RTLH Sumsel Terdata 97.6780 Unit, Penuntasan Hingga 2022 Baru 27.092 Unit
LIAR : Bangunan liar atau kawasan kumuh di pesisir anak sungai Jl Pangeran Ratu Jakabaring. Total masih ada 97 ribu unit RTLH.-foto : budiman/sumeks-
PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Pemprov Sumsel terus berupaya memaksimalkan pembangunan di Provinsi Sumsel. Karenanya berbagai gerakan serentak pun di-launching untuk menyukseskan pembangunan daerah dan menuntaskan berbagai persoalan. Di antaranya, masalah rumah tidak layak huni (RTLH). Saat ini jumlah RTLH di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 97.680 unit, paling sedikit berada di Kota Prabumulih 1.651 Unit dan paling tinggi ada di Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 23.658 unit.
Penanganan RTLH tahun 2018–2022 yang tersebar di kabupaten/kota sejauh ini sudah mencapai 27.092 unit, namun masih terdapat GAP sebesar 70.768 unit. Tertinggi berada di Musi Banyuasin 23.658 unit, Musi Rawas 8.788 unit, Palembang 8.160 unit, OKI 8.005 unit, dan Muara Enim 7.385 unit.
Kepala Bappeda Sumsel, Regina Ariyanti mengatakan Pemprov Sumsel terus mendorong pemenuhan rumah di Sumsel baik menggandeng pihak ketiga maupun menggunakan APBD dari kabupaten/kota. "Ada program Gerakan Bedah Rumah Serentak di Sumsel, kita harap dapat menurunkan angka backlog rumah," kata dia.
Hingga saat ini tercatat Sumsel telah memiliki tujuh gerakan serentak. Tentu berbagai inovasi tersebut diinisiasi langsung Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Agus Fatoni. “Kami me-launching berbagai gerakan serentak yang bertujuan memaksimalkan berbagai hasil pembangunan di wilayah Sumsel tanpa terkecuali,” kata Fatoni belum lama ini.
BACA JUGA:Bantu Kurangi RTLH, Perbaiki 36 Rumah
BACA JUGA:Apriyadi Garap 549 RTLH, Entaskan Kemiskinan, Warga Muba Tak Waswas Lagi Rumah Roboh
Berbagai kolaborasi dengan instansi swasta, BUMN/BUMD, stakeholder terkait terus digencarkan. Langkah tersebut dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem dan menurunkan angka stunting di Provinsi Sumsel.
Pemprov Sumsel memiliki Gerakan Pasar Murah Serentak se-Sumsel yang tersebar di 19 titik se-Sumsel, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pelaksanaan kegiatan itu berlangsung tiga hari dalam sepekan, yaitu Senin, Selas, dan Kamis.
Kemudian Pemprov Sumsel juga memiliki Gerakan Inflasi Serentak se-Sumsel guna meningkatkan efektivitas koordinasi agar lebih maksimal. Kedua Gerakan Serentak tersebut telah di-launching pada akhir Januari lalu. “Ini sudah kita laksanakan dari tahun lalu dan akan kita teruskan setiap Senin, Selasa dan Kamis. Jadi silakan kepada seluruh masyarakat datang ke pasar murah yang digelar provinsi, kabupaten/kota serentak. Semua harga sembako murah karena disubsidi pemerintah,” jelas Fatoni.
Kemudian, Pemprov Sumsel memiliki dua gerakan serentak lainnya. Di antaranya Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan (GSMP) dan Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Energi Serentak se-Sumsel. “Berbagai gerakan serentak ini wujud nyata komitmen kami menyejahterakan masyarakat Sumsel secara merata dan menyeluruh,” kata Fatoni. (yun/fad)