AKD DPRD OKI Terbentuk Tanpa Partisipasi Fraksi PKB dan PDIP, Berikut Alasan di Baliknya

Reporter: Nisa |

Editor: Rian Sumeks |

Sabtu , 26 Oct 2024 - 15:26

AKD DPRD OKI Terbentuk Tanpa Partisipasi Fraksi PKB dan PDIP, Berikut Alasan di Baliknya-FOTO: NISA/SUMEKS-

"Hingga saat ini kami belum menerima nama-nama dari Fraksi PKB dan PDIP untuk susunan AKD, meski undangan rapat telah disampaikan," kata seorang perwakilan Fraksi PAN.

Sementara itu, Budiman, anggota DPRD dari Fraksi PAN, menyatakan bahwa dinamika dalam pembentukan AKD sudah terjadi sejak awal, khususnya sejak pembahasan tanggal 21 Oktober.

Dalam rapat tersebut, delapan fraksi DPRD OKI melakukan diskusi, tetapi tidak mencapai mufakat.

"Fraksi PKB dan PDIP mengabaikan aturan dengan mengirimkan seluruh anggotanya ke dalam satu komisi. Ini tidak sesuai dengan tata tertib yang mengatur pembagian peran secara merata dalam AKD," tegas Budiman.

Akibatnya, Fraksi PKB dan PDIP memutuskan untuk walk out dari rapat paripurna, bersama dengan Ketua DPRD OKI dan Wakil Ketua DPRD I.

Sikap Ketua DPRD OKI ini dianggap mendukung tindakan yang tidak sesuai aturan, yang menjadi dasar pengajuan mosi tidak percaya. Menurut Budiman, Ketua DPRD harus mengutamakan kepentingan lembaga dan publik, bukan hanya kelompok tertentu.

"Dengan ikut walk out, Ketua DPRD OKI hanya menunjukkan kepentingannya pada kelompok tertentu, bukan pada lembaga atau masyarakat luas," jelasnya.

Dengan penetapan yang telah dilakukan, AKD DPRD OKI untuk periode ini tetap disahkan tanpa keterlibatan Fraksi PKB dan PDIP.

Anggota DPRD berharap Fraksi PKB dapat bersikap bijaksana dalam menghadapi situasi ini. Selain itu, mereka mengusulkan agar Ketua DPRD OKI yang saat ini menjabat dapat digantikan oleh kader PKB lain yang mampu memprioritaskan kepentingan umum.

akd dprd oki terbentuk tanpa partisipasi fraksi pkb dan pdip, berikut alasan di baliknya                            kayuagung, sumateraekspres.id – alat kelengkapan dewan (akd) dprd oki periode 2024-2029 resmi ditetapkan dalam rapat pleno yang memenuhi kuorum dan sesuai dengan tata tertib dprd oki.
namun, komposisi akd kali ini menuai perhatian karena tidak melibatkan fraksi partai kebangkitan bangsa (pkb) dan partai demokrasi indonesia perjuangan (pdip), yang absen dari pengambilan keputusan.
wakil ketua ii dprd oki, nanda sh, menjelaskan bahwa ketidakhadiran kedua fraksi tersebut dikarenakan keputusan mereka untuk walk out saat pembahasan akd berlangsung.
"fraksi pkb dan pdip memilih tidak terlibat dalam akd karena seluruh anggota fraksi mereka terkonsentrasi dalam satu komisi," ujar nanda, sabtu (26/10).
baca juga:puluhan ban bekas dibakar, pagar kantor dprd oki hampir terbakar
baca juga:keuangan pemkab empat lawang bermasalah: asn dan anggota dprd tertunda gaji
hal ini melanggar ketentuan tata tertib dprd yang mengharuskan adanya keseimbangan dan keterwakilan dalam setiap komisi.
menurut nanda, ketidakseimbangan ini menjadi alasan di balik absennya kedua fraksi dalam susunan akd yang baru.
ketua dprd oki saat ini juga menghadapi mosi tidak percaya yang diajukan oleh beberapa anggota dewan, termasuk dari fraksi partai amanat nasional (pan), yang berbicara atas nama enam fraksi, yakni pan, gerindra, demokrat, nasdem, sejahtera, dan golkar.
mosi ini kini sedang diproses oleh badan kehormatan dprd oki untuk diverifikasi dan diklarifikasi sesuai bukti dan saksi yang ada.
baca juga:empat pimpinan dprd oki resmi dilantik dan janji untuk membangun kabupaten
baca juga:gelar rdp, bawaslu palembang penuhi undangan dprd kota palembang
"kami menunggu hasil dari proses yang dijalankan oleh badan kehormatan terkait mosi ini," tambah nanda.
dalam penyampaiannya, fraksi pan menyatakan bahwa mosi tidak percaya tersebut didasari oleh sikap ketua dprd oki yang dianggap menyetujui ketidakpatuhan dua fraksi yang tidak mengikuti tata tertib.
"hingga saat ini kami belum menerima nama-nama dari fraksi pkb dan pdip untuk susunan akd, meski undangan rapat telah disampaikan," kata seorang perwakilan fraksi pan.
sementara itu, budiman, anggota dprd dari fraksi pan, menyatakan bahwa dinamika dalam pembentukan akd sudah terjadi sejak awal, khususnya sejak pembahasan tanggal 21 oktober.
dalam rapat tersebut, delapan fraksi dprd oki melakukan diskusi, tetapi tidak mencapai mufakat.
"fraksi pkb dan pdip mengabaikan aturan dengan mengirimkan seluruh anggotanya ke dalam satu komisi. ini tidak sesuai dengan tata tertib yang mengatur pembagian peran secara merata dalam akd," tegas budiman.
akibatnya, fraksi pkb dan pdip memutuskan untuk walk out dari rapat paripurna, bersama dengan ketua dprd oki dan wakil ketua dprd i.
sikap ketua dprd oki ini dianggap mendukung tindakan yang tidak sesuai aturan, yang menjadi dasar pengajuan mosi tidak percaya. menurut budiman, ketua dprd harus mengutamakan kepentingan lembaga dan publik, bukan hanya kelompok tertentu.
"dengan ikut walk out, ketua dprd oki hanya menunjukkan kepentingannya pada kelompok tertentu, bukan pada lembaga atau masyarakat luas," jelasnya.
dengan penetapan yang telah dilakukan, akd dprd oki untuk periode ini tetap disahkan tanpa keterlibatan fraksi pkb dan pdip.
anggota dprd berharap fraksi pkb dapat bersikap bijaksana dalam menghadapi situasi ini. selain itu, mereka mengusulkan agar ketua dprd oki yang saat ini menjabat dapat digantikan oleh kader pkb lain yang mampu memprioritaskan kepentingan umum.