Menaker Imbau Kepala Daerah Upayakan THR Dibayarkan Sesuai Surat Edaran

Reporter: Englia |

Editor: Englia |

Selasa , 19 Mar 2024 - 01:00

IMBAU: Menaker Ida Fauziyah mengimbau kepala daerah upayakan THR dibayarkan sesuai aturan--disway

SUMATERAEKSPRES.ID-Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengimbau kepada seluruh kepala daerah untuk mengupayakan agar perusahaan yang berada di wilayahnya dapat membayarkan tunjangan hari raya (THR) Lebaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Melalui SE ini saya sampaikan kepada bapak/ibu gubernur beserta jajarannya di daerah agar melakukan beberapa hal, yang pertama mengupayakan agar perusahaan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota membayar THR keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan," kata Menaker Ida Fauziyah dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker Jakarta, Senin (18 Maret 2024).

Ida memaparkan, sesuai Surat Edaran Menaker Nomor: M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan, maka pemberian THR untuk tahun ini dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran.

Di samping itu, Ida juga mengingatkan bahwa THR untuk Lebaran tahun ini harus dibayar penuh kepada pekerja tanpa adanya skema cicilan untuk membayar pekerja memenuhi kebutuhan menjelang hari raya.

THR pun diberikan kepada pekerja baik yang sudah berstatus tetap maupun kontrak yang sudah mempunyai masa kerja satu bulan atau lebih, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menaker Nomor: 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Jumlah THR untuk yang sudah bekerja selama 12 bulan atau lebih adalah satu bulan gaji sementara untuk yang kurang dari 12 bulan akan diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan dikali satu bulan upah.

Tapi Ida mengatakan, perusahaan dimungkinkan memberikan THR kepada pekerja/buruh lebih baik dari peraturan perundang-undangan.

"Ini sifatnya imbauan. Sekali lagi saya mengimbau kepada perusahaan agar membayar THR lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR keagamaan," tutup Ida.

BACA JUGA:THR Swasta juga Mengacu Aturan Pemerintah.(lia)

menaker imbau kepala daerah upayakan thr dibayarkan sesuai surat edaran                            sumateraekspres.id-menteri ketenagakerjaan (menaker) ida fauziyah mengimbau kepada seluruh kepala daerah untuk mengupayakan agar perusahaan yang berada di wilayahnya dapat membayarkan tunjangan hari raya (thr) lebaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"melalui se ini saya sampaikan kepada bapak/ibu gubernur beserta jajarannya di daerah agar melakukan beberapa hal, yang pertama mengupayakan agar perusahaan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota membayar thr keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan," kata menaker ida fauziyah dalam konferensi pers di kantor kemnaker jakarta, senin (18 maret 2024).
ida memaparkan, sesuai surat edaran menaker nomor: m/2/hk.04/iii/2024 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2024 bagi pekerja/buruh di perusahaan, maka pemberian thr untuk tahun ini dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum lebaran.
di samping itu, ida juga  mengingatkan bahwa thr untuk lebaran tahun ini harus dibayar penuh kepada pekerja tanpa adanya skema cicilan untuk membayar pekerja memenuhi kebutuhan menjelang hari raya.
baca juga:spmt sebelum april dapat thr, sebelum juni terima gaji 13, pppk lulusan 2023 perlu siapkan ini untuk gajian
baca juga:resmi dari sri mulyani, berikut daftar lengkap besaran thr dan gaji 13 instansi daerah, pns pppk wajib baca!
thr pun diberikan kepada pekerja baik yang sudah berstatus tetap maupun kontrak yang sudah mempunyai masa kerja satu bulan atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan menaker nomor: 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan.
jumlah thr untuk yang sudah bekerja selama 12 bulan atau lebih adalah satu bulan gaji sementara untuk yang kurang dari 12 bulan akan diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan dikali satu bulan upah.
tapi ida mengatakan, perusahaan dimungkinkan memberikan thr kepada pekerja/buruh lebih baik dari peraturan perundang-undangan.
"ini sifatnya imbauan. sekali lagi saya mengimbau kepada perusahaan agar membayar thr lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran thr keagamaan," tutup ida.
baca juga:honorer masih tunggu ’belas kasihan’, di tengah kabar baik thr asn 100 persen
baca juga:thr swasta juga mengacu aturan pemerintah.(lia)

Tag

Share