WAJIB TAU, Ini Daftar Barang yang Kena Kenaikkan PPN 12 Persen per 1 Januari 2025!

Reporter: Englia |

Editor: Englia |

Rabu , 27 Nov 2024 - 13:00

PPN: Daftar barang yang kena kenaikan PPN 12 Persen.FOTO: RRI--

SUMATERAESKPRES.ID- Pemerintah bakal menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

Kenaikan tersebut dijalankan dengan dalih melaksanakan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Pemerintah dan DPR sepakat menetapkan PPN naik jadi 11 persen mulai 2022 dan menjadi 12 persen mulai 2025.

Lalu, apa saja barang dan jasa yang bakal kena PPN 12 persen mulai tahun 2025 mendatang?

Mengutip situs Kementerian Keuangan, secara umum pengenaan PPN dikenakan atas objek berikut:

- Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Misalnya barang elektronik yang dibeli di pusat perbelanjaan.

-Impor BKP dan/atau pemanfaatan JKP Tak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Misalnya: layanan streaming film dan musik.

- Ekspor BKP dan/atau JKP oleh PKP

- Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan. Misalnya, PPN atas bangunan.

- Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

wajib tau, ini daftar barang yang kena kenaikkan ppn 12 persen per 1 januari 2025!                            sumateraeskpres.id- pemerintah bakal menaikkan pajak pertambahan nilai (ppn) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 januari 2025.
kenaikan tersebut dijalankan dengan dalih melaksanakan uu nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (hpp).
pemerintah dan dpr sepakat  menetapkan ppn naik jadi 11 persen mulai 2022 dan menjadi 12 persen mulai 2025.
lalu, apa saja barang dan jasa yang bakal kena ppn 12 persen mulai tahun 2025 mendatang?
baca juga:gandeng kejari, penerimaan pajak daerah terkatrol
baca juga:realisasi pajak sumsel babel rp17,6 t, mulai 1 januari berlakukan sistem coretax, tiap wp punya akun
mengutip situs kementerian keuangan, secara umum  pengenaan ppn dikenakan atas objek berikut:
- penyerahan barang kena pajak (bkp) dan/atau jasa kena pajak (jkp) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak (pkp). misalnya barang elektronik yang dibeli di pusat perbelanjaan.
-impor bkp dan/atau pemanfaatan jkp tak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. misalnya: layanan streaming film dan musik.
- ekspor bkp dan/atau jkp oleh pkp
- kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan. misalnya, ppn atas bangunan.
- penyerahan aktiva oleh pkp yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang ppn yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.
baca juga:pemerintah kabupaten oku berikan penghargaan kepada 7 rumah makan taat pajak
baca juga:bri ingatkan masyarakat waspadai modus penipuan tagihan pajak berkas apk
adapun barang kena pajak (bkp) merupakan barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud, yang dikenakan pajak berdasarkan uu ppn yang kini diubah dengan n uu nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (hpp).
pengaturan cakupan bkp bersifat "negative list", dalam artian bahwa pada prinsipnya seluruh barang merupakan bkp, kecuali ditetapkan sebagai barang yang tidak dikenai ppn.
kenaikan ppn akan membuat barang dan jasa yang biasa dikonsumsi publik sehari-hari menjadi semakin mahal. barang-barang itu dikenakan pajak selama penjual berstatus pengusaha kena pajak (pkp).
beberapa contoh barang yang terkena ppn antara lain pakaian, tas, sepatu, pulsa telekomunikasi, sabun, alat elektronik, barang otomotif, perkakas, hingga kosmetik.
di samping itu, jasa layanan streaming film dan musik yang biasa kita pakai seperti netflix dan spotify juga memungut ppn.
melansir wikipedia indoonesia, pajak pertambahan nilai (ppn) adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status pengusaha kena pajak (pkp).
ppn merupakan jenis pajak konsumsi yang dalam bahasa inggris disebut value-added tax (vat) atau goods and services tax (gst).
ppn termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.
mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan ppn ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah pengusaha kena pajak yang disingkat pkp.
dalam perhitungan ppn yang harus disetor oleh pkp, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan.
pajak keluaran adalah ppn yang dipungut ketika pkp menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah ppn yang dibayar ketika pkp membeli, memperoleh, atau membuat produknya.(lia)