JAKARTA, KORANSUMEKS.COM -  Berbagai isu yang ada di publik terus direspons oleh  Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM). Beragam masalah yang ada akan diselesaikan satu persatu. Kali ini, dengan menggandeng Komisi VI DPR RI, KemenKopUKM ingin membereskan  penyelesaian Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Perkoperasian, sinkronisasi basis data KUMKM, program minyak makan merah, hingga progres kerja Satgas Koperasi Bermasalah. MenKop UKM, Teten Masduki mengatakan, untuk menyelesaikannya. Akan ada enam program prioritas dilaksanakan. Program itu yakni : BACA JUGA : Rahasia Sukses Berbisnis Kuliner di Era Digital BACA JUGA : BSB-Pemkab Banyuasin Bersinergi

1. Pendataan lengkap KUMKM. Ini dilakukan untuk mendukung pembangunan data tunggal yang bisa dipakai seluruh stakeholder, yang saat ini sudah mencapai 9.110.983 data untuk non pertanian dan usaha menetap.
2.  Pembangunan rumah produksi bersama. Ini akan menjadi satu solusi yang ditawarkan untuk meningkatkan kualitas produksi UMKM yang semula akses pada teknologi modernnya rendah.
3. Pengembangan kewirausahaan berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2022, telah tercapai 392.847 wirausaha yang disinergikan 177 kegiatan dengan 27 Kementerian/Lembaga (K/L) di sepanjang tahun 2022. Yang dijelaskan MenKopUKM, pada praktiknya dibagi kepada empat kementerian, dengan membentuk Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional.
4. Pengentasan kemiskinan ekstrem, dengan program kegiatan pemberdayaan KUMKM di 18 provinsi.
5. Menyiapkan revisi UU Perkoperasian yang menjadi bagian reformasi perkoperasian. Menteri Teten mengatakan, revisi UU tersebut dilakukan karena adanya inovasi kelembagaan dan pengembangan ekosistem dalam usaha koperasi.
6.  Implementasi PLUT sebagai center of excelent. Di mana pada tahun lalu, dilakukan pendampingan di 32 PLUT melalui DAK Fisik Tematik Pariwisata dan telah dibangun 13 unit baru serta revitalisasi sebanyak 7 unit.