Bakal Ada Tersangka Lain

bakal ada tersangka lain banyuasin, sumateraekspres.id - kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pungutan liar (pungli) di unit pelaksana teknis daerah (uptd) laboratorium dlh banyuasin, tampaknya tidak akan berhenti dengan satu pelaku saja. karena kejaksaan negeri banyuasin masih akan terus mendalami dan menyelidiki lebih lanjut kasus tersebut. "tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain,"kata kajari banyuasin, reymund hasdianto sitohang, sh mh melalui giovani sh mh kasi tindak pidana khusus kejari banyuasin. tentunya pihaknya juga mendalami keterlibatan pihak lainnya dalam kasus tersebut. "kita akan dalami lagi,"ungkapnya. kemudian juga menunggu nyanyian dari pelaku dan saksi-saksi pada saat persidangan mendatang, sehingga akan terbuka fakta-fakta dalam kasus itu. "kami masih menunggu fakta-fakta persidangan yang akan datang,”bebernya. baca juga:2 saksi dicecar 15 pertanyaan, kasus dugaan korupsi penjualan aset bhs baca juga:penyidik kejati sumsel periksa dua saksi kasus korupsi penjualan aset yayasan bhs diakuinya pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 90 perusahaan di banyuasin, serta pegawai di dinas lingkungan hidup kabupaten banyuasin."diduga ada dana sebesar rp700 juta lebih yang dipungut secara ilegal dari perusahaan-perusahaan,"ungkapnya. diketahui, kejaksaan negeri banyuasin menetapkan ps, mantan kepala uptd laboratorium dlh banyuasin periode 2017-2021. ps sendiri meraup uang pungli dengan menggunakan dokumen perjalanan dinas yang seolah-olah sah untuk meminta biaya dari perusahaan-perusahaan yang hendak melakukan uji sampel di laboratorium dlh banyuasin.  tersangka ini menggunakan surat biaya perjalanan dinas dengan memanipulasi surat tersebut agar terlihat sah. surat ini kemudian diberikan kepada sekitar 90 perusahaan yang ingin menguji sampel di laboratorium dalam rentan waktu tahun 2017-2021. baca juga:polres muara enim tangkap kades tanjung medang, korupsi dana desa rp485 juta sejak 2015, ini kata kapolres! baca juga:hasil audit investigatif bpk, kerugian negara dugaan korupsi kasus tambang di sumsel hampir setengah t jika perusahaan tersebut tidak membayar biaya perjalanan dinas yang diminta, pihak laboratorium tidak akan melakukan uji sampel yang dibutuhkan oleh perusahaan. itu jelas tindakan ilegal, karena permintaan uang tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah dan ditandatangani oleh kepala uptd. ps dijerat dengan pasal 12 huruf e undang-undang tindak pidana korupsi yang mengatur tentang pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara.  pasal ini menyebutkan bahwa pegawai negeri yang melakukan pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat diancam dengan hukuman pidana penjara minimal 4 tahun.  

Tag

• # kejaksaan negeri banyuasin
• # pungutan liar
• # korupsi

Share

• 
• 
• 
• 
•