Pedagang Pasar 16 Ilir Laporkan Dugaan Maladministrasi ke Ombudsman Sumsel

Reporter: Kemas A Rivai |

Editor: Irwansyah |

Senin , 12 Aug 2024 - 14:21

Polemik terkait proyek revitalisasi Gedung Pasar 16 Ilir terus berlanjut, puluhan pedagang yang memiliki Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) mendatangi kantor Ombudsman Perwakilan Sumsel, Senin (12/8/2024) pagi.--

SUMATERAEKSPRES.ID - Polemik terkait proyek revitalisasi Gedung Pasar 16 Ilir terus berlanjut, puluhan pedagang yang memiliki Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) mendatangi kantor Ombudsman Perwakilan Sumsel, Senin (12/8/2024) pagi.

Kedatangan puluhan pedagang yang didampingi Tim Advokasi Pedagang Pasar 16 Ilir ini untuk melaporkan dugaan tindak mal-administrasi yang dilakukan oleh Kepala Kantor ATR/BPN Kota Palembang.

Kedatangan mereka diterima oleh tim keasistenan laporan Ombudsman Sumsel.

"Obyek Laporan kami adalah tindakan atau perbuatan melawan hukum berupa pernyataan dari Kepala Kantor ATR/BPN Kota Palembang yang mengadili dan menilai SMHSRS milik klien kami dalam hal ini pedagang pasar 16 Ilir telah hapus.

Sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor: 2101/16.71- HP.02/VI/2023, tertanggal 27 Juni 2023," ungkap salah seorang Prangky Adiatmo,SH salah seorang tim advokasi Pedagang Pasar 16 Ilir usai melapor ke Ombudsman, Senin (12/8/2024) siang.

Dengan melapor ke Ombudsman perwakilan Sumsel ini, Prangky berharap agar dengan kewenangan yang dimiliki Ombudsman untuk bisa memanggil terlapor (Kepala Kantor ATR/BPN Kota Palembang,red).

"Kami juga meminta agar Ombudsman dapat menyatakan terlapor telah melakukan tindakan mal administrasi.

Serta memerintahkan terlapor untuk menerbitkan surat keterangan pencabutan surat yang berisi penghapusan SHM SRS milik klien kami dalam hal ini pedagang Pasar 16 Ilir," pinta Prangky diiyakan oleh pedagang Pasar 16 Ilir.

Prangky menilai jika Kepala Kantor ATR/BPN Kota Palembang tidak berwenang untuk menyatakan jika masa berlaku SHMSRS atas Satuan Rumah Susun yang terletak di Gedung Pasar 16 Ilir Palembang telah hapus atau habis.

Selain itu juga, Prangky juga meminta kepada Ombudsman Sumsel untuk dapat memanggil Penjabat (Pj) Walikota Palembang, Dr Abdul Rauf Damenta.

pedagang pasar 16 ilir laporkan dugaan maladministrasi ke ombudsman sumsel                            sumateraekspres.id - polemik terkait proyek revitalisasi gedung pasar 16 ilir terus berlanjut, puluhan pedagang yang memiliki sertifikat hak milik satuan rumah susun (shmsrs) mendatangi kantor ombudsman perwakilan sumsel, senin (12/8/2024) pagi.
kedatangan puluhan pedagang yang didampingi tim advokasi pedagang pasar 16 ilir ini untuk melaporkan dugaan tindak mal-administrasi yang dilakukan oleh kepala kantor atr/bpn kota palembang.
kedatangan mereka diterima oleh tim keasistenan laporan ombudsman sumsel.
"obyek laporan kami adalah tindakan atau perbuatan melawan hukum berupa pernyataan dari kepala kantor atr/bpn kota palembang yang mengadili dan menilai smhsrs milik klien kami dalam hal ini pedagang pasar 16 ilir telah hapus.
sebagaimana tercantum dalam surat nomor: 2101/16.71- hp.02/vi/2023, tertanggal 27 juni 2023," ungkap salah seorang prangky adiatmo,sh salah seorang tim advokasi pedagang pasar 16 ilir usai melapor ke ombudsman, senin (12/8/2024) siang.
baca juga:peran mesin cetak dalam mengubah lanskap revolusi industri
baca juga:6 manfaat tidur siang yang wajib kamu ketahui
dengan melapor ke ombudsman perwakilan sumsel ini, prangky berharap agar dengan kewenangan yang dimiliki ombudsman untuk bisa memanggil terlapor (kepala kantor atr/bpn kota palembang,red).
"kami juga meminta agar ombudsman dapat menyatakan terlapor telah melakukan tindakan mal administrasi.
serta memerintahkan terlapor untuk menerbitkan surat keterangan pencabutan surat yang berisi penghapusan shm srs milik klien kami dalam hal ini pedagang pasar 16 ilir," pinta prangky diiyakan oleh pedagang pasar 16 ilir.
prangky menilai jika kepala kantor atr/bpn kota palembang tidak berwenang untuk menyatakan jika masa berlaku shmsrs atas satuan rumah susun yang terletak di gedung pasar 16 ilir palembang telah hapus atau habis.
selain itu juga, prangky juga meminta kepada ombudsman sumsel untuk dapat memanggil penjabat (pj) walikota palembang, dr abdul rauf damenta.
baca juga:pocil muratara raih gelar danton terbaik di lomba polda sumsel 2024, ini kata kasat lantas!
baca juga:pemecatan tenaga honorer sdn 6 kayuagung: para guru laporkan ke dinas pendidikan oki, minta lakukan hal ini!
dan mendesak supaya pj.wako palembang agar menghentikan rencana revitalisasi gedung pasar 16 ilir yang dikerjakan oleh pt bina citra realty (bcr).
"karena revitalisasi itu akan berdampak merugikan para pemilik kios yang ada di dalam gedung pasar 16 ilir.
serta adanya perbuatan melawan hukum karena penutupan itu menimbulkan kerugian terhadap para pedagang yang sudah tidak bisa lagi berjualan dan mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya," urai prangky didampingi tim kuasa hukum pedagang pasar 16 ilir lainnya yang tergabung dalam kantor hukum siswantoedi asosciated ini. 
laporan ini diterima oleh irfan selaku keasistenan penerima dan verifikasi laporan ombudsman sumsel. 
"laporannya sudah kami terima, akan dilakukan verifikasi formil terlebih dulu lalu dilanjutkan dengan verifikasi materil.
baca juga:unik! gelar kontes kambing dan domba untuk kalangan peternak, ini tujuan bupati oku timur 
baca juga:paksu wajib baca nih! 5 jenis makanan dan minuman ini bisa turunkan hormon testosteron
setelah itu hasilnya dibawa ke rapat yang akan menentukan apakah laporan ini memenuhi syarat atau tidak untuk dapat ditindaklanjuti," sebut irfan saat menerima perwakilan pedagang pasar 16 ilir dan tim kuasa hukumnya.(kms)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Sumatera Ekspres 12 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan