperti mbg," pungkasnya.

Tag

Share