Ia menambahkan bahwa pemimpin baru KKP nantinya diharapkan mampu menjalin kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah, agar dapat bersama-sama memajukan Palembang.

"Kami juga berharap agar pemerintah daerah memberikan perhatian yang lebih kepada KKP sebagai bagian penting dari masyarakat asli Palembang," tegasnya.

Sebelum pemilihan ketua baru, KKP akan membentuk tim formatur yang bertugas menyusun aturan dan rancangan muktamar. Ketua Yayasan Masjid Agung SMB Jayo Wikramo, Kgs A Rozak, menjelaskan bahwa seluruh proses pemilihan akan mengikuti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

"Kami akan memastikan bahwa proses muktamar ini berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika ada hal yang perlu diperbarui, maka kami akan menyesuaikannya dengan perkembangan zaman," jelasnya.

Lebih lanjut, Rozak juga menekankan bahwa KKP memiliki anggota yang tersebar luas, tidak hanya di wilayah Sumatera Selatan, namun juga di luar provinsi seperti Jakarta dan Bangka Belitung.

"Saat ini, KKP memiliki sekitar 1.500 anggota yang tersebar di 17 kabupaten/kota di Sumsel. Bahkan ada beberapa anggota yang berasal dari luar provinsi. Kami juga berencana memperluas keanggotaan dengan menghimpun warga yang belum tergabung," paparnya.

Mgs Syaiful Padli, salah satu calon kuat yang disebut-sebut sebagai kandidat ketua baru KKP, mengungkapkan pentingnya sinergi antara KKP dan pemerintah daerah dalam membangun Palembang. Ia menilai bahwa selama ini KKP belum mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah kota.

"Saya berharap dengan kehadiran kita di legislatif, pemerintah bisa lebih hadir untuk mendukung KKP, terutama dalam hal alokasi anggaran dari APBD yang bisa digunakan untuk pengembangan organisasi ini," ungkap Syaiful.

Menurutnya, dengan dukungan anggaran dari pemerintah, KKP akan mampu menyusun program-program yang lebih efektif dan berdampak bagi masyarakat Palembang. "Saya yakin, melalui muktamar ini, KKP akan kembali eksis dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kota Palembang," tambahnya dengan penuh optimisme.

BACA JUGA:Ini Wejangan Pengurus Muhammadiyah Muratara jelang Muktamar

BACA JUGA:Kesempatan Emas! Gramedia Buka Lowongan Store Superintendent di Central Park Jakarta, Yuk Lamar Sekarang Juga!

Dalam konteks politik yang sering kali melibatkan organisasi masyarakat, Cek Adi menegaskan bahwa KKP akan tetap bersikap netral dan tidak berpihak pada kontestasi politik manapun.

"KKP sebagai organisasi akan berdiri di posisi netral. Jika ada individu yang terlibat politik, itu adalah hak mereka. Namun, secara kelembagaan, KKP tidak akan berpihak pada siapapun," tegasnya.

Muktamar ke-6 KKP ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang pemilihan ketua baru, namun juga sebagai momentum bagi organisasi ini untuk kembali berperan aktif dalam membangun kota Palembang.

Dengan berbagai program yang akan disusun, KKP bertekad untuk menjadi salah satu pilar penting dalam memajukan masyarakat asli Palembang, baik di tingkat lokal maupun nasional.