Catat! Rabu 18 Desember 2024, Ribuan Buruh di Sumsel Demo Besar-besaran, Tuntut Pj Gubernur Dicopot

Reporter: kholid |

Editor: Irwansyah |

Sabtu , 14 Dec 2024 - 15:51

Ribuan buruh di Sumsel siap gelar demo besar pada 18 Desember 2024, menuntut pencopotan Pj Gubernur dan revisi penetapan UMSP 2025 yang dinilai tidak sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan. Foto:Kholid/Sumateraekspres.id--

SUMATERAEKSPRES.ID - Pada Rabu, 18 Desember 2024, ribuan buruh di Sumatera Selatan (Sumsel) akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran.

Aksi ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk tahun 2025.

Para buruh menuntut agar Pj Gubernur dicopot dari jabatannya sebagai bentuk respons terhadap keputusan yang dinilai merugikan pekerja.

Ketua PD FSP PP-SPSI Sumsel, Cecep Wahyudin, mengungkapkan bahwa ketidakpuasan para buruh bermula dari pengumuman yang dilakukan Pj Gubernur pada Rabu, 11 Desember 2024, di Ballroom Golden Sriwijaya Palembang.

Dalam pengumuman tersebut, UMP Sumsel untuk tahun 2025 ditetapkan naik sebesar 6,5%, namun keputusan mengenai UMSP Sumsel dianggap bertentangan dengan rekomendasi Dewan Pengupahan.

Menurut Cecep, Dewan Pengupahan telah merekomendasikan kenaikan upah di sembilan sektor, namun hanya tiga sektor yang disetujui oleh Pj Gubernur dengan besaran yang tidak sesuai dengan hasil rekomendasi.

"Kami merasa kecewa dan miris dengan keputusan ini," ujar Cecep, menambahkan bahwa hal ini membuat para buruh semakin terdesak.

Para buruh yang tergabung dalam serikat pekerja telah menyepakati untuk melakukan aksi demo yang dimulai di Kantor Disnakertrans Sumsel, dilanjutkan dengan kantor BPS Sumsel, dan berakhir di Kantor Gubernur Sumsel.

"Tuntutan utama kami adalah agar Pj Gubernur Sumsel dicopot dari jabatannya," kata Cecep, yang juga merupakan Sekretaris DPD Konfederasi SPSI Sumsel.

catat! rabu 18 desember 2024, ribuan buruh di sumsel demo besar-besaran, tuntut pj gubernur dicopot                            sumateraekspres.id - pada rabu, 18 desember 2024, ribuan buruh di sumatera selatan (sumsel) akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran.
aksi ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh pj gubernur sumsel, elen setiadi, terkait upah minimum provinsi (ump) dan upah minimum sektoral provinsi (umsp) untuk tahun 2025.
para buruh menuntut agar pj gubernur dicopot dari jabatannya sebagai bentuk respons terhadap keputusan yang dinilai merugikan pekerja.
baca juga:lubuklinggau banjir durian, harga murah membanjiri pasar, stok melimpah, pembeli pun melonjak!
baca juga:ratusan peserta ramaikan dirgantara drag race and bike 2024 di palembang
ketua pd fsp pp-spsi sumsel, cecep wahyudin, mengungkapkan bahwa ketidakpuasan para buruh bermula dari pengumuman yang dilakukan pj gubernur pada rabu, 11 desember 2024, di ballroom golden sriwijaya palembang.
dalam pengumuman tersebut, ump sumsel untuk tahun 2025 ditetapkan naik sebesar 6,5%, namun keputusan mengenai umsp sumsel dianggap bertentangan dengan rekomendasi dewan pengupahan.
menurut cecep, dewan pengupahan telah merekomendasikan kenaikan upah di sembilan sektor, namun hanya tiga sektor yang disetujui oleh pj gubernur dengan besaran yang tidak sesuai dengan hasil rekomendasi.
baca juga:novel suwa terpilih pimpin ikadin kota palembang, bertekad kembalikan marwah organisasi
baca juga:rayakan hut satpam ke-44, pt pataka sriwijaya gelar aksi sosial dan komitmen tingkatkan profesionalisme
"kami merasa kecewa dan miris dengan keputusan ini," ujar cecep, menambahkan bahwa hal ini membuat para buruh semakin terdesak.
para buruh yang tergabung dalam serikat pekerja telah menyepakati untuk melakukan aksi demo yang dimulai di kantor disnakertrans sumsel, dilanjutkan dengan kantor bps sumsel, dan berakhir di kantor gubernur sumsel.
"tuntutan utama kami adalah agar pj gubernur sumsel dicopot dari jabatannya," kata cecep, yang juga merupakan sekretaris dpd konfederasi spsi sumsel.
baca juga:jembatan penghubung desa lubuk rukam dan muara kumbang terputus, wakil bupati intruksikan perbaikan segera
baca juga:diduga ledakan aki mainan, 3 kios dan 5 lapak di pasar sentosa hangus terbakar 
selain itu, buruh menuntut agar penetapan umsp 2025 yang tidak sesuai dengan rekomendasi dewan pengupahan segera direvisi.
mereka juga mendesak penetapan upah minimum kabupaten/kota dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (umsk) yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak buruh.
serikat buruh juga menuntut agar badan pusat statistik (bps) sumsel memberikan data yang valid terkait kajian upah sektoral.
mereka bahkan menuntut pemecatan terhadap oknum pegawai bps sumsel yang terbukti memberikan data tidak akurat.
baca juga:cara mudah membayar token listrik dengan dana
baca juga:menag nasaruddin umar tegaskan pentingnya menjaga kesucian ibadah haji dan menghindari penyimpangan
selain itu, buruh meminta agar pengawas ketenagakerjaan dan penyidik pegawai negeri sipil (ppns) disnakertrans sumsel menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dan memberikan sanksi tegas kepada pengusaha yang tidak mematuhi ump yang telah ditetapkan.
sebelumnya, serikat pekerja menyatakan akan menggugat surat keputusan (sk) pj gubernur sumsel yang dianggap melenceng dari rekomendasi dewan pengupahan.
cecep menilai bahwa keputusan tersebut tidak berpihak pada buruh dan bertentangan dengan kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya.
baca juga:klaim kode redeem honor of kings (hok) dan dapatkan skin langka pada 14 desember 2024
baca juga:prakiraan cuaca sumatera selatan pada minggu 15 desember 2024: hujan ringan dan potensi hujan petir
oleh karena itu, selain melakukan aksi demo, buruh juga berencana menggugat keputusan tersebut ke pengadilan tata usaha negara (ptun) dan melapor ke ombudsman, kementerian dalam negeri, serta dprd sumsel.
menurut cecep, dewan pengupahan sumsel telah merekomendasikan kenaikan ump sumsel 2025 sebesar 6,5%, yang menjadi rp 3.681.571.
sedangkan untuk umsp, ada kenaikan untuk sembilan sektor, dengan sektor-sektor yang mencakup pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, dan lainnya.
namun, pj gubernur sumsel hanya menetapkan kenaikan untuk tiga sektor dengan angka yang lebih rendah, yakni sektor pertanian, pertambangan, dan pengadaan listrik dengan nilai rp 3.733.424.
baca juga:pendaftaran cpns 2024 capai angka tertinggi pelamar menembus 3,87 juta orang
baca juga:inilah besaran gaji guru pns, pppk, dan honorer pada 2025 nanti
cecep menyebutkan, keputusan yang hanya menetapkan tiga sektor dengan angka yang tidak sesuai sangat mengecewakan.
“jika seperti ini, untuk apa ada dewan pengupahan?” ujarnya, menyiratkan ketidakpuasan terhadap keputusan sepihak dari pj gubernur.
aksi demo yang akan berlangsung pada 18 desember mendatang diharapkan akan menjadi puncak dari perjuangan buruh di sumsel untuk mendapatkan upah yang layak.
baca juga:inilah besaran tunjangan sertifikasi 2025 bagi guru pemegang serdik
baca juga:ratusan mahasiswa uin raden fatah palembang wisuda, generasi tangguh untuk indonesia emas
tuntutan untuk mencopot pj gubernur sumsel dan revisi keputusan umsp menjadi titik fokus dari gerakan ini.
buruh akan terus berjuang untuk hak-hak mereka, memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah benar-benar berpihak pada kesejahteraan pekerja.