KAYUAGUNG, SUMATERAEKSPRES.ID - Menghindari potensi pelanggaran dan mencoreng demokrasi. Bawaslu OKI meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri tak hadir dalam kegiatan kampanye hingga kegiatan apa pun yang digelar paslon. ‘’Jika ini terjadi akan menimbulkan masalah serius,’’ ujar Ketua Bawaslu OKI, Romi Maradona.

Dikatakan, jika terpantau yang bersangkutan akan dipanggil. ‘’Untuk itu lebih baik tidak usah datang ke acara tersebut,” terangnya kemarin (7/9).

BACA JUGA:Bawaslu Belum Bisa Bertindak

BACA JUGA:Dua Bestie Mantan Kasat Lantas Turun di 5K Master, Antusias Sambut Event Musi Run Seri V 2024

Ketidaknetralan ASN menjadi salah satu potensi konflik yang dipetakan Bawaslu OKI. ‘’Ketidaknetralan ini bukan hanya mencederai demokrasi tapi lebih dari itu, berpotensi merusak kepercayaan terhadap proses pilkada,’’ ujarnya.

Hal ini sangat berbahaya jika sampai dilakukan ASN karena menyangkut integritas lembaga. ‘’Jika terbukti bersalah ASN dapat dikenali sanksi sesuai bukti yang diperoleh seperti foto, video dan dokumen lainnya,’’ ujarnya

Sebelumnya, Bawaslu juga sudah  memanggil seseorang ASN yang terlibat dalam kegiatan deklarasi pasangan Muchendi-Supriyanto dan mengenakan atribut paslon. Meskipun KPU OKI belum menetapkan paslon secara resmi, Bawaslu OKI tetap menganggap kehadiran RD sebagai hal serius. 

Tindakan RD mungkin belum bisa dijerat dengan pidana pemilu karena penetapan paslon belum dilakukan, namun sanksi disiplin dari BKN masih dapat diterapkan. “Jika terbukti melanggar, Bawaslu OKI akan merekomendasikan sanksi pada Badan Kepegawaian Negara (BKN),”tandasnya.