Pro dan Kontra Polri di Bawah Kemendagri: Efisiensi Administratif atau Gangguan Netralitas?

Reporter: Adi |

Editor: Novis |

Minggu , 01 Dec 2024 - 13:38

Wacana Polri di bawah Kemendagri memicu pro-kontra, dengan harapan efisiensi tanpa mengganggu independensi Polri. Foto: polri go id--

Dengan mempertimbangkan alternatif-alternatif ini, diharapkan Polri dapat tetap independen dan profesional, sambil meningkatkan koordinasi dan efisiensi dalam menjalankan tugasnya.

" apapun alasannya, baik yang pro ataupun yang kontra, tentunya memginginkan polri ini menjadi lebih baik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) tersebut supaya lebih profesional. Bukan hanya itu, harapan masyarakat dalam menjalankan tugasnya di lapangan atau di kantor lebih kedepankan aspek penegakan yang sesuai ketentuan hukum dan aturan yang berlaku. Yang tidak kalah penting lagi, tidak tebang pilih dalam proses penegakan hukum tersebut," ungkap Firdaus, warga Palembang saat dibincangi, minggu (1/12) siang.

pro dan kontra polri di bawah kemendagri: efisiensi administratif atau gangguan netralitas?                            sumateraekspres.id- ada wacana yang diusulkan oleh beberapa pihak, termasuk politisi dari pdi-p, untuk menempatkan polri di bawah kementerian dalam negeri (kemendagri).
namun, usulan tersebut mendapat banyak penolakan dari berbagai kalangan.
beberapa alasan penolakan termasuk bahwa pemisahan polri dari tni adalah bagian penting dari reformasi yang telah dilakukan sejak era reformasi.
selain itu, ada kekhawatiran bahwa menempatkan polri di bawah kemendagri bisa mengganggu netralitas dan efektivitas polri dalam menjalankan tugasnya.
usulan untuk menempatkan polri di bawah kementerian dalam negeri (kemendagri) didasarkan pada beberapa alasan:
baca juga:pro dan kontra polri di bawah kemendagri: efisiensi administratif atau gangguan netralitas?
baca juga:pilkada serentak sumsel 2024 berjalan damai, sinergi tni-polri dapat apresiasi
- koordinasi yang lebih baik: pendukung usulan ini berpendapat bahwa menempatkan polri di bawah kemendagri akan meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal keamanan dan ketertiban.
- efisiensi administratif: dengan polri di bawah kemendagri, diharapkan proses administratif dan birokrasi bisa lebih efisien, mengurangi tumpang tindih tugas dan wewenang.
- pengawasan yang lebih ketat: ada pandangan bahwa pengawasan terhadap polri bisa lebih efektif jika berada di bawah kementerian yang juga mengawasi pemerintahan daerah.
namun, seperti yang disebutkan sebelumnya, usulan ini juga menghadapi banyak penolakan karena kekhawatiran akan netralitas dan efektivitas polri.
menempatkan polri di bawah kementerian dalam negeri (kemendagri) dapat memiliki beberapa dampak signifikan, baik positif maupun negatif:
* dampak positif
koordinasi yang lebih baik: diharapkan akan ada peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal keamanan dan ketertiban.
efisiensi administratif: proses administratif dan birokrasi bisa menjadi lebih efisien, mengurangi tumpang tindih tugas dan wewenang.
pengawasan yang lebih ketat: pengawasan terhadap polri bisa lebih efektif jika berada di bawah kementerian yang juga mengawasi pemerintahan daerah.
baca juga:pasca rusuh, tni-polri perkuat keamanan di muratara menjelang pilkada 2024
baca juga:netralitas polri komitmen polda sumsel mengawal demokrasi, tahapan pilkada serentak 2024 kondusif
** dampak negatif
gangguan terhadap independensi: menempatkan polri di bawah kemendagri bisa mengganggu independensi polri, yang seharusnya netral dan tidak terpengaruh oleh politik.
mengganggu keseimbangan sistem presidensial: usulan ini dinilai bisa mengganggu keseimbangan sistem presidensial yang telah diatur dalam konstitusi.
mengingkari amanat reformasi: pemisahan polri dari tni adalah bagian penting dari reformasi yang telah dilakukan sejak era reformasi, dan menggabungkan kembali polri dengan kemendagri bisa dianggap sebagai langkah mundur.
ada beberapa alternatif solusi yang bisa dipertimbangkan untuk meningkatkan koordinasi dan efisiensi polri tanpa harus menempatkannya di bawah kementerian dalam negeri (kemendagri):
- peningkatan koordinasi antar lembaga: meningkatkan mekanisme koordinasi antara polri dan kemendagri melalui forum-forum koordinasi yang lebih efektif dan terstruktur.
- reformasi internal polri: melakukan reformasi internal di tubuh polri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, termasuk dalam hal administrasi dan pengawasan.
- penguatan fungsi pengawasan eksternal: memperkuat lembaga-lembaga pengawas eksternal seperti komisi kepolisian nasional (kompolnas) untuk memastikan polri tetap independen dan profesional.
- penggunaan teknologi: mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam operasional polri, serta memfasilitasi koordinasi dengan pemerintah daerah.
- pelatihan dan pendidikan: meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi anggota polri untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas dengan efektif dan efisien.
baca juga:polda sumsel launching gugus tugas polri dukung ketahanan pangan, tanam horti dan ikan di lahan 1.500 m
baca juga:peluang bagi profesional muda berkompetensi, ini syarat jalur penerimaan khusus calon perwira polri 
dengan mempertimbangkan alternatif-alternatif ini, diharapkan polri dapat tetap independen dan profesional, sambil meningkatkan koordinasi dan efisiensi dalam menjalankan tugasnya.
" apapun alasannya, baik yang pro ataupun yang kontra, tentunya memginginkan polri ini menjadi lebih baik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tersebut supaya lebih profesional. bukan hanya itu, harapan masyarakat dalam menjalankan tugasnya di lapangan atau di kantor lebih kedepankan aspek penegakan yang sesuai ketentuan hukum dan aturan yang berlaku.  yang tidak kalah penting lagi,  tidak tebang pilih dalam proses penegakan hukum tersebut," ungkap firdaus, warga palembang saat dibincangi, minggu (1/12) siang.