Titip Pokir, Dewan Main Proyek demi Fee

*Ulah Oknum Dewan Main Proyek

*Parpol Beraksi, Beri Teguran hingga Siap Pecat

SUMSEL - Pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD merupakan aspirasi masyarakat yang disuaakan melalui wakil rakyat agar diperjuangkan dalam pembahasan RAPBD. Pelaksanaannya dititipkan kepada dinas, untuk direalisasikan pada daerah pemilihan (dapil) dewan tersebut.

Namun, ada juga oknum anggota dewan yang memanfaatkan pokir itu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ketua Asosiasi Kontraktor Bangunan Kontruksi Indonesia (AKBARINDO) Kita Palembang, Ponco Darmono SE mengatakan, biasanya dana aspirasi ini diperuntukan pada pembangunan infrastruktur.

Seperti pembangunan jalan pemukiman warga. “Tapi sering kali anggota dewan  melakukan pengerjaan pokir itu pakai kontraktor sendiri. Dikerjakan ‘orang-orangnya’ anggota dewan," beber Ponco, yang juga seorang kontraktor, kemarin (17/2).

Ditambahkannya, ada juga anggota dewan yang tunjuk kontraktor sendiri. Tahunya pengerjaan dana aspirasi itu selesai dan bagus. "Dewan itu tidak mau pusing. Mereka jual proyek pokirnya, dapat fee. Tahu beres," cetusnya. BACA JUGA : Dorong Penegak Hukum Selidiki Pokir  Dewan BACA JUGA : Dapat Ucapan Selamat, Cerita Kenal Istri

Masyarakat yang tidak tahu permainan ini tentu tak dapat membedakan mana proyek pemerintah dan mana proyek dana aspirasi dewan. Lantaran dalam pengerjaan di lapangan kerap tidak pakai papan proyek. "Kalau saya yang mengerjakan, saya pasang papan proyek itu biar jelas dan masyarakat tahu," tegasnya.

Sejumlah OPD di lingkungan Pemkot Palembang mengaku tak ada titipan dana pokir dewan. “Tidak ada pokir di Dinas Sosial," kata M Ichsanul Akmal SSos MSi, Kepala Dinas Sosial Kota Palembang. Hal serupa dikatakan, Raimon Lainuri, Kepala Dinas Perdagangan. Sedangkan di Dinas PUPR, tak ada yang berani komentar.