Jika Lulus UKPPPG, Peserta Piloting 2 Mulai Terima TPG Pada 2025, Cek Besarannya

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Kamis , 31 Oct 2024 - 15:02

Jika Lulus UKPPPG, Peserta Piloting 2 Mulai Terima TPG Pada 2025, Cek Besarannya-Foto: Sumateraekspres.id-

Ia: Rp1.685.700 - Rp2.522.600

Ib: Rp1.840.800 - Rp2.670.700

Ic: Rp1.918.700 - Rp2.783.700

Id: Rp1.999.900 - Rp2.901.400

Golongan II:

IIa: Rp2.184.000 - Rp3.643.400

IIb: Rp2.385.000 - Rp3.797.500

IIc: Rp2.485.900 - Rp3.958.200

IId: Rp2.591.100 - Rp4.125.600

Golongan III:

IIIa: Rp2.785.700 - Rp4.575.200

IIIb: Rp2.903.600 - Rp4.768.800

IIIc: Rp3.026.400 - Rp4.970.500

jika lulus ukpppg, peserta piloting 2 mulai terima tpg pada 2025, cek besarannya                            jakarta, sumateraekspres.id - jika lulus dalam uji kompetensi pendidikan profesi guru (ukpppg), mulai tahun 2025, guru yang terdaftar dalam program pendidikan profesi guru (ppg) untuk jabatan tertentu akan menerima tunjangan profesi guru (tpg).
pengumuman ini disampaikan oleh direktur jenderal guru dan tenaga kependidikan (gtk) kemendikbudristek, prof. nunuk suryani, melalui akun media sosial resminya, @nunuksuryani.
prof. nunuk menjelaskan bahwa guru yang mengikuti program ppg khusus ini, baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dipastikan tidak akan mendapatkan tunjangan sertifikasi pada tahun 2024.
para peserta ppg ini tengah menjalani proses sertifikasi yang bertujuan untuk mengukuhkan mereka sebagai guru profesional.
baca juga:hasil ukpppg segera diumumkan, prof nunuk beberkan banyak potensi peserta lulus, ini cirinya
baca juga:pengumuman ukpppg 12 november, berkaca dari tahap 1, ini persentase kelulusan peserta ppg guru tertentu
pemberian tunjangan baru akan dimulai pada tahun 2025 karena dana tpg dialokasikan untuk tahun anggaran tersebut.
pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (rapbn) 2025, pemerintah telah menyiapkan alokasi dana sebesar rp41 triliun untuk sektor pendidikan.
dana ini mencakup kebutuhan tpg dan berbagai program prioritas lainnya, termasuk bantuan untuk guru non-pns dan peningkatan tunjangan profesi.
selain itu, dana transfer ke daerah (tkd) 2025 yang berkisar antara rp136 hingga rp145 triliun juga difokuskan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah serta mempercepat sertifikasi guru.
baca juga:tabel angsuran kur mandiri 2024: simulasi cicilan untuk berbagai plafon pinjaman, simak syaratnya
baca juga:6 bank yang terima gadai sertifikasi guru, plafon pinjaman capai rp500 juta
berdasarkan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 5 tahun 2024, rincian besaran tunjangan profesi guru disesuaikan dengan golongan, berikut daftarnya:
golongan i:
ia: rp1.685.700 - rp2.522.600
ib: rp1.840.800 - rp2.670.700
ic: rp1.918.700 - rp2.783.700
id: rp1.999.900 - rp2.901.400
baca juga:4 bank terbaik yang tawarkan pinjaman pakai sk pppk, limit hingga rp500 juta
baca juga:bank bri luncurkan pinjaman tanpa jaminan bagi pns dan pppk agustus 2024, cek tabel angsurannya
golongan ii:
iia: rp2.184.000 - rp3.643.400
iib: rp2.385.000 - rp3.797.500
iic: rp2.485.900 - rp3.958.200
iid: rp2.591.100 - rp4.125.600
golongan iii:
iiia: rp2.785.700 - rp4.575.200
iiib: rp2.903.600 - rp4.768.800
iiic: rp3.026.400 - rp4.970.500
iiid: rp3.154.400 - rp5.180.700
baca juga:bank bri luncurkan pinjaman tanpa jaminan bagi pns dan pppk agustus 2024, cek tabel angsurannya
baca juga:tips dan panduan terbaru pengajuan kur bri agustus 2024, langkah dan persyaratan untuk pinjaman rp 50 juta
golongan iv:
iva: rp3.287.800 - rp5.399.900
ivb: rp3.426.900 - rp5.628.300
ivc: rp3.571.900 - rp5.866.400
ivd: rp3.723.000 - rp6.114.500
ive: rp3.880.400 - rp6.373.200
guru pppk (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) juga dipastikan akan menerima tpg sebesar satu kali gaji pokok mereka.
sementara itu, bagi guru non-pns yang memiliki surat keputusan (sk) inpassing, tunjangan yang diterima akan setara dengan gaji pokok yang diterima pegawai negeri sipil (pns).
kebijakan ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi guru di seluruh indonesia.
selain mendukung peningkatan kualitas pendidikan, pemerintah juga berharap bahwa kebijakan ini mampu mendorong percepatan sertifikasi sehingga lebih banyak guru yang memenuhi kualifikasi profesional.