PDIP Patok Target Pilkada saat Rakernas

JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Partai politik (parpol) mulai mengatur strategi untuk memenuhi target dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu akan menetapkan target itu pada rapat kerja nasional (rakernas) yang akan digelar jelang akhir Mei.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Rakernas PDI Perjuangan akan membahas langkah-langkah strategis pasca-pemilu. Salah satunya, terkait pemenangan pilkada serentak.

BACA JUGA:PDIP Majukan 5 Kader Terbaik, Gerindra 10, Dalam Pilgub dan Pilbup/Pilwako di Sumsel

BACA JUGA:Besok, PDIP Empat Lawang Mulai Buka Penjaringan Cakada, Siapa Saja Yang Akan Mendaftar?

“Untuk target PDI Perjuangan akan diputuskan dalam rakernas yang akan digelar 24-26 Mei mendatang di Jakarta,” ungkapnya.

Target diputuskan berdasarkan pemetaan politik.  PDI Perjuangan juga membuka ruang kerja sama dengan sejumlah parpol. Di tingkat nasional, PDI Perjuangan telah bekerja sama dengan PPP, Hanura dan Perindo. 

 Pada tingkat kabupaten atau kota dan provinsi, PDIP juga membuka kerja sama politik. ’’Tentu sesuai dengan dinamika politik dan kultur politik yang ada,’’ bebernya. 

PAN juga mulai memanasi mesin politiknya untuk menyambut pilkada. Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto mengatakan, pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan para tokoh di daerah. 

’’Kami sudah menjajaki putra-putri terbaik di daerah,’’ ucap dia.  Yandri menegaskan, partainya akan mengusung sosok yang bisa menyelesaikan berbagai persoalan di daerah.

PAN tidak melihat ras, suku, golongan, atau agama dari tokoh yang akan diusung. Yang terpenting, mereka memahami persoalan masyarakat dan menyelesaikannya dengan baik. ’’Kami siap bekerja sama dengan partai politik mana pun,’’ ungkapnya.

Peneliti Perludem Heroik Pratama menambahkan, putusan MK terkait bansos di Pilpres tidak bisa melihat lebih jauh menyangkut motif di baliknya.

Padahal, ada persoalan pada penentuan waktu distribusinya yang bersamaan dengan masa kampanye.  Cara pandang MK yang demikian, kata dia, sulit untuk kemudian mengidentifikasi politisasi bansos sebagai pelanggaran.

BACA JUGA:Usai PAN, Mawardi Ambil Formulir PDIP, Sudah 5 Kandidat yang Berkeinginan Maju Pilgub

BACA JUGA:PDIP Tetap Teratas, Golkar Disalip Gerindra