MUBA, SUMATERAEKSPRES.ID - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Musi Banyuasin (Muba), Roy Riady SH MH menyoroti berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Muba, termasuk aktivitas pengeboran minyak ilegal (illegal drilling) yang merusak lingkungan di dalam rapat staf dan pimpinan di ruang Serasan Sekate pada Senin (9/9/2024).

Ia menegaskan Pemkab Muba harus segera mengambil langkah konkret untuk menertibkan kegiatan ilegal tersebut. "Pemkab Muba harus patuh pada aturan yang berlaku dan segera menyusun tata kelola yang lebih baik untuk menertibkan illegal drilling. Dampak lingkungan dari kegiatan ini sangat merugikan," tegasnya.

Roy juga menyoroti masalah yang terjadi di sektor perkebunan.  Menurutnya, ada banyak kebocoran dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari sektor perkebunan, sehingga potensi pendapatan daerah tidak dimaksimalkan.

Ia juga menyoroti adanya berbagai permasalahan sosial yang timbul dari aktivitas perkebunan, seperti perselisihan antara kelompok masyarakat dan perusahaan perkebunan.

"Kebocoran PAD dari sektor perkebunan ini sangat signifikan, mengingat luasnya lahan perkebunan di Muba. Selain itu, banyak juga permasalahan sosial yang harus segera ditangani, terutama terkait konflik masyarakat dan perusahaan," jelas Roy.

BACA JUGA:Kajari Tekankan ASN Netral Pilkada, Soroti Empat Permasalahan Muba

BACA JUGA:Kajari Lahat Rayakan HUT RI ke-79 dengan Pengibaran Bendera di Puncak Bukit Besak

Tak lupa ia  mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba  untuk bersikap netral dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Muba.

Roy menegaskan netralitas ASN adalah kunci untuk menjaga stabilitas dan keamanan selama proses demokrasi di Bumi Serasan Sekate.

"Sudah seharusnya ASN menjaga netralitasnya dalam Pilkada Muba. Ini penting untuk memastikan pesta demokrasi berjalan dengan aman dan damai," ujar Roy.

Sementara Pj Bupati Muba, Sandi Fahlepi SP MSi, turut menegaskan bahwa ASN harus bersikap netral selama pilkada berlangsung.

Ia juga berjanji akan menindak ASN yang terbukti tidak netral, sesuai dengan peringatan yang telah disampaikan oleh Kajari. "Netralitas ASN dan penyelesaian masalah di Kabupaten Muba, mulai dari illegal drilling hingga persoalan perkebunan, adalah fokus utama kita," kata Sandi.

Peringatan tegas ini diharapkan dapat menjadi dorongan bagi Pemkab Muba untuk terus menjaga tata kelola yang baik serta mengutamakan kepatuhan terhadap aturan demi kesejahteraan masyarakat.