Nilai Tak Patut sebagai Anggota Dewan Terhormat, PDIP Larang Kadernya Gadaikan SK Pengangkatan

Reporter: ibnu holdun neni |

Editor: Edi Sumeks |

Kamis , 26 Sep 2024 - 21:55

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Marak anggota DPRD yang mengadaikan surat keputusan (SK) pengangkatannya ke perbankan atau lembaga pembiayaan keuangan. Mencermati fenomena itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menilai perbuatan itu tidak patut sebagai anggota dewan yang terhormat.

Dimana bagi partai berlogo banteng hitam moncong putih, anggota dewan seharusnya memberikan contoh dan tauladan yang baik kepada masyarakat, untuk tidak berutang. PDIP pun mengeluarkan kebijakan melarang kadernya yang duduk di legislatif untuk menggadaikan SK pengangkatannya.

Surat Instruksi DPP PDI Perjuangan Nomor: 6647/IN/DPP/IX/2024, tertanggal 13 September 2024 itu, ditandatangani Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun, dan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.

“Benar, ada perintah DPP bahwa seluruh anggota fraksi PDIP tidak diperbolehkan menggadaikan SK (pengangkatan) mereka, sesuai dengan arahan partai," kata Bendahara DPD PDI Perjuangan Sumatera Selatan, Yudha Rinaldi, Kamis, 26 September 2024.

Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga integritas partai, serta memastikan para wakil rakyat bekerja secara maksimal tanpa beban pinjaman finansial yang berpotensi mengganggu kinerja. Instruksi itu bersifat wajib dan tidak dapat ditawar. Bagi anggota fraksi yang melanggar, sanksi tegas sudah menanti.

"Jika masih ada yang melakukannya setelah perintah partai keluar, pasti akan diberikan sanksi. Sanksi terberat bisa berupa pemecatan dan Pergantian Antar Waktu (PAW)," tegas Yudha. Diakuinya, kebijakan ini baru diterapkan secara resmi pada 2024 ini.

Namun, peringatan mengenai larangan gadaikan SK pengangkatan DPRD ini sebenarnya sudah beberapa kali disampaikan di berbagai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan. “Bu Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, juga secara langsung menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap tindakan gadai SK ini. Yang akhirnya tertuang dalam kebijakan tertulis,” ungkap Yudha.

Dia menjelaskan, salah satu alasan utama dikeluarkannya larangan ini, adalah untuk menghindari pandangan buruk masyarakat terhadap wakil rakyat dari PDI Perjuangan. “Jika seorang anggota legislatif sibuk membayar pinjaman, maka gajinya akan habis untuk cicilan, dan itu bisa mengganggu kinerjanya,” paparnya.

Selain itu, berutang menggadaikan SK Pengangkatan Anggota Dewan, juga dianggap tidak etis. “Karena mereka digaji oleh rakyat untuk bekerja, bukan untuk menyelesaikan masalah keuangan pribadi,” cetusnya.

Yudha juga menyoroti kekhawatiran partai terkait persepsi publik, terhadap perbuatan berutang menggadaikan SK Pengangkatan Anggota Dewan. “Persepsi masyarakat bisa menjadi tidak baik. Bisa menganggap wakil rakyat tidak bekerja dengan maksimal, jika fokus mereka terganggu masalah finansial pribadi,” tukasnya.

nilai tak patut sebagai anggota dewan terhormat, pdip larang kadernya gadaikan sk pengangkatan                            palembang, sumateraekspres.id - marak anggota dprd yang mengadaikan surat keputusan (sk) pengangkatannya ke perbankan atau lembaga pembiayaan keuangan. mencermati fenomena itu, partai demokrasi indonesia perjuangan (pdip), menilai perbuatan itu tidak patut sebagai anggota dewan yang terhormat.
dimana bagi partai berlogo banteng hitam moncong putih, anggota dewan seharusnya memberikan contoh dan tauladan yang baik kepada masyarakat, untuk tidak berutang. pdip pun mengeluarkan kebijakan melarang kadernya yang duduk di legislatif untuk menggadaikan sk pengangkatannya.
surat instruksi dpp pdi perjuangan nomor: 6647/in/dpp/ix/2024, tertanggal 13 september 2024 itu, ditandatangani ketua dpp bidang kehormatan partai komarudin watubun, dan sekretaris jenderal pdip, hasto kristiyanto.
“benar, ada perintah dpp bahwa seluruh anggota fraksi pdip tidak diperbolehkan menggadaikan sk (pengangkatan) mereka, sesuai dengan arahan partai," kata bendahara dpd pdi perjuangan sumatera selatan, yudha rinaldi, kamis, 26 september 2024.
langkah ini diambil sebagai upaya menjaga integritas partai, serta memastikan para wakil rakyat bekerja secara maksimal tanpa beban pinjaman finansial yang berpotensi mengganggu kinerja. instruksi itu bersifat wajib dan tidak dapat ditawar. bagi anggota fraksi yang melanggar, sanksi tegas sudah menanti. 
baca juga:chairul s matdiah: sosok senior dprd sumsel dan visi untuk 2024-2029, ini katanya!
baca juga:dua periode di dprd sumsel, rita suryani fokus pada pembangunan dan kesejahteraan
"jika masih ada yang melakukannya setelah perintah partai keluar, pasti akan diberikan sanksi. sanksi terberat bisa berupa pemecatan dan pergantian antar waktu (paw)," tegas yudha. diakuinya, kebijakan ini baru diterapkan secara resmi pada 2024 ini.
namun, peringatan mengenai larangan gadaikan sk pengangkatan dprd ini sebenarnya sudah beberapa kali disampaikan di berbagai rapat kerja nasional (rakernas) pdi perjuangan. “bu ketum pdi perjuangan megawati soekarnoputri, juga secara langsung menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap tindakan gadai sk ini. yang akhirnya tertuang dalam kebijakan tertulis,” ungkap yudha.
dia menjelaskan, salah satu alasan utama dikeluarkannya larangan ini, adalah untuk menghindari pandangan buruk masyarakat terhadap wakil rakyat dari pdi perjuangan. “jika seorang anggota legislatif sibuk membayar pinjaman, maka gajinya akan habis untuk cicilan, dan itu bisa mengganggu kinerjanya,” paparnya.
selain itu, berutang menggadaikan sk pengangkatan anggota dewan,  juga dianggap tidak etis. “karena mereka digaji oleh rakyat untuk bekerja, bukan untuk menyelesaikan masalah keuangan pribadi,” cetusnya.
yudha juga menyoroti kekhawatiran partai terkait persepsi publik, terhadap perbuatan berutang menggadaikan sk pengangkatan anggota dewan. “persepsi masyarakat bisa menjadi tidak baik. bisa menganggap wakil rakyat tidak bekerja dengan maksimal, jika fokus mereka terganggu masalah finansial pribadi,” tukasnya.
baca juga:pdip belum tunjuk wakil pimpinan, 74 anggota dprd sumsel 2024-2029, satu belum terima sk 
baca juga:anggota dprd prov. sumsel terpilih periode 2024 – 2029 resmi dilantik
oleh karena itu, dpp pdi perjuangan mengambil sikap tegas untuk menjaga kredibilitas partai. bagaimana jika sudah terlanjur menggadaikan sk pengangkatan? "kalau sudah telanjur mengambil pinjaman, mereka wajib harus segera melunasinya,” tegasnya.
namun, wajib dan harus segera melunasi itu tidak ada batas waktu yang spesifik. “tapi instruksinya jelas: segera. jika mereka terus menunda-nunda, sanksi akan diberlakukan," tegas politikus murah senyum ini. 
menurut yudha, larangan ini diberlakukan mulai periode 2024 dan seterusnya. karena meningkatnya jumlah anggota dprd periode 2024-2029, yang langsung menggadaikan sk miliknya setelah dilantik. "akibatnya nanti mereka tidak bisa bekerja dengan maksimal karena gaji habis untuk membayar cicilan pinjaman," ulasnya.
saat ditanya mengenai apakah sudah ada kader pdip di sumsel yang terindikasi melanggar aturan ini, yudha mengaku sampai saat ini belum ada laporan resmi. “kami masih menunggu laporan. jika ada kader yang terdeteksi menggadaikan sk, maka mereka tidak akan luput dari sanksi,” sebutnya. 
baca juga:junaidi jabat ketua, irwin dan edi wakil ketua dprd muba
baca juga:75 anggota dprd sumatera selatan 2024-2029 resmi dilantik: regenerasi baru di tubuh legislatif, selamat ya!
dia juga menyebut, perbankan ataupun lembaga pembiayaan keuangan, sudah memahami hal ini. “kami (pdi perjuangan), telah berkoordinasi untuk memastikan tidak ada kader pdi perjuangan yang mendapatkan pinjaman dengan menggadaikan sk pengangkatannya,” klaimnya.
yudha juga menegaskan partainya akan terus memantau situasi dan memastikan setiap anggota fraksi mematuhi aturan ini. "kami akan menunggu laporan. jika ada kader yang terindikasi melanggar setelah perintah dpp keluar, maka pasti akan ada sanksi organisasi yang tegas," pungkasnya.
pdi perjuangan menekankan pentingnya kesetiaan dan kedisiplinan kader, terhadap setiap instruksi yang dikeluarkan partai. "perintah partai harus dipatuhi. ini adalah instruksi yang jelas dari dpp, dan kita semua harus mengikutinya. bagi yang melanggar, sanksinya tidak main-main," tutup yudha. 
di bagian lain, jumat, 27 september 2024, dprd prabumulih, dprd pali, dan muara enim, akan melakukan pelantikan anggota dprd periode 2024-2029, hasil pileg 14 februari 2024. di dprd kota prabumulih, 4 kader pdip yang akan dilantik, dine anom, purwaka, hm rasyid, dan dhafina marsyah tahira.
pengamat sosial dari fisip universitas sriwijaya, dr rudy kurniawan msi, mengatakan anggota dewan yang baru dilantik menggadaikan sk pengangkatannya ke bank, bukanlah merupakan fenomena baru. “mungkin pada saat kampanye, mereka telah mengeluarkan modal yang banyak,” imbuhnya.
baca juga:kajari berikan pembekalan 45 anggota dprd kabupaten muba, tugas dan fungsi pimpinan dan anggota dprd
baca juga:jangan jumawa, tetaplah membumi, ucap sumpah janji, lantik 40 anggota dprd ogan ilir masa jabatan 2024-2029
sehingga untuk mengembalikan modalnya secara instan, salah satunya dengan cara menggadaikan sk pengangkatannya ke bank. itu tak berbeda halnya dengan pns, polri/tni, dan lainnya yang juga banyak menggadaikan sk pengangkatannya ke bank, untuk meminjam uang.
setelah dapat pinjaman uang dengan menggadaikan sk pengangkatannya ke bank, anggota dewan itu tidak perlu pusing-pusing lagi memikirkan angsuran per bulannya. "karena gaji dan tunjangan yang mereka dapatkan, dapat menutupi utang mereka di bank," ulasnya. 
fenomena anggota dprd menggadaikan sk pengangkatannya ke bank untuk meminjam uang, bisa jadi karena ongkos politik yang besar saat kampanye pemilu legislatif (pileg) lalu. karenanya, butuh recovery setelah mengeluarkan ongkos yang besar itu.