OJK Perkenalkan Peraturan Baru untuk Pemeringkat Kredit Alternatif melalui POJK 29/2024

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Rabu , 22 Jan 2025 - 19:04

OJK Perkenalkan Peraturan Baru untuk Pemeringkat Kredit Alternatif melalui POJK 29/2024-Foto: Freepik-

Penerbitan POJK 29/2024 ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dalam UU tersebut, pengaturan sektor ITSK, termasuk PKA, menjadi bagian dari dukungan terhadap pasar keuangan digital.

Sebagai bagian dari langkah implementasinya, OJK telah menggelar sosialisasi mengenai POJK 29/2024 kepada berbagai asosiasi, termasuk Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait penerapan peraturan baru serta memfasilitasi komunikasi antara regulator dan pelaku industri.

Melalui regulasi ini, OJK berupaya menciptakan keseimbangan antara mendorong inovasi dan memastikan perlindungan data serta kepatuhan terhadap standar keamanan yang tinggi, guna mengoptimalkan manfaat dari PKA bagi masyarakat dan sektor keuangan secara keseluruhan.

ojk perkenalkan peraturan baru untuk pemeringkat kredit alternatif melalui pojk 29/2024                            jakarta, sumateraekspres.id - otoritas jasa keuangan (ojk) terus memperkuat perannya dalam mendorong inovasi sektor keuangan dengan merilis peraturan ojk nomor 29 tahun 2024 (pojk 29/2024), yang mengatur tentang pemeringkat kredit alternatif (pka).
langkah ini merupakan bagian dari komitmen ojk untuk mendukung pengembangan model bisnis pemeringkat kredit alternatif atau yang dikenal dengan innovative credit scoring (ics) sebagai bagian integral dari ekosistem keuangan digital.
regulasi ini hadir sebagai respons terhadap kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat, membuka berbagai peluang untuk menciptakan efisiensi dalam berbagai proses bisnis di sektor jasa keuangan.
pka diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan, dan memberikan solusi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) yang seringkali menghadapi kendala dalam mendapatkan akses kredit.
baca juga:pelantikan kepala daerah tahap i akan dilaksanakan pada 6 februari 2025 di istana negara
baca juga:keluarga kehilangan bripda faras nabhan attallah, anggota polres lahat yang tewas dianiaya
salah satu keunggulan dari pka adalah kemampuannya untuk melengkapi riwayat kredit tradisional dengan skor kredit alternatif yang berbasis pada data non-keuangan, seperti data telekomunikasi, utilitas, dan transaksi e-commerce.
dengan demikian, pka memberikan peluang lebih besar bagi individu dan kelompok yang tidak memiliki catatan kredit formal (unbanked) atau yang memiliki riwayat kredit terbatas (underbanked).
ojk juga menekankan komitmennya dalam memastikan bahwa penerapan model bisnis pka tetap mengutamakan keamanan data dan perlindungan konsumen.
keberadaan pka yang terdaftar dan diawasi oleh ojk diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kredit dan menjaga penerapan prinsip tata kelola yang baik di sektor keuangan.
baca juga:bnnk oki dan lapas kayuagung tandatangani mou rehabilitasi warga binaan pecandu narkoba
baca juga:pabrik cco di banyuasin akan dibangun dengan investasi rp500 miliar, ground breaking februari 2025
sebagai bagian dari inovasi teknologi sektor keuangan (itsk), pka menyediakan penilaian kelayakan kredit yang lebih inklusif, memanfaatkan data alternatif untuk menilai kondisi dan profil konsumen.
regulasi ini memberikan landasan yang jelas bagi operasional pka, mengatur prinsip, ruang lingkup, kelembagaan, tata kelola, pengawasan, serta proses penghentian kegiatan dan pencabutan izin usaha.
penerbitan pojk 29/2024 ini juga sejalan dengan amanat undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (uu p2sk).
dalam uu tersebut, pengaturan sektor itsk, termasuk pka, menjadi bagian dari dukungan terhadap pasar keuangan digital.
sebagai bagian dari langkah implementasinya, ojk telah menggelar sosialisasi mengenai pojk 29/2024 kepada berbagai asosiasi, termasuk asosiasi fintech indonesia (aftech), asosiasi fintech syariah indonesia (afsi), dan asosiasi fintech pendanaan bersama indonesia (afpi).
sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait penerapan peraturan baru serta memfasilitasi komunikasi antara regulator dan pelaku industri.
melalui regulasi ini, ojk berupaya menciptakan keseimbangan antara mendorong inovasi dan memastikan perlindungan data serta kepatuhan terhadap standar keamanan yang tinggi, guna mengoptimalkan manfaat dari pka bagi masyarakat dan sektor keuangan secara keseluruhan.