JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Prestasi gemilang kembali dicatatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba). Kali ini dengan meraih penghargaan insentif fiskal 2024 dari pemerintah pusat. 

Penghargaan yang diterima mencakup tiga kategori yakni Kinerja Penurunan Stunting, Kinerja Penggunaan Produk Dalam Negeri, dan Kinerja Percepatan Belanja Daerah. Total dana insentif fiskal yang diterima mencapai Rp19.063.604.000.

Penyerahan penghargaan ini berlangsung dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Stunting Tahun 2024 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (4/9). Acara tersebut dihadiri Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin.

Penjabat (Pj) Bupati Muba, H Sandi Fahlepi menghadiri langsung acara itu.  Ia menekankan bahwa penghargaan yang diterima Pemkab Muba mencerminkan dedikasi dan komitmen serius dalam penanganan stunting. "Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras semua organisasi perangkat daerah dan dukungan masyarakat Muba," ungkapnya.

BACA JUGA:Raih Penghargaan Kemendagri, Gerakan Bendera Merah Putih

BACA JUGA:Museum dr AK Gani dan Kesultanan Palembang Raih Penghargaan Kearsipan Internal 2024, Selamat Ya!

Pemkab Muba bertekad untuk menurunkan angka stunting melalui program inovatif yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes), berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait lainnya. Sandi menambahkan, pendekatan kolaboratif dan berbasis data telah menunjukkan hasil nyata. Angka stunting di Muba berhasil turun signifikan menjadi 17,07 persen.

Angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi. Kepala Dinkes Muba, Dr Azmi Dariusmansyah mengungkapkan, dari 2021 hingga 2023, prevalensi stunting di Kabupaten Muba berhasil turun sebesar 6,5 persen, melebihi capaian provinsi dan nasional. 

Dia menargetkan penurunan lebih lanjut hingga mencapai angka 13,6 persen. Kadiskominfo Muba, Herryandi Sinulingga AP menjelaskan, program penurunan stunting di Muba kini dilakukan berdasarkan data yang akurat. Dinkes menyerahkan data stunting untuk divalidasi bersama tim satu data Dinkominfo Muba dan BPS Muba melalui pemerintah desa.

“Validasi dilakukan untuk memastikan program ini tepat sasaran,” jelasnya. Kepala BPS Muba, Trio Wira Dharma menambahkan, pihaknya bertanggung jawab memvalidasi data dari Dinkes. Data stunting tersebut diverifikasi oleh tim Dinkominfo dan BPS, dengan melibatkan operator desa untuk memastikan akurasi dan keandalan data.

Dengan pencapaian ini, Muba menunjukkan bahwa kerja keras dan kolaborasi dapat membawa perubahan positif dalam upaya menurunkan angka stunting, menjadikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi mendatang.

BACA JUGA:Prabumulih Raih Penghargaan Dana Fiskal atas Penurunan Stunting

BACA JUGA:PERUMDA TIRTA MUSI BORONG PENGHARGAAN PERPAMSI AWARDS 2024

Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin menyatakan, prevalensi stunting di Indonesia telah mengalami penurunan signifikan, dari 30,8 persen pada 2018 menjadi 21,5 persen pada 2023. Ia mengingatkan pentingnya evaluasi program dan penajaman intervensi agar lebih tepat sasaran.