https://sumateraekspres.bacakoran.co/

Pengamanan Tanah Aset Negara, Nusron dan Menhan Perkuat Kerja Sama Demi Ketahanan Nasional

Kolaborasi strategis Kementerian ATR/BPN dan Menhan untuk pengamanan tanah aset negara dan memperkuat ketahanan nasional. Foto: iatimewa--

JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mendapat kunjungan dari Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, Senin (11/11/2024). 

Dalam diskusi tersebut, Nusron menjelaskan akan melakukan penguatan kerja sama di bidang pertanahan dan pertahanan nasional, salah satunya soal pengamanan tanah aset negara serta terkait program ketahanan pangan.

"Kita akan bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan menyangkut beberapa hal, pertama mengamankan tanah aset-aset negara yang saat ini dikelola Kemenhan dan TNI," ujar Nusron usai melangsungkan pertemuan di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Kerja sama itu, Nusron menyebut akan menjadi salah satu prioritas karena menurut laporan Menteri Pertahanan banyak tanah aset TNI yang fungsinya telah berubah.

BACA JUGA:Tuntaskan Program Kota Lengkap, Capaian Target Kantor Pertanahan Palembang

BACA JUGA:465 Kantor Pertanahan Terapkan Sertifikat Elektronik, Transformasi Digital Jajaran Kementerian ATR/BPN

Karenanya, perlu dilakukan penataan ulang tanah aset yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan tadi.

"Kita lakukan kerja sama penataan ulang sertifikasi yang bagus dan diamankan supaya tanah aset-aset negara tersebut tidak hilang," ungkapnya.

Program lain yang juga perlu dilakukan bersama adalah mengenai ketahanan pangan dan energi. Untuk ini, Nusron menerangkan bahwa Kementerian ATR/BPN akam mempercepat pengadaan tanah seluas 1 juta hektare di Papua untuk program tersebut.

"Pak Menhan konsen terhadap sejauh mana proses pelepasan lahan dan sertifikasi untuk mencetak sawah di Papua dan daerah lain," ujarnya.

BACA JUGA:Kantor Pertanahan Empat Lawang Meriahkan HUT RI ke-79 dengan Serangkaian Perlombaan

BACA JUGA:Kepala Kantah Muba Lantik PPAT dan PPATS, Pengayoman Masyarakat Urus Dokumen Pertanahan, Sudah Elektronik

Penguatan kerja sama juga akan dilakukan dalam hal upaya penanganan sengketa dan konflik pertanahan, terutama yang dapat menghambat sistem pertahanan nasional.

"Khususnya yang menyangkut konflik antara individu dengan negara dan korporasi dengan negara. Hal ini sensitif kalau sampai tidak dilakukan pengelolaan dengan baik, ini untuk itu kita diskusikan bersama dengan Pak Menhan," ucap Nusron.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan