PALEMBANG - Tahun 2024 anggaran pembangunan Kota Palembang yang dibutuhkan sebesar Rp4,4 triliun. Angka itu meningkat dari tahun 2023 yang hanya Rp4,1 triliun. Adapun prioritas pembangunan 2024, meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan.

"Laju pertumbuhan ekonomi Kota Palembang ditarget 4,30 persen tahun 2024," kata Ir H Harrey Hadi MS, Kepala Bappeda Litbang Kota Palembang pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palembang tahun 2023 di Ballroom Hotel Aryaduta, kemarin (20/3).

Dikatakan, pembangunan untuk percepatan penurunan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. "Kita ingin tingkat kemiskinan Kota Palembang terus menurun hingga 2024," ungkapnya. BACA JUGA : Harga Sembako Bergejolak

Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dimana pagu anggaran pendidikan mencapai Rp1,1 triliun dan kesehatan Rp492 miliar pada 2024.

Percepatan penataan kota yang berkualitas dan infrastruktur berkelanjutan. Dimana pagu Dinas PUPR mencapai Rp572 miliar tahun 2024. Lalu percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan ketentraman/ketertiban umum. "Ini lima program prioritas pembangunan tahun 2024," kata Harrey. Pendanaan anggaran pembangunan berasal dari APBD Kota Palembang dan APBD Provinsi Sumsel, APBN, serta CSR perusahaan swasta.

Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, Dr Ir Taufik Hanafi MUP mengaku pembangunan dan kemajuan Palembang cukup pesat. Pembangunan terus berjalan meski pandemi Covid-19. Buktinya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 79,47 persen tahun 2022. "Angka IPM jauh di atas angka nasional," ungkapnya. BACA JUGA : Tahun 2024, Palembang Usulkan CSR Rp20 Miliar dari Perusahaan

Lalu angka kemiskinan terus menurun hanya 10,48 persen tahun 2022 dan rata-rata pengeluaran masyarakat terus meningkat di Kota Palembang. Sementara di kesempatan yang sama, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan Pemkot Palembang. Pemberian pelatihan perencanaan dan penganggaran pengawai di lingkungan Pemkot Palembang selama lima tahun ke depan.

"Kita bekali pegawai konsep perencanaan dan penganggaran," tegasnya. Lalu metode analisis dalam perencanaan, analisis dalam perencanaan serta keterampilan teknis perencanaan. Pemkot Palembang bisa menyusun perencanaan pembangunan dengan baik dan sesuai yang dibutuhkan, baik rencana jangka panjang atau menengah setiap tahunnya.

Kepala Bappeda Provinsi Sumsel, Regina Ariyanti ST, mengatakan, pemerintah provinsi ikut menyalurkan dana khusus Rp47 miliar ke Kota Palembang tahun 2022. Dana itu, diakuinya, untuk membantu pemeliharaan dan perbaikan jalan, penyedia pompa air, serta internet di kelurahan. "Pemprov Sumsel berkomitmen dan fokus meningkatkan produksi padi," tegasnya.

Pasalnya, Sumsel adalah provinsi kelima produksi padi terbesar di Indonesia. Pihaknya juga terus galakkan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) di Provinsi Sumsel. Dimana program itu untuk mengubah mindset dari konsumen menjadi produsen dan mampu menekan angka inflasi. "Kita berharap Kota Palembang ikut menyukseskan GSMP yang merupakan inisiatif Gubernur Sumsel," pintanya. (yud/fad)