PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan (YBH SSB) menggelar acara penting di Hotel Swarna Dwipa, Palembang, pada Sabtu (31/08/24).

Acara tersebut meliputi pelantikan pengurus baru Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Palembang serta peringatan Dies Natalis ke-2 YBH SSB. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Sofhuan Yusfiansyah, S.H., sebagai pendiri dan dewan penasehat, serta Wahyu Sanjaya, anggota Komisi II DPR RI.

Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan tonggak sejarah dalam perjuangan YBH SSB memberikan bantuan hukum kepada masyarakat marginal. M. Sigit Muhaimin, SH., MH., Ketua Umum YBH SSB, meresmikan pelantikan 30 pengurus baru DPC Kota Palembang.

Dalam pidatonya, Sigit menegaskan bahwa momen ini adalah kesempatan untuk memperkuat organisasi dan memperluas layanan hukum yang berkeadilan di Sumatera Selatan.

BACA JUGA:Waduh, Gegara Air Galon dan Judol Warga Kelas Menengah di Indonesia Jatuh Miskin

BACA JUGA:Mudah dan Efisien, Berikut Panduan Membeli BBM Subsidi dengan QR Code

"Pelantikan ini adalah awal baru bagi YBH SSB untuk merumuskan strategi menghadapi tantangan hukum yang semakin kompleks," ujar Sigit.

Dia juga menyoroti pentingnya Dies Natalis sebagai refleksi perjalanan dua tahun YBH SSB dalam memberikan layanan hukum yang adil.

Ketua YBH SSB DPC Kota Palembang yang baru, Kurniadi, S.H., menyampaikan visinya untuk menjadikan YBH SSB sebagai benteng keadilan bagi kaum marginal yang sering kali terabaikan dalam sistem hukum.

Kurniadi menegaskan bahwa pelantikan ini adalah langkah nyata untuk mendekatkan layanan hukum kepada mereka yang paling membutuhkan, terutama kaum marginal yang kerap kesulitan mengakses keadilan.

BACA JUGA:Kredit Honda Brio 2024: Simulasi Angsuran dan Uang Muka

BACA JUGA:OJK Tegaskan Larangan Penyuapan dan Gratifikasi Bagi Pegawai, Komitmen Terapkan SMAP SNI ISO 37001

"Kami bertekad memastikan bahwa keadilan bukan hanya milik segelintir orang, tetapi hak setiap warga negara, terutama mereka yang berada di garis marginal," tegas Kurniadi.

Sebagai wujud komitmen, Kurniadi mengumumkan peluncuran program penyuluhan hukum gratis yang akan menjangkau hingga tingkat RT di seluruh kecamatan dan kelurahan Kota Palembang.

Program ini bertujuan mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak hukum mereka dan memberikan solusi bagi mereka yang terjebak dalam masalah hukum.

Lebih lanjut, Kurniadi memaparkan rencana besar untuk memperluas jangkauan layanan dengan membentuk kepengurusan di setiap kecamatan dan kelurahan di Kota Palembang.