PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Sektor parkir dan pendidikan menjadi yang terbanyak ditemukan dalam permasalahan pungutan liar (pungli) di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

"Paling banyak pungli yang diadukan masyarakat tahun ini, layanan parkir liar dan sekolah dalam hal penerimaan siswa baru," ujar Pj Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi usai membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Saber Pungli Tingkat Daerah Provinsi Sumsel di Griya Agung, Jumat (22/11). 

Elen memberikan penekanan soal parkir liar karena sudah mendekati momen Libur Natal dan Tahun Baru sehingga rawan pungli di pasar dan terminal serta lokasi lainnya. "Persiapan kita dari sekarang, saya minta tim ada di lapangan," cetusnya.

Meski sulit menghitung angka pasti kerugian ekonomi dampak pungli, tapi beberapa analisis menunjukkan kerugian dan loss opportunity bisa mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya. Karena itu, pemerintah berkomitmen menekan  praktik pungli di wilayah Sumsel karena merupakan suatu penyakit sistemik yang dapat melemahkan sendi-sendi pemerintahan dan merugikan masyarakat. 

“Pungutan liar adalah masalah yang serius dan kompleks. Praktik ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah," katanya. 

BACA JUGA:Pungli di Jalur Lintas Sumatera: 2 Pemuda Ditangkap Satuan Reskrim Polres OKU, Ini BB-nya!

BACA JUGA:Mantan Kepala UPTD Laboratorium DLH Banyuasin Jadi Tersangka Pungli

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan,  perlu komitmen menanggulangi pungli secara efektif. "Rapat koordinasi daerah ini merupakan momentum penting dalam upaya kita bersama memberantas praktik pungli yang masih terjadi di berbagai sektor pelayanan publik,” imbuhnya.

Dikatakan, Rakor Tim Saber Pungli tingkat daerah ini juga bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 yang mengamanatkan di pusat sudah ada tim Saber Pungli dan daerah juga sudah dibentuk sejak 2020. Tahun 2024 dilakukan evaluasi sekaligus menyusun rencana meningkatkan kembali pelaksanaan tugas ini di tahun 2025.

Beberapa agenda penting yang dibahas dalam rakor ini, yaitu evaluasi pelaksanaan program Saber Pungli, strategi baru pencegahan dan penindakan pungli, pengawasan yang lebih efektif di tingkat daerah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus pungli. "Keberadaan satgas Saber Pungli dimaksudkan untuk memberantas praktik-praktik koruptif, bukan menciptakan praktik baru yang justru bertentangan dengan tujuan awalnya,” ungkapnya. 

Ia menekankan beberapa hal penting harus dilakukan seperti integritas personal, bahwa tim Saber Pungli harus memiliki integritas yang tinggi. Kemudian menciptakan transparansi dan akuntabilitas, dimana setiap tindakan pencegahan dan penindakan harus dilakukan secara transparan. Mekanisme pelaporan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban harus jelas dan dapat diakses publik. "Sistem pencegahan, hal ini sangat penting dalam merancang sistem birokrasi yang transparan, sederhana, dan bebas dari praktik percaloan. Semakin rumit birokrasi, semakin besar peluang terjadinya pungli,”  tukasnya. 

Ditegaskan Elen, tim Saber Pungli Sumsel tidak boleh menjadi "pungli baru" dalam balutan penegakan hukum. “Setiap anggota harus memiliki kesadaran bahwa tugas mulia ini adalah pengabdian, bukan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi,” tegasnya. 

BACA JUGA:Kejari Banyuasin Tetapkan Mantan Kepala UPTD Laboratorium DLH Sebagai Tersangka Pungli

BACA JUGA:Eddy Santana Putra Tegaskan Perangi Pungli di Dunia Pendidikan