Ketua DPD Hanura Sumsel Minta Gubernur Segera Melantik Kaffah
Minta Kedepankan Kepentingan Rakyat PALEMBANG - Ketua DPD Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Sumsel, Muhammad Al Azhar, SH. MH angkat bicara terkait demo penolakan pelantikan Wakil Bupati Muaraenim, Ahmad Usmarwi Kaffah.
Dia mengaku hal tersebut merupakan warna-warni dalam dunia politik. Sebab itu, Al Azhar meminta Gubernur Sumsel untuk tetap segera lantik wakil bupati Muaraenim terpilih.
"Kita berharap agar Gubernur Sumsel melantik segera wabup terpilih," tegasnya. Sebab, jelasnya, surat pemberhentian PJ dan surat pengangkatan sudah dikeluarkan dari Kemendagri. "Kalaupun Gubernur, segera melantik ini akan menghindari asumsi negatif dimasyarakat terhadap dirinya sebagai pemimpin," jelasnya.
Azhar sendiri melihat ada tarik menarik kepentingan dalam hal ini. Padahal, dia ingin bahwa masing masing pihak mengedepankan kepentingan rakyat Muaraenim. "Terlepas dari segala hal, kita perhatikan. Apalagi seperti saya adalah putera daerah Muaraenim," ungkapnya.
Baca juga : Soal Pelantikan Wabup Muara Enim, Dua Kubu Saling Berhadapan
Baca juga : Jamin Kondusif, Tunggu Undangan
Hal lainnya ketika belum dilaksanakan pelantikan juga akan dapat mempengaruhi kinerja Wabup Muaraenim sendiri. "Kita sayang dengan gubernur, karena gubenur tetap kita jaga. Sehingga pembangunan di Muaraenim akan dapat berjalan berkesinambungan," ungkapnya.
Sebelumnya, ketua fraksi Demokrat Provinsi Sumsel, MF Ridho. ST. MT., juga berharap agar Gubernur Sumsel segera melantik wakil bupati Muaraenim terpilih. "Tidak ada lagi alasan untuk tidak melanyik. Apalagi Kemendagri, telah melayangkan surat pengangkatan wakil bupati terpilih. Kita harapkan unyuk segera dilakukan pelantikan," tukasnya.
Sebelumnya, puluhan Pendemo yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Muara Enim mengugat mendatangi Kantor Gubernur Sumsel, Senin, 9 Januari 2022. Mereka meminta Gubernur H Herman Deru tidak melantik Ahmad Usmarwi Kaffah, PhD yang sudah dipilih menjadi Wakil Bupati Kabupaten Muaraenim. Sesuai ketetapan Kemendagri.
Kordinator Aksi, Endang mengatakan, aksi demo dilakukan dalam rangka menolak pelantikan karena mereka nilai cacat hukum.”Jadi kami minta Gubernur Sumsel Herman Deru untuk tidak tergesah gesah melantik wakil bupati, sebelum putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Keluar, tidak usah takut intervensi siapapun, jangan dituruti, ” kata Endang berorasi.
Baca juga : Aksi di Kantor Gubernur Sumsel, Puluhan Pendemo Minta Wakil Bupati Muara Enim Tak Dilantik