Tragedi Dunia Peradilan

Reporter: Irvan Bahri |

Editor: Widi Sumeks |

Rabu , 27 Nov 2024 - 21:35

Oleh: Mahendra Kusuma SH MH (Dosen PNS Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang)-FOTO: IST-

SUMATERAEKSPRES.ID - Tragedi dunia peradilan kembali terjadi di tanah air kita. Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo sebagai tersangka penerima suap terkait vonis bebas terhadap Ronald Tannur, serta Lisa Rahmat, pengacara Ronald Tannur.

Tidak cukup sampai disitu saja, Kejagung juga menangkap Zarof Ricar, mantan Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. Penangkapan para pihak tersebut menambah panjang daftar hakim, perangkat peradilan, dan pengacara yang terlibat kasus mafia hukum.

Berdasarkan data KPK, hakim dan perangkat peradilan masih cukup banyak menjadi pelaku korupsi.World Justice Project, Rule of Law Index 2021 menunjukkan korupsi di sektor peradilan masih menjadi persoalan.

Nilai Indonesia apada indeks ini ialah 0,52. Dari skala 0-1, semakin mendekati 1, kian baik skor sebuah negara.Indonesia berada diperingkat ke-68 dari 139 negara yang dikaji. Pada indikator ketiadaan korupsi, subindikator lembaga peradilan berada di posisi kedua terendah dengan nilai 0,33, sedikit lebih baik daripada legislatif 0,28 (Kompas, 23/9/2022).

Bagi sebagian masyarakat, dugaan adanya kolusi, bahkan korupsi, di lingkungan peradilan bukanlah suatu yang aneh atau mengejutkan. Sudah tidak menjadi rahasia di kalangan praktisi hukum, bahwa mereka tidak boleh bergantung hanya kepada argumentasi-argumentasi yuridis untuk memenangkan perkara yang mereka tangani di pengadilan.

Pendekatan-pendekatan “non-yuridis” sangat diperlukan, bahkan tidak jarang lebih menentukan dari faktor-faktor yuridis.Tertangkapnya beberapa hakim dan perangkat peradilan tersebut merupakan indikasi bagaimana mengkhawatirkan tingkat kolusi di lingkungan peradilan Indonesia.

Bentuk kolusi di lembaga peradilan antara lain mulai dari penyuapan terhadap oknum hakim secara langsung sampai percaloan perkara yang dilakukan pegawai pengadilan.

Modus operandi percaloan perkara beraneka ragam.Dari permintaan melihat nomor perkara, pesanan agar perkara diperiksa majelis hakim tertentu, minta perkara diperiksa secepatnya, menjadi penghubung dengan hakim yang memutus perkara, membocorkan isi putusan sampai pada perbuatan memalsukan isi putusan.

Fenomena kolusi di lembaga peradilan kita ini mengingat kita pada penelitian yang pernah dilakukan Marc Galanter di Amerika Serikat.Penelitian Galanter (1974) menunjukkan bahwa fenomena “dagang hukum” atau kolusi juga terjadi dalam praktik peradilan di AS yang dilakukan oleh orang-orang kaya.Galanter secara analitis mengetengahkan orang yang secara sosial ekonomi lemah cenderung kalah dalam memperjuangkan keadilan.

Dalam penelitiannya, Galanter juga mengungkapkan, meski tiap orang memiliki akses untuk mendapatkan keadilan, namun ternyata yang disebutnya sebagai the haves (memiliki kemampuan mengiming-iming atau “merepresi” hakim untuk merekayasa putusan) acapkali memiliki akses yang besar memenangkan perkara. Situasi serupa terjadi di negeri kita tercinta ini.

tragedi dunia peradilan                             sumateraekspres.id - tragedi dunia peradilan kembali terjadi di tanah air kita. kejaksaan agung telah menetapkan tiga hakim pengadilan negeri surabaya erintuah damanik, mangapul, dan heru hanindyo sebagai tersangka penerima suap terkait vonis bebas terhadap ronald tannur, serta lisa rahmat, pengacara ronald tannur.
tidak cukup sampai disitu saja, kejagung juga menangkap zarof ricar, mantan kepala badan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan hukum dan peradilan mahkamah agung. penangkapan para pihak tersebut menambah panjang daftar hakim, perangkat peradilan, dan pengacara yang terlibat kasus mafia hukum.
berdasarkan data kpk, hakim dan perangkat peradilan masih cukup banyak menjadi pelaku korupsi.world justice project, rule of law index 2021 menunjukkan korupsi di sektor peradilan masih menjadi persoalan.
nilai indonesia apada indeks ini ialah 0,52. dari skala 0-1, semakin mendekati 1, kian baik skor sebuah negara.indonesia berada diperingkat ke-68 dari 139 negara yang dikaji. pada indikator ketiadaan korupsi, subindikator lembaga peradilan berada di posisi kedua terendah dengan nilai 0,33, sedikit lebih baik daripada legislatif 0,28 (kompas, 23/9/2022).
baca juga:kejaksaan kembalikan dana korpri banyuasin senilai rp342 juta
baca juga:kejaksaan muba tegaskan siap tindaklanjuti setiap laporan, kajari roy riady pastikan transparansi dan keadilan
bagi sebagian masyarakat,  dugaan adanya kolusi, bahkan korupsi, di lingkungan peradilan bukanlah suatu yang aneh atau mengejutkan. sudah tidak menjadi rahasia di kalangan praktisi hukum, bahwa mereka tidak boleh bergantung hanya kepada argumentasi-argumentasi yuridis untuk memenangkan perkara yang mereka tangani di pengadilan.
pendekatan-pendekatan “non-yuridis” sangat diperlukan, bahkan tidak jarang lebih menentukan dari faktor-faktor yuridis.tertangkapnya beberapa hakim dan perangkat peradilan tersebut merupakan indikasi bagaimana mengkhawatirkan tingkat kolusi di lingkungan peradilan indonesia.
bentuk kolusi di lembaga peradilan antara lain mulai dari penyuapan terhadap oknum hakim secara langsung sampai percaloan perkara yang dilakukan pegawai pengadilan.
modus operandi percaloan perkara beraneka ragam.dari permintaan melihat nomor perkara, pesanan agar perkara diperiksa majelis hakim tertentu, minta perkara diperiksa secepatnya, menjadi penghubung dengan hakim yang memutus perkara, membocorkan isi putusan sampai pada perbuatan memalsukan isi putusan.
baca juga:gugur, 70 peserta tak hadir tes skd cpns kejaksaan di sumsel
baca juga:kejaksaan negeri palembang ajukan banding atas kasus pembunuhan siswi smp
fenomena kolusi di lembaga peradilan kita ini mengingat kita pada penelitian yang pernah dilakukan marc galanter di amerika serikat.penelitian galanter (1974) menunjukkan bahwa fenomena “dagang hukum” atau kolusi juga terjadi dalam praktik peradilan di as yang dilakukan oleh orang-orang kaya.galanter secara analitis mengetengahkan orang yang secara sosial ekonomi lemah cenderung kalah dalam memperjuangkan keadilan.
dalam penelitiannya,  galanter juga mengungkapkan, meski tiap orang memiliki akses untuk mendapatkan keadilan, namun ternyata yang disebutnya sebagai the haves (memiliki kemampuan mengiming-iming atau “merepresi” hakim untuk merekayasa putusan) acapkali memiliki akses yang besar memenangkan perkara. situasi serupa terjadi di negeri kita tercinta ini.
meski ungkapan itu barangkali terkesan dan terasa tendensius, namun secara obyektif dapat dibuktikan. pihak the haves memiliki modal untuk mendapatkan advokat terkenal dan mahal yang aksesnya pada oknum hakim amat besar. sebaliknya, orang-orang tak mampu, jangankan menyewa pengacara atau advokat, membayar perkara ke pengadilan saja belum tentu mampu.
akibatnya, tidak heran jika banyak terdakwa yang tergolong the haves dapat bebas dari tuntutan hukum, dijatuhi hukuman ringan,  atau memenangkan perkara. sementara bagi yang tidak mampu hanya dapat meneteskan air mata menerima kekalahan yang direkayasa.
memanipulasi atau merekayasa putusan itu bukan hal yang sulit dilakukan.sebab suatu perkara itu jarang yang “lempeng”, artinya “gambaran”nya hampir selalu dapat di “ubah-ubah”.misalnya, dari perbuatan melanggar hukum menjadi perbuatan yang tidak melanggar hukum.
cuma dari setiap perkara ada nuansanya yang berbeda-beda. tampak jelas garis batas antara “melanggar hukum” dan “tidak melanggar hukum” itu, meski ada yang garis batasnya tidak jelas kelihatan. disinilah kebanyakan orang bermain, memanipulasi atau merekayasa putusan (adi andojo soetjipto, 1996).
dalam proses-proses peradilan, pihak-pihak yang berperkara seringkali mengagendakan kolusi dengan oknum hakim yang menangani perkara.seakan mengadakan kolusi dengan hakim merupakan “tiket” memenangkan perkara.
untuk mengeliminasi kondisi demikian, memang bergantung pada dedikasi aparat penegak hukum negeri ini.rasanya sulit kita mengharapkan mahkamah agung dapat memperbaiki integritas dan moralitas hakim, karena mahkamah agung juga bagian dari masalah.
berulangnya kasus-kasus suap di dunia peradilan menjadi bukti tidak efektif pengawasan internal yang dilakukan ma.pengawasan lebih efektif jika dilakukan oleh pihak eksternal, yaitu melalui komisi yudisial (ky).
studi dari sejumlah negara menunjukkan, pengawasan eksternal akan lebih efektif dibandingkan dengan pengawasan internal. namun, sayangnya kewenangan ky dilemahkan sendiri oleh ma dengan uji materi di mahkamah konstitusi (mk) pada 2006.akibatnya, ky hanya bisa memberikan rekomendasi kepada ma, sementara eksekusinya tetap di badan pengawasan ma.juru bicara ky, mukti fajar nur dewata, berulangnya kasus suap di lembaga peradilan harus menjadi fokus sinergitas ky dan ma untuk menyelesaikannya.
sudah saatnya hakim untuk lebih banyak bertanya kepada hati nuraninya, daripada perutnya.bagaimanapun kita sangat membutuhkan citra pengadilan yang baik, karena jika peradilan telah kehilangan kewibawaannya dan putusannya tidak lagi dihiraukan, maka tentu saja, tidak lagi tersisa sesuatu apapun yang mampu menyelesaikan bengkalai masalah yang memecah dan merobek-robek tatanan sosial.
hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat dan lembaga penegak hukum dapat mendorong masyarakat untuk menyelesaikan sengketa atau kasus-kasus mereka di luar sistem hukum yang ada.hal ini dapat memicu disintegrasi sosial.
sebagai penutup tulisan ini, penulis ingin mengatakan bahwa walaupun dunia peradilan kita diterpa prahara, namun masih banyak hakim di negeri ini yang berdedikasi tinggi, memiliki integritas dan moralitas yang baik dalam melaksanakan tugasnya hakim yang seperti ini sadar, bahwa yang mereka putuskan di sidang pengadilan adalah keadilan dan bukan kebatilan.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Sumatera Ekspres 28 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan

https://sumateraekspres.bacakoran.co/

Tragedi Dunia Peradilan