Serapan Anggaran Pemkab Lahat Masih Terbilang Rendah, Pemerintah Didorong Segera Realisasikan di Akhir Tahun

Reporter: Agustriawan |

Editor: Irwansyah |

Senin , 11 Nov 2024 - 14:51

Rakor Pemkab Lahat dorong percepatan serapan anggaran APBD 2024 agar tidak ada dana yang terbuang sia-sia! Foto:Agustriawan/Sumateraekspres.id--

"Langkah-langkah ini kami ambil untuk memastikan serapan anggaran tercapai, dan tidak ada dana yang terbuang sia-sia di akhir tahun," terang Adi Kurniawan.

Menurutnya, kendala utama bukan terkait ketersediaan dana, melainkan dalam hal percepatan administrasi dan pelaksanaan kegiatan di beberapa SKPD teknis.

Meski demikian, Pemkab Lahat berkomitmen untuk mengatasi kendala tersebut agar anggaran dapat diserap secara optimal.

Pentingnya Pengawasan untuk Mencegah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)

Ketua DPRD Kabupaten Lahat, Fitrizal Homizi, mengungkapkan keprihatinannya atas rendahnya serapan anggaran di beberapa SKPD, terutama menjelang akhir tahun anggaran.

Ia menekankan bahwa Pemkab Lahat perlu meningkatkan pengawasan dan tata kelola anggaran untuk mencegah terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang bisa menghambat pembangunan.

"Kami berharap agar PJ Bupati Lahat lebih fokus dalam mengawal serapan anggaran di setiap SKPD, terutama yang serapannya masih rendah, karena waktu yang tersisa sangat terbatas," ujar Fitrizal.

Masalah rendahnya serapan anggaran juga menjadi bahan pembahasan dalam rapat paripurna dan pandangan fraksi DPRD.

Dengan waktu yang semakin terbatas menuju akhir tahun, Pemkab Lahat perlu memastikan bahwa anggaran yang ada dapat terserap dengan optimal, mengingat jika serapan anggaran tidak tercapai, dana tersebut bisa menjadi Silpa dan mempengaruhi alokasi anggaran pada tahun berikutnya.

Oleh karena itu, seluruh jajaran pemerintah daerah, termasuk Sekda, BPKAD, hingga DPRD, berupaya maksimal untuk mengoptimalkan anggaran demi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lahat.

serapan anggaran pemkab lahat masih terbilang rendah, pemerintah didorong segera realisasikan di akhir tahun                            lahat, sumateraekspres.id – hingga akhir oktober 2024, serapan anggaran pemerintah kabupaten (pemkab) lahat baru tercatat sekitar 50 persen atau 49,43% dari total anggaran yang dialokasikan dalam apbd.
beberapa satuan kerja perangkat daerah (skpd), termasuk dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr), dinas perumahan, dinas kawasan pemukiman dan pertanahan (prkpp), serta dinas pendidikan dan dinas kesehatan, mengalami serapan anggaran yang lebih rendah dari target yang diharapkan.
baca juga:mnc bank resmi hadir di palembang, perluas jaringan dan pangsa pasar di sumatera selatan
baca juga:aksi pencurian di lubuklinggau terekam kamera, pelaku coba bobol rumah
sekretaris daerah (sekda) kabupaten lahat, chandra, mengungkapkan bahwa pemkab lahat telah melakukan langkah-langkah untuk mempercepat realisasi anggaran, salah satunya dengan mendorong unit layanan pengadaan (ulp) untuk segera melakukan tender dan pelelangan proyek yang belum terealisasi.
selain itu, pemkab juga meminta skpd yang masih memiliki sisa anggaran signifikan untuk segera menyelesaikan administrasi dan merealisasikan dana yang telah dialokasikan.
"ulp harus segera melaksanakan proses tender dan pelelangan proyek yang belum berjalan, agar anggaran dapat terserap maksimal.
baca juga:polres lubuklinggau ungkap jaringan narkoba lintas provinsi, amankan 2,3 kg sabu dan 4.496 butir pil ekstasi
baca juga:strategi menang honor of kings dan kode redeem terbaru 11 november 2024
kami juga mengingatkan skpd untuk segera merealisasikan anggaran yang masih ada," ujar chandra, senin (11/11).
mendorong penyelesaian administrasi dan proyek yang tertunda
terkait rendahnya serapan anggaran, kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) kabupaten lahat, m. ghufron, melalui kepala bidang perbendaharaan, adi kurniawan, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengadakan rapat koordinasi dengan skpd terkait untuk mempercepat administrasi serta pengajuan pembayaran atas pekerjaan yang sudah selesai.
baca juga:simak! gaji pppk terbaru sesuai golongan, informasi penting untuk guru, tenaga kesehatan, dan teknis
baca juga:sistem buka tutup diterapkan di jalinsum pengandonan akibat longsor, pengendara waspada
bpkad juga telah mengeluarkan surat edaran mengenai batas waktu pelaporan dan penyelesaian anggaran apbd 2024.
"langkah-langkah ini kami ambil untuk memastikan serapan anggaran tercapai, dan tidak ada dana yang terbuang sia-sia di akhir tahun," terang adi kurniawan.
menurutnya, kendala utama bukan terkait ketersediaan dana, melainkan dalam hal percepatan administrasi dan pelaksanaan kegiatan di beberapa skpd teknis.
meski demikian, pemkab lahat berkomitmen untuk mengatasi kendala tersebut agar anggaran dapat diserap secara optimal.
baca juga:mengungkap legenda bukit sulap: keindahan alam dan sejarah mistis lubuklinggau
baca juga:poco kasih harga istimewa untuk hape-hape unggulan di promo 11.11, hemat hingga satu juta rupiah
pentingnya pengawasan untuk mencegah sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa)
ketua dprd kabupaten lahat, fitrizal homizi, mengungkapkan keprihatinannya atas rendahnya serapan anggaran di beberapa skpd, terutama menjelang akhir tahun anggaran.
ia menekankan bahwa pemkab lahat perlu meningkatkan pengawasan dan tata kelola anggaran untuk mencegah terjadinya sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) yang bisa menghambat pembangunan.
"kami berharap agar pj bupati lahat lebih fokus dalam mengawal serapan anggaran di setiap skpd, terutama yang serapannya masih rendah, karena waktu yang tersisa sangat terbatas," ujar fitrizal.
masalah rendahnya serapan anggaran juga menjadi bahan pembahasan dalam rapat paripurna dan pandangan fraksi dprd.
baca juga:bmkg: cuaca ekstrem, hujan petir dan angin kencang melanda sumsel 12 november 2024, warga diminta waspada
baca juga:diumumkan saat hari guru, gaji pns, pppk dan honor pemegang serdik naik pada 2025, cek rinciannya
dengan waktu yang semakin terbatas menuju akhir tahun, pemkab lahat perlu memastikan bahwa anggaran yang ada dapat terserap dengan optimal, mengingat jika serapan anggaran tidak tercapai, dana tersebut bisa menjadi silpa dan mempengaruhi alokasi anggaran pada tahun berikutnya.
oleh karena itu, seluruh jajaran pemerintah daerah, termasuk sekda, bpkad, hingga dprd, berupaya maksimal untuk mengoptimalkan anggaran demi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat lahat.
baca juga:pj gubernur sumsel elen setiadi perdana gunakan mobil dinas pindad maung dalam tugas, nih penampakannya!
baca juga:tahukah kamu? warga palembang menyebut sungai musi sebagai 'laut', temukan alasannya di sini!
melalui berbagai langkah percepatan yang diambil, pemkab lahat berharap dapat memenuhi target serapan anggaran sebelum akhir tahun 2024 dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat lahat.