Anita Noeringhati Tanggapi Santai Hasil Survei Pilkada Sumsel 2024: Kita Buktikan Saja Nanti di Hari H

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Bakal calon wakil gubernur pasangan Mawardi Yahya, Dr Hj Anita Noeringhati., usai paripurna digedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan, siang kemarin (27/5/2024), angkat bicara terkait dengan survei yang dilakukan oleh Bacagub pertahana Herman Deru, melalui LSI Hanan Jayadi.

“Kalaupun survei HD, tinggi yah silahkan saja,” kata Anita. 

Namun sambungnya, waktu untuk pemilihan kepala daerah masih cukup Panjang.

“Jadi kita buktikan saja nanti di hari H. Kita juga memiliki kesempatan yang sama. Kita ada kesempatan yang sama. Dan kita juga terus melakukan sosialisasi kepada Masyarakat mengenai apa yang menjadi program kita kedepan untuk membangun serta mensejaterakan Masyarakat provinsi Sumatera Selatan pada umumnya,” terang Anita. 

BACA JUGA:Saling Klaim Dukungan Parpol, Matahati Klaim Didukung 7 Parpol, HD-Cik Ujang Berlebih, HA 3 Parpol

Dia juga menyampaikan baik dirinya maupun Mawardi Yahya, terus melakukan sosialisasi kepada Masyarakat.

“Dan apa yang menjadi program kami tidak muluk-muluk. Kita ingin seperti yang kita buat dalam tagline yakni Sumsel Bangkit Bersama,” ujarnya. 

Insha Allah, sambung Anita, pihaknya dapat menyampaikan program dan misi pada deklarasi nanti.

“Yang pasti setelah deklarasi program kita sampaikan. Saat ini saya selalu mengajak masyarakat bagaimana tentang Sumsel, adalah provinsi kelima yang memiliki kekayaan alam luar biasa,” ungkapnya.

BACA JUGA:MataHati Yakin Banyak Parpol Akan Bergabung dalam Pilkada Sumsel 2024, Ini Kata Tim Pemenangan!

Dan menjadi pokok permasalahan selama ini, Sumsel tidak mendapatkan bagian DBH yang sesuai dengan porsi yang dimiliki Sumsel.

“Kita akan menggali semua sumberdaya alam menjadi PAD. Agar PAD tinggi dan belanja kita tinggi. Karena kebutuhan dasar Pendidikan dan Kesehatan sangat banyak yang harus kita cover. Tetapi pada kenyataan dilapangan masih banyak Masyarakat yang kurang mampu,” kata dia. 

Apalagi sejauh ini untuk berobat tidak bisa menggunakan KTP. Artinya, sistem pemerintahan harus dibenahi dan anggaran harus disiapkan.

“Seperti  dulu berobat gratis pada zaman gubernur sebelumnya. Tidak perlu repot. Ada KTP langusng ditangani dan kewenangan kota dan provinsi harus sinergi dan duduk Bersama,” ungkapnya.