SUMATERAEKSPRES.ID - Pengembangan pariwisata desa, atau desa wisata, tengah mengubah ekonomi pedesaan di Sumsel. Dalam kompetisi menjelang pemilihan kepala daerah, pariwisata desa menjadi materi kampanye kuat dengan janji pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pelestarian budaya, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, diperlukan tata kelola efektif dan aparatur sipil negara (ASN) berkompeten.

Pariwisata desa menawarkan banyak manfaat, tidak hanya sebagai sarana peningkatan kesejahteraan tetapi juga dalam mengurangi kemiskinan dan mencegah urbanisasi.

Di Sumatera Selatan, inisiatif seperti Anugerah Pesona Desa Wisata (APDW)yang diselenggarakan pemerintah provinsi menunjukkan bagaimana pariwisata local dapat membuka potensi daerah. Menurut Dr Aufa Syahrizal, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sebanyak 15 desa wisata dari 10 kabupaten telah siap berkompetisi di tingkat nasional pada 2024 (Sumatera Ekspres, 27 Oktober 2023).

BACA JUGA:Sinergi Ekosistem Ekonomi dan Syariah untuk Pertumbuhan Berkelanjutan di Indonesia

BACA JUGA:Diberdayakan BRI, Kelompok Tani Salak Pondoh Desa Kutambaru Sumut Berhasil Tingkatkan Ekonomi Desa

Inisiatif semacam ini menegaskan komitmen daerah untuk menjadikan pariwisata sebagai fondasi pengembangan lokal. Namun, di balik optimisme ini terdapat tantangan serius yakni lemahnya tata kelola dan kinerja ASN yang kurang optimal.

Sumatera Selatan kerap menghadapi kendala pembangunan akibat tata kelola yang buruk. Meski berbagai acara pariwisata telah terselenggara dengan baik, banyak wilayah pedesaan masih terhambat oleh minimnya infrastruktur, pelayanan publik yang tidak efisien, serta dukungan pemerintah yang lemah. Jika tidak segera diatasi, permasalahan ini dapat menghambat perkembangan sector pariwisata yang tengah tumbuh.

Tata kelola yang baik menjadi kunci keberhasilan pariwisata desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menjadi pemain penting dalam pengelolaan pariwisata sering kali menghadapi kesulitan akibat dukungan institusi yang terfragmentasi.

Agar pariwisata desa dapat berkembang, pemimpin daerah harus fokus pada peningkatan proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan. Sinergi antara sector pariwisata dan pembangunan infrastruktur juga perlu menjadi prioritas. Selain itu, APDW tidak boleh hanya menjadi ajang seremonial semata, melainkan harus menjadi platform untuk mengidentifikasi celah tata kelola yang menghambat pertumbuhan pariwisata.

BACA JUGA:5 Daerah Penghasil Kelapa Terbesar di Sumsel, Komoditas Ekspor dengan Potensi Ekonomi Tinggi

BACA JUGA:Resmi Terbang! Wings Air Rute Baru Kupang-Pulau Rote Dukung Ekonomi dan Wisata

Komponen penting lain dalam keberhasilan pariwisata desa adalah partisipasi aktif masyarakat lokal. Ketika masyarakat terlibat dalam inisiatif pariwisata baik melalui pengelolaan homestay maupun pemasaran kerajinan local mereka membangun rasa bangga dan keterlibatan.

Namun, pariwisata berbasis komunitas hanya dapat berkembang jika didukung ASN yang kompeten dan berdedikasi. Sayangnya, banyak daerah di Sumsel masih kekurangan ASN berkompeten, sehingga pelaksanaan kebijakan pariwisata terhambat dan kepercayaan public terhadap pemerintah menurun.

Isu lain yang perlu dihadapi pemimpin daerah adalah ketergantungan berlebihan pada sector pariwisata, yang berisiko menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Sebagaicontoh, perubahan di desa Komodo dari kegiatan perikanan menjadi penjualan souvenir memperlihatkan bagaimana ketergantungan pada pariwisata bias berisiko.