Sebut Tersangka Korupsi Sakit-sakitan dan Rencana Umrah, Penasihat Hukum Ajukan Penangguhan Penahanan

Reporter: Nanda |

Editor: Dede Sumeks |

Kamis , 29 Feb 2024 - 20:46

UPAYA HUKUM: Napoleon SH, menunjukkan surat permohonan penangguhan penahanan kliennya, Zurike Takada. FOTO: NANDA/SUMEKS--

Sebab, kliennya tidak pernah merasa menandatangani apapun, terkait kuasa penjualan aset Yayasan Batanghari yang ada di Yogyakarta.

“Tanah itu dijual oleh pihak yayasan, dan mencatut nama serta memalsukan nama klien kami dalam akta jual beli," cetusnya.

Di bagian lain, Napoleon mengatakan jika tanah dan bangunan asrama mahasiswa itu diakui milik Pemprov Sumsel. Namun nyatanya sampai saat ini dari Pemprov Sumsel belum ada menyatakan jika itu merupakan asetnya.

"Yang jelas ada oknum dari yayasanlah yang semestinya paling bertanggung jawab dalam perkara ini. yaitu Maman, salah satu tersangka yang telah meninggal dunia," tukas Napoleon, kemarin.

Meski begitu, pihaknya menghormati proses hukum yang sekarang sedang berjalan diusut Kejati Sumssel.

Diketahui, penyidik Pidsus Kejati Sumsel telah melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka kasus dugaan korupsi Penjualan Aset Yayasan Batanghari Sembilan berupa Asrama Mahasiswa di Jl. Puntodewo, Yogyakarta. Dengan total kerugian yang diperkirakan sebesar Rp10 miliar.

Yakni, tersangka Zurike Takada (ZT) dan seorang notaris Etik Mulyati (EM). Keduanya ditahan selama 20 hari ke depan di Lapas Perempuan Kelas IIB Palembang, mulai 26 Februari 2024 sampai dengan 16 Maret 2024.

Penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) KUHAP “Dalam hal adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana,” kata Kasi Penkum Kejati Sumsel Vanny Yulia Eka Sari, Senin malam, 26 Februari 2024

Dalam kasus ini, Kejati Sumsel telah menetapkan 5 tersangka beberpa waktu yang lalu. Yakni, AS (almarhum), dan MR (almarhum), yang meninggal dunia pada tahun 2018 dan 2022. Tiga tersangka lagi, ZT, EM, DK. (Nsw/air)

sebut tersangka korupsi sakit-sakitan dan rencana umrah, penasihat hukum ajukan penangguhan penahanan                            palembang, sumateraekspres.id – penasihat hukum tersangka zurike takada (zt), mengajukan upaya penangguhan penahanan ke penyidik pidsus kejati sumsel.
sebab kliennya yang terjerat kasus penjualan aset yayasan batanghari sembilan berupa asrama mahasiswa yogyakarta, berniat menunaikan ibadah umrah.
baca juga:catut nama kejari kondisikan kasus korupsi, oknum asn inspektorat terima gratifikasi rp65.5 juta
baca juga:bersikap sopan, divonis 32 bulan, mantan ketua dan 2 anggota bawaslu oi terbukti korupsi rp7,4 m
"permohonan sudah kami serahkan ke ptsp kejati sumsel, rabu sore (28/2),” ungkap penasihat hukum tersangka zt, napoleon sh, kepada awak media, kamis pagi, 29 februari 2024.
dengan adanya penahanan oleh kejati sumsel pada 26 februari 2024, rencana kliennya untuk memunaikan ibadah umrah jadi terancam batal.
“sebab itu kami mengupayakan penangguhan penahanan, agar klien kami bisa pergi beribadah umrah terlebih dahulu," harapnya.
selain itu, lanjut napoleon, alasan lain mengingat kondisi kliennya yang sudah sering sakit-sakitan. harus menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin di rumah sakit.
“karena itu kami berharap pihak kejati sumsel agar bisa mengabulkan, permohonan (penangguhan penahanan) yang sudah kami ajukan,” ucapnya.
terkait kasusnya sendiri, napolien mengklaim kliennya hanya korban dalam kasus penjualan asrama aset yayasan batanghari sembilan itu.
“saya yakinkan klien bukan sebagai kuasa penjual, sebagaimana disebutkan pihak kejati sumsel, " ujarnya
identitas kliennya, disalahgunakan serta tandatangan kliennya juga dipalsukan. sebab sebelumnya, kliennya pernah diminta kartu identitas berupa ktp dan kartu keluarga (kk) oleh pengurus yayasan batanghari sembilan yang lama. 
“ditawari jadi salah satu pengurus yayasan, namun ternyata digunakan pengurus lama sebagai kuasa penjual yayasan," klaim napoleon.
dugaan itu katanya dapat dibuktikan adanya perbedaan tanda tangan kliennya dengan surat kuasa penjual yang saat ini dijadikan salah satu barang bukti oleh kejati sumsel.
sebab, kliennya tidak pernah merasa menandatangani apapun, terkait kuasa penjualan aset yayasan batanghari yang ada di yogyakarta.
“tanah itu dijual oleh pihak yayasan, dan mencatut nama  serta memalsukan nama klien kami dalam akta jual beli," cetusnya.
di bagian lain, napoleon mengatakan jika tanah dan bangunan asrama mahasiswa itu diakui milik pemprov sumsel. namun nyatanya sampai saat ini dari pemprov sumsel belum ada menyatakan jika itu merupakan asetnya.
"yang jelas ada oknum dari yayasanlah yang semestinya paling bertanggung jawab dalam perkara ini. yaitu maman, salah satu tersangka yang telah meninggal dunia," tukas napoleon, kemarin.
meski begitu, pihaknya menghormati proses hukum yang sekarang sedang berjalan diusut kejati sumssel.
diketahui, penyidik pidsus kejati sumsel telah melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka kasus dugaan korupsi penjualan aset yayasan batanghari sembilan berupa asrama mahasiswa di jl. puntodewo, yogyakarta. dengan total kerugian yang diperkirakan sebesar rp10 miliar.
yakni, tersangka zurike takada (zt) dan seorang notaris etik mulyati (em). keduanya ditahan selama 20 hari ke depan di lapas perempuan kelas iib palembang, mulai 26 februari 2024  sampai dengan 16 maret 2024.
baca juga:sidang kasus korupsi anak usaha ptba: arsal ismail akui pt sbs merugi dan belum bagikan deviden 
baca juga:wow! kerugian negara rp9,6 miliar, kejari sita aset mantan kades diduga korupsi pad 
penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (1) kuhap “dalam hal adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana,” kata kasi penkum kejati sumsel vanny yulia eka sari, senin malam, 26 februari 2024
dalam kasus ini, kejati sumsel telah menetapkan 5 tersangka beberpa waktu yang lalu. yakni, as (almarhum), dan mr (almarhum), yang meninggal dunia pada tahun 2018 dan 2022. tiga tersangka lagi, zt, em, dk.  (nsw/air)