Pemangkasan Anggaran, Hotel Berdampak Pembatalan

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Selasa , 12 Nov 2024 - 21:37

-foto: ist-

“Untuk saat ini kegiatan instansi pemerintahan yang dilaksanakan di hotel, masih memakai anggaran tahun 2024. Jadi kebijakan itu tidak terasa. Kecuali nanti di tahun 2025,” katanya.

Begitupun untuk tahun anggaran 2025, menurutnya baru efektif bulan Maret. “Baru ketahuan setelah bulan Maret, ketika anggaran untuk OPD dicairkan. Baru bisa kelihatan. Sejauh ini kami masih wait and see,” tuturnya.

Di bagian lain, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, merespon cepat kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas oleh Kementerian Keuangan RI untuk menghemat anggaran sebesar 50 persen.

Pemkot Palembang telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 36 Tahun 2024 terkait Pedoman Pelaksanaan Penghematan Anggaran Perjadin di lingkungan Pemkot Palembang Anggaran 2024 yang ditandatangani langsung Pj Wali Kota Palembang, A Damenta.

"Sudah kami kirim ke semua organisasi perangkat dinas (OPD)," ujar Sekda Kota Palembang, Aprizal Hasyim, kepada awak media di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang, Selasa (12/11).

Menurutnya, penggunaan anggaran harus efisien, efektif, selektif dan memperhatikan target kinerja. Skaligus relevan dengan substansi dengan tugas pokok dan fungsi. Kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas tak hanya untuk kepala dinas maupun pejabat terkait, juga staf ASN dan non-CPNS di lingkungan Pemkot Palembang.

Kalau memang harus berangkat perjalanan dinas, Aprizal mengatakan jumlahnya pun harus dibatasi. Yang berangkat harus mendapat izin pimpinan, terutama Sekda Palembang. Sehingga dapat mengevaluasi setiap pengajuan perjalanan dinas OPD.

“Mana yang tidak diperlukan perjalanan dinas, tidak akan diberikan izin. Ini untuk menghemat anggaran sisa APBD 2024," jelas Aprizal. Untuk memastikan semua ini dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik. Inspektorat Kota Palembang akan melakukan pengawasan.

Aprizal berjanji akan memberikan sanksi tegas ke siapapun yang tidak mematuhinya. "Semuanya ini kita lakukan supaya semua dapat mematuhinya," tegasnya. Kadis Kominfo Adi Zahri, menjelaskan SE ini akan disosialisasikan ke semua jajaran Diskominfo agar dipatuhi.

Seperti diketahui, Surat Edaran (SE) Nomor S-1023/MK.02/2024, tertanggal 7 November 2024 yang ditekan Menteri Keuangan Sri Mulyani, ditujukan kepada para Menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung RI, Kapolri, Kepala Lembaga Pemerintah dan non Kementerian dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.

"Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024," tulis SE tersebut. SE tersebut setidaknya memiliki 7 point.

pemangkasan anggaran, hotel berdampak pembatalan                             sumsel, sumateraekspres.id - aparatur sipil negara (asn), atau pegawai negeri sipil (pns) di kementerian/lembaga, tidak bisa ke luar daerah atau luar negeri sering-sering lagi. apalagi sampai membawa banyak rombongan. menteri keuangan sri mulyani memangkas anggaran perjalanan dinas kementerian/lembaga hingga 50 persen.
aturan pemangkasan anggaran yang tertuang dalam surat edaran nomor s-1023/mk.02/2024, tertanggal 7 november 2024, setidaknya berdampak pada sektor lain. seperti lembaga tertentu atau pemerintah daerah (pemda) akan melakukan kunjungan ke daerah lain, yang biasa dilakukan jelang akhir tahun. 
director of sales wyndham opi hotel palembang, lince jojor, mengaku sejauh ini memang ada beberapa pemerintahan yang sebelumnya sudah melakukan pemesanan, mengajukan negosiasi ulang. baik itu pemesanan room maupun kebutuhan meeting room.
“karena adanya pengurangan budgeting yang sebelumnya telah ditetapkan dalam kontrak," ungkap lince jojor, kepada sumatera ekspres. sehingga menurutnya, pengurangan budgeting dari pemerintah tersebut tentu berdampak signifikan terhadap bisnis hotel. 
"kami dari pihak hotel cukup terbuka mengenai kebijakan tersebut, dan berusaha tetap mencari solusi terbaik agar masih dapat memfasilitasi dengan tidak mengurangi kualitas dan standar yang sudah selama ini dijalankan,” ulasnya.
baca juga:tim hukum hdcu laporkan asn ogan ilir ke bawaslu terkait pelanggaran kampanye
baca juga:awas! pelanggaran ukpppg bisa berujung diskualifikasi, ini 8 hal yang harus dihindari
untuk itu, pihaknya terus memaksimalkan potensi yang ada. termasuk bermain di sektor retail dan perusahaan. "market di pemerintahan tidak terlalu besar, tetapi dari segi value signifikan. kami akan gencar promo dan menyasar segmen potensi yang lain,” beber lince jojor.
terpisah, marketing communication batiqa hotel palembang, novi arianto, mengatakan sejauh ini belum ada cancel dampak terhadap kebijakan pemangkasan anggaran pemerintah. "nggak ada event cancel karena kebijakan ini karena memang saat ini sudah akhir tahun," ujarnya.
namun begitu, diakuinya, bisnis hotel pada tahun depan pasti akan berdampak . pemerintah akan berusaha menghemat anggaran dengan meminimalisir kegiatan. "biasanya  ini berdampak tahun 2025, karena kebijakan baru dibuat," ulasnya.
karena itu pihaknya akan fokus pada corporate. dengan meningkatkan promo untuk tamu traveller individual.  "secara quantity (kuantitas), jumlah  transaksi dari pemerintah memang di batiqa tidak signifikan. tetapi tahun depan pasti mempengaruhi," duga novi.
senada dikatakan sekretaris bpd phri sumsel john johan tisera. pemangkasan anggaran perjalanan dinas pemerintah hingga 50 persen,  berdasarkan informasi diberlakukan tahun 2025 mendatang. 
baca juga:serapan anggaran di bawah 50 persen
baca juga:serapan anggaran pemkab lahat masih terbilang rendah, pemerintah didorong segera realisasikan di akhir tahun
“untuk saat ini kegiatan instansi pemerintahan yang dilaksanakan di hotel, masih memakai anggaran tahun 2024. jadi kebijakan itu tidak terasa. kecuali nanti di tahun 2025,” katanya.
begitupun untuk tahun anggaran 2025, menurutnya baru efektif bulan maret. “baru ketahuan setelah bulan maret, ketika anggaran untuk opd dicairkan. baru bisa kelihatan. sejauh ini kami masih wait and see,” tuturnya.
di bagian lain, pemerintah kota (pemkot) palembang, merespon cepat kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas oleh kementerian keuangan  ri  untuk menghemat anggaran sebesar 50 persen. 
pemkot palembang telah menerbitkan surat edaran nomor 36 tahun 2024 terkait pedoman pelaksanaan penghematan anggaran perjadin di lingkungan pemkot palembang anggaran 2024 yang ditandatangani langsung pj wali kota palembang, a damenta. 
"sudah kami kirim ke semua organisasi perangkat dinas (opd)," ujar sekda kota palembang, aprizal hasyim, kepada awak media di kantor badan pendapatan daerah (bapenda) kota palembang, selasa (12/11).
baca juga:pelanggaran didominasi asn dan kades, ingatkan jaga netralitas
baca juga:bawaslu temukan 15 laporan pelanggaran, asn dan kepala desa diminta jaga netralitas di pilkada oki
menurutnya, penggunaan anggaran harus efisien, efektif, selektif dan memperhatikan target kinerja. skaligus relevan dengan substansi dengan tugas pokok dan fungsi. kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas tak hanya untuk kepala dinas maupun pejabat terkait, juga staf asn dan non-cpns di lingkungan pemkot palembang. 
kalau memang harus berangkat perjalanan dinas, aprizal mengatakan jumlahnya pun harus dibatasi. yang berangkat harus mendapat izin pimpinan, terutama sekda palembang. sehingga dapat mengevaluasi setiap pengajuan perjalanan dinas opd. 
“mana yang tidak diperlukan perjalanan dinas, tidak akan diberikan izin. ini untuk menghemat anggaran sisa apbd 2024," jelas aprizal. untuk memastikan semua ini dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik. inspektorat kota palembang akan melakukan pengawasan. 
aprizal berjanji akan memberikan sanksi tegas ke siapapun yang tidak mematuhinya. "semuanya ini kita lakukan supaya semua dapat mematuhinya," tegasnya. kadis kominfo adi zahri, menjelaskan se ini akan disosialisasikan ke semua jajaran diskominfo agar dipatuhi.
baca juga:jembatan tanah kering di pulau rimau butuh perbaikan dengan anggaran rp 80 miliar
baca juga:bawaslu musi rawas terima 12 laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024
seperti diketahui, surat edaran (se) nomor s-1023/mk.02/2024, tertanggal 7 november 2024 yang ditekan menteri keuangan sri mulyani, ditujukan kepada para menteri kabinet merah putih, jaksa agung ri, kapolri, kepala lembaga pemerintah dan non kementerian dan pimpinan kesekretariatan lembaga negara.
"menindaklanjuti arahan bapak presiden ri dalam sidang kabinet tanggal 23 oktober 2024 dan tanggal 6 november 2024 agar kementerian/lembaga melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas ta 2024," tulis se tersebut. se tersebut setidaknya memiliki 7 point. 
pertama, menteri pimpinan lembaga diminta meneliti kembali berbagai kegiatan yeng memerlukan belanja perjalanan dinas pada dipa ta 2024 yang dapat dihemat. dengan tetap menjaga efektifitas pencapaian target sesaran program pade masing-masing k/l.
kedua, terhadap belanja perjalanan dinas tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan penghematan minimal 50 persen dari sisa pagu belanja perjalanan dinas pada dipa ta 2024 terhitung sejak surat ini ditetapkan. 
ketiga, dalam hal terdapat kebutuhan, anggaran belanja perjalanan dinas yang harus dipenuhi setelah penghematan tersebut, menter/pimpinan lembaga dapat mengajukan dispensasi penggunaan sisa dana dimaksud kepada menteri keuangan.
baca juga:iran tingkatkan anggaran militer, israel beri peringatan
baca juga:sosialisasi dan cegah pelanggaran
keempat, kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas, dikecualikan untuk belanja perjalanan dinas bagi unit yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas, dan belanja perjalanan dinas tetap. antara lain untuk biaya perjalanan dinas bagi penyuluh dinas pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama serta biaya perjalanan dinas pada kedutaan besar/atase.
kelima, kementerian/lembaga melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan dalam catatan halaman iv.a dipa sebagai penghematan dan mengoordinasikan pelaksanaan penghematan sebagaimana tersebut pada angka 1 pada instansi vertikal/satuan kerja di lingkup kementerian lembaga masing-masing.
keenam, revisi pencantuman dalam catatan halaman va dipa dilaksanakan di kanwil ditjen perbendaharaan.
ketujuh, untuk memastikan implementasi pembatasan secara mandiri oleh k/l, maka kementerian/lembaga/satuan kerja tidak dapat mengajukan permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas sebelum melakukan revisi sebagaimana dimaksud pada angka 6.