CEK! Inilah Batas Usia Pensiun dan Insentif Bagi PPPK Saat Masa Purnabakti, Dapat 2 Jaminan Sekaligus!

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Selasa , 26 Mar 2024 - 18:18

CEK! Inilah Batas Usia Pensiun dan Insentif Bagi PPPK Saat Masa Purnabakti, Dapat 2 Jaminan Sekaligus!-Foto: UU ASN-

Dengan adanya jaminan pensiun dan JHT, diharapkan PPPK dapat merasakan manfaat yang signifikan dalam perencanaan keuangan mereka setelah pensiun.

Diketahui, UU ASN juga memuat kelegaan bagi PPPK, UU ini menegaskan hak dasar mereka dan mengakui kesetaraan hak antara PPPK dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pasal 21 UU ASN menjadi inti dari kesetaraan ini, mengatur hak dan kewajiban yang sama antara keduanya.

Dalam Ayat 1 Pasal 21, disebutkan bahwa "Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materi dan/atau non-materi."

UU ASN yang disahkan pemerintah mengakui tujuh jenis penghargaan dan pengakuan, termasuk penghasilan, motivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan bantuan hukum.

Salah satu perubahan signifikan dalam UU ASN adalah adanya jaminan pensiun bagi PPPK, yang sebelumnya tidak diatur.

Pemerintah merancang skema iuran pasti atau "defined contribution" untuk PPPK, di mana peserta harus menyisihkan sebagian dari penghasilannya selama masa kerja.

Dengan pengesahan UU ASN, PPPK Guru juga memiliki hak dasar kesejahteraan yang mencakup penghasilan (gaji atau upah), motivasi (finansial dan/atau nonfinansial), tunjangan dan fasilitas (jabatan dan/atau individu).

Lalu jaminan sosial (kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pensiun, hari tua), lingkungan kerja (fisik dan/atau nonfisik), pengembangan diri (talenta, karier, kompetensi), serta bantuan hukum (litigasi dan/atau nonlitigasi).

cek! inilah batas usia pensiun dan insentif bagi pppk saat masa purnabakti, dapat 2 jaminan sekaligus!                            sumateraekspres.id -  uu nomor 20 tahhun 2023 mengatur secara jelas tentang batas usia pensiun dan insentif bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).
di dalamnya, terdapat ketentuan mengenai hak pensiun yang diberikan kepada pppk sesuai dengan aturan yang berlaku.usia pensiun bagi pppk ditetapkan sebesar 58 tahun untuk pria dan 53 tahun untuk wanita.
besaran pensiun yang diterima dihitung berdasarkan masa kerja dan gaji pokok terakhir. dana pensiun pppk dikelola oleh pt taspen (persero).
baca juga:ppg akan disatukan dengan seleksi pppk, kemendikbudristek: kebutuhan guru asn terpenuhi cepat
baca juga:pengumuman bagi pns pppk pemprov, pemkot, dan pemkab: thr cair mulai 26 maret, kemendagri: jangan dipotongselain pensiun, ada juga jaminan hari tua (jht) yang memberikan uang sekaligus kepada pppk yang berhenti bekerja, baik karena pensiun, mengundurkan diri, diberhentikan dengan hormat, atau meninggal dunia.
besaran jht dihitung berdasarkan akumulasi iuran selama bekerja dan dikelola oleh bpjs ketenagakerjaan.implementasi jaminan pensiun dan jht bagi pppk masih dalam tahap penyusunan peraturan turunan untuk mengatur teknis pelaksanaannya.
diproyeksikan bahwa jaminan tersebut akan mulai berlaku pada tahun 2024.
baca juga:menpan-rb janji honorer diangkat jadi pppk, ini harapan honorer di banyuasin
baca juga:tes cpns-pppk akhir juni, untuk instansi pusat, mei umumkan rekrutmenpoin penting yang perlu diperhatikan mengenai jaminan pensiun dan jht bagi pppk antara lain:
jaminan pensiun1. usia pensiun pppk adalah 58 tahun untuk pria dan 53 tahun untuk wanita.2. besaran pensiun dihitung berdasarkan masa kerja dan gaji pokok terakhir.
baca juga:daftar gaji pppk dan 8 tunjangan khusus bagi guru lulusan 2023, cek yuk!
baca juga:resmi! rekrutmen cpns pppk 2024 mulai mei, ini kisi-kisi soal bagi jenjang sma s1 hingga s33. dana pensiun dikelola oleh pt taspen (persero).
jht
1. pppk akan mendapatkan jht setelah berhenti bekerja.2. besaran jht dihitung berdasarkan iuran selama bekerja.3. dana jht dikelola oleh bpjs ketenagakerjaan.

dengan adanya jaminan pensiun dan jht, diharapkan pppk dapat merasakan manfaat yang signifikan dalam perencanaan keuangan mereka setelah pensiun.
diketahui, uu asn juga memuat kelegaan bagi pppk, uu ini menegaskan hak dasar mereka dan mengakui kesetaraan hak antara pppk dan pegawai negeri sipil (pns).
pasal 21 uu asn menjadi inti dari kesetaraan ini, mengatur hak dan kewajiban yang sama antara keduanya.
dalam ayat 1 pasal 21, disebutkan bahwa "pegawai asn berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materi dan/atau non-materi."uu asn yang disahkan pemerintah mengakui tujuh jenis penghargaan dan pengakuan, termasuk penghasilan, motivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan bantuan hukum.salah satu perubahan signifikan dalam uu asn adalah adanya jaminan pensiun bagi pppk, yang sebelumnya tidak diatur.
pemerintah merancang skema iuran pasti atau "defined contribution" untuk pppk, di mana peserta harus menyisihkan sebagian dari penghasilannya selama masa kerja.dengan pengesahan uu asn, pppk guru juga memiliki hak dasar kesejahteraan yang mencakup penghasilan (gaji atau upah), motivasi (finansial dan/atau nonfinansial), tunjangan dan fasilitas (jabatan dan/atau individu).
lalu jaminan sosial (kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pensiun, hari tua), lingkungan kerja (fisik dan/atau nonfisik), pengembangan diri (talenta, karier, kompetensi), serta bantuan hukum (litigasi dan/atau nonlitigasi).