Soal Air Bersih, Faskes di Desa, dan Lampu Jalan

PALEMBANG – Ada tiga dari sekian banyak permintaan masyarakat melalui dewan yang disampaikan dalam rapat paripurna LXIII (63). Soal air bersih, fasilitas kesehatan (faskes) di desa, dan penerangan jalan.

Aspirasi itu disampaikan anggota DPRD Sumsel Dapil VIII dari Fraksi Golkar, Nadia Basir SE. “Selama melakukan reses ke puluhan desa, ada tiga permintaan masyarakat itu yang kami rasa harus disampaikan kepada Gubernur,” ujarnya, kemarin (27/3).

Kata Nadia, untuk penerangan jalan ini yang dikeluhkan masyarakat, banyak lampunya yang padam, tapi tidak diperhatikan dinas terkait. Sementara untuk fasilitas kesehatan di desa, harapan masyarakat bisa ditingkatkan.

“Supaya mereka tidak harus ke rumah sakit di kota,” tambahnya. Sedangkan air bersih, juga keinginan masyarakat agar di desa mereka bisa didapatkan dengan mudah. BACA JUGA : Ada Temuan Laporkan PPK

Merespons aspirasi itu, Gubernur Sumsel H Herman Deru menyatakan, masalah air bersih tidak hanya dikeluhkan masyarakat pedesaan di darat saja. “Yang lebih lagi masyarakat desa yang tinggal di perairan. Mereka sulit untuk mendapatkan air bersih. Contoh, di Kecamatan Sako, pinggiran,” bebernya.

Dia berharap DPRD Provinsi Sumsel dapat menjadi penghubung ke kabupaten/kota yang punya wilayah. “Agar air baku yang layak dapat  didistribusikan ke semua masyarakat kabupaten/kota,” imbuh Deru.

Menurutnya, Sumsel memiliki PDAM di setiap daerah. “Dulu daerah perairan sempat dibuat program water treatment plant yang sederhana. Itu dapat dilaksanakan pada skala perumahan dan bisa dijalankan. Hanya saja memang perlu ada pemeliharaan,” jelasnya.

Terkait peningkatan fasilitas kesehatan, 1 desa 1 ambulans, Gubernur mengatakan dulu ada salah seorang bupati pernah berjanji untuk melaksanakan program itu. “Tapi alangkah baiknya jika dihitung secara bijak, berapa jumlah desa. Mungkin 1 ambulans bisa untuk 2-3 desa. Sebab, ada desa yang hanya punya puluhan KK, tapi ada juga yang ribuan,” katanya.

Guna pemenuhan sarana kesehatan termasuk mobil ambulans, Gubernur mengajak anggota DPRD Provinsi Sumsel dapat mengundang perusahaan swasta/BUMN yang memiliki kemampuan. “Pertamina, PT BA, PT Semen, kadang mereka membantu sporadik. Tidak tahu berapa kebutuhan. Nantinya kita arahkan, agar fokus untuk bisa membantu mobil ambulans,” tutur Deru.

Sementara, untuk lampu jalan, dia menegaskan kalau selama ini sebenarnya masyarakat sudah dikenakan pajak lampu jalan. “Kita baca struk, sudah dipungut lampu jalan. Nanti uang tersebut dikembalikan PLN ke Dispenda. Artinya ada dana itu ada. Tapi insfrastruktur yang ada tidak dipelihara,” ucapnya.

Rapat paripurna LXIII kemarin dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Hj RA Anita Noeringhati SH MH, didampingi Wakil Ketua Hj Kartika Sandra Desi SH, H Muchendi Mahzareki SE, dan dihadiri anggota DPRD lainnya. Agendanya, penyampaian pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  2022 dari Gubernur Sumsel. LPKJ itu akan dibahas lebih lanjut dalam paripurna 10 April 2023. (iol/)