Keadilan Gender Belum Optimal

PALEMBANG - Kesenjangan gender dalam berbagai aspek pembangunan masih terjadi. Untuk itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Pemprov Sumsel bekerja sama dengan ICRAF Indonesia melalui proyek Sustainable Landscapes for Climate Resilient Livelihoods in Indonesia (Land4Lives) menyelenggarakan Lokakarya Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan tema “Pendampingan Identifikasi Kesenjangan Gender dan Penyusunan GAP/GBS untuk  Pembangunan Berketahanan Iklim Sumsel” pada 21-22 Februari 2023 di Hotel  Beston Palembang.

Kepala DPPPA Provinsi Sumsel, Henny Yulianti SIP MM mengatakan berdasarkan RPJMD Sumsel 2019-2023, kesetaraan dan keadilan gender di Sumsel dinilai belum optimal, dilihat dari pencapaian komponen Indeks Pembangunan Gender 5 (IPG) senilai 92,62 (urutan ke-9 dari 34 provinsi) dan Indeks Pemberdayaan  Gender (IDG) senilai 73,53 (urutan ke-6 dari 34 provinsi). Berkaca pada berbagai persoalan tersebut.

Kemudian, strategi pengarusutamaan gender harus ditingkatkan dan diterapkan di setiap aspek pembangunan, termasuk aspek perubahan iklim.“Kegiatan ini bentuk dukungan  masyarakat madani dalam mendukung program pemerintah menggali dan mengenali isu-isu  kesenjangan gender dalam segala bidang, termasuk isu mitigasi perubahan iklim," katanya.

Untuk itu, kata dia, pemerintah tak dapat bekerja kerja sendiri mewujudkan pembangunan berkeadilan dan berkesetaraan gender, tetapi perlu dukungan berbagai pihak. "Kita gelar kegiatan ini untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dalam berbagai aspek pembangunan yang berketahanan iklim, serta meningkatkan kapasitas SDM  agar mampu mengidentifikasi isu gender dan melakukan analisis gender pada program/kegiatan di  masing-masing Perangkat Daerah menggunakan analisis gender GAP/GBS," sebutnya.

GAP atau Gender Analysis Pathway adalah alat analisis untuk membantu para perencana dalam memastikan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/program pembangunan, sedangkan GBS atau Gender Budget Statement adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang memastikan keluaran kegiatan telah responsif terhadap isu kesenjangan gender.

Koordinator Land4Lives Sumsel, David Susanto mengatakan perempuan seringkali memiliki akses dan kontrol yang terbatas terhadap modal penghidupan termasuk lahan, aset finansial, informasi, dan pelatihan. Keterwakilan perempuan dalam politik dan komunitas yang rendah serta norma, budaya, dan agama turut berkontribusi terhadap kerentanan perempuan terhadap perubahan iklim. "Pengarusutamaan gender untuk mengatasi dampak perubahan iklim memiliki peran yang penting," ucap dia.

Menurut dia, pengarusutamaan gender dalam perubahan iklim akan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sekaligus mengurangi kesenjangan gender dalam  pembangunan.Land4Lives adalah proyek kerjasama Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas dan Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada (GAC) untuk  perbaikan bentang lahan, ketahanan pangan, perubahan iklim, dan kesetaraan gender.

Berdurasi lima  tahun, proyek ini dilaksanakan di Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur, dengan penerima manfaat utama perempuan dan anak-anak perempuan. Dalam suatu Perangkat Daerah diperlukan SDM yang memadai, yang menjadi agen penggerak dalam melaksanakan PUG. (yun/fad)