Klarifikasi Pengusiran Penghuni Kontrakan di Lubuk Linggau, Kapolres Tegaskan Tidak Terkait Pilkada

Reporter: Izul |

Editor: Novis |

Rabu , 20 Nov 2024 - 11:57

Kapolres Lubuk Linggau tegaskan pengusiran kontrakan bukan masalah politik, tetapi tunggakan sewa hingga tiga bulan. Foto: izul/sumateraekspres.id--

Kapolres AKBP Bobby Kusumawardhana, menyampaikan pesan kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama di media sosial.

“Menjelang Pilkada, penting untuk menjaga kedamaian dan tidak mudah terhasut oleh isu yang belum terverifikasi. Polres Lubuk Linggau akan terus berupaya memastikan keamanan dan kondusivitas tetap terjaga,” tutur Kapolres.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa transparansi dan komunikasi yang baik antara warga dan pihak terkait sangat diperlukan, terutama dalam suasana sensitif seperti Pilkada. Masyarakat diimbau untuk memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya demi menghindari potensi konflik.

"Dengan klarifikasi ini, diharapkan isu yang sempat mencuat di media sosial dapat terselesaikan dengan baik, dan masyarakat Lubuklinggau dapat fokus pada pesta demokrasi yang damai dan harmonis," tutupnya.

klarifikasi pengusiran penghuni kontrakan di lubuk linggau, kapolres tegaskan tidak terkait pilkada                            lubuklinggau, sumateraekspres.id– sebuah video viral yang memperlihatkan dugaan pengusiran penghuni kontrakan oleh pemiliknya akibat perbedaan pilihan dalam pilkada kota lubuk linggau, masih menarik perhatian publik.
       menanggapi isu tersebut, kapolres lubuk linggau, akbp bobby kusumawardhana, instruksi kapolsek lubuk linggau timur i, iptu rodiman, untuk mengusut kebenaran informasi itu.  
        hasil investigasi yang dilakukan, kapolsek lubuk linggau timur i, iptu rhodiman, rabu (20/11) menemui langsung dengan pemilik kontrakan, ibu sulailah. 
     keterangan yang diberikan pemilik konyrakan, diketahui bahwa pengusiran itu tidak ada kaitannya dengan preferensi politik.
sulailah menjelaskan, tindakan meminta penghuni kontrakan, yakni irwandi, untuk meninggalkan rumah kontrakan, murni disebabkan oleh keterlambatan pembayaran sewa hingga tiga bulan.  
baca juga:laporkan politik uang di pilkada, fm2ss siapkan hadiah rp10 juta untuk bukti otentik
baca juga:waspada potensi rawan tak terduga, 24 november polda sumsel geser pasukan dukung sukses pilkada 
        “permintaan untuk mengosongkan kontrakan ini tidak berhubungan dengan beda pilihan dalam pilkada. ini hanya masalah sewa yang sudah menunggak cukup lama,” tegasnya. 
       pihaknya mengaku, sudah berulang kali membantu irwandi dan keluarganya dengan cara meringankan biaya sewaan,
"mau bayar harian, mau bayar rp10 ribu sehari, mau bayar rp20 ribu/hari, saya terima asal dibayar. tapi ini sudah tiga bulan nunggak, dan saat ditagih tidak dibayar," bebernya.
     kapolsek kubuklinggau timur i, iptu rodiman menegaskan pentingnya klarifikasi ini, untuk mencegah kesalahpahaman di tengah masyarakat.
"kejadian ini tidak terkait dengan politik, tetapi lebih kepada permasalahan sewa kontrakan. kami berharap masyarakat dapat memahami situasi ini dengan bijak," ujarnya.  
baca juga:pertarungan sengit di pilkada oki 27 november, siapa yang punya kekayaan lebih banyak?
baca juga:deklarasi damai pilkada sumsel 2024, memilih pemimpin tanpa gejolak, untuk pemerintahan ke depan yang baik
       kapolres akbp bobby kusumawardhana, menyampaikan pesan kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama di media sosial. 
       “menjelang pilkada, penting untuk menjaga kedamaian dan tidak mudah terhasut oleh isu yang belum terverifikasi. polres lubuk linggau akan terus berupaya memastikan keamanan dan kondusivitas tetap terjaga,” tutur kapolres.  
       peristiwa ini menjadi pengingat bahwa transparansi dan komunikasi yang baik antara warga dan pihak terkait sangat diperlukan, terutama dalam suasana sensitif seperti pilkada. masyarakat diimbau untuk memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya demi menghindari potensi konflik.  
      "dengan klarifikasi ini, diharapkan isu yang sempat mencuat di media sosial dapat terselesaikan dengan baik, dan masyarakat lubuklinggau dapat fokus pada pesta demokrasi yang damai dan harmonis," tutupnya.